MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

METROPOLIS

Senin, 20 Maret 2017 09:45
Nelayan Harap-Harap Cemas

Sulit Dapat Surat Andon, Takut Melaut

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Warga Balikpapan kini harus mulai bersiap untuk kesulitan membeli ikan laut. Pernyataan ini disampaikan langsung sejumlah perwakilan nelayan di wilayah Balikpapan Timur. Saat ini para nelayan tengah harap-harap cemas. Bukan akibat cuaca yang masih belum bersahabat, namun ada faktor lain. Yakni, permasalahan tentang surat pengantar nelayan atau biasa disebut surat andon yang sebelumnya dikeluarkan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan, namun kini hanya bisa dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim.

Nggak tahu, tiba-tiba saja tahun 2016 lalu surat andon hanya boleh dikeluarkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim saja. Sementara hingga tahun 2015 lalu, DP3 Kota Balikpapan yang mengeluarkan,” ujar salah seorang nelayan Manggar Baru, Zainuddin kepada Balikpapan Pos, Minggu (19/3).

Lanjut Zainuddin, keberadaan surat andon ini sangat berarti bagi setiap nelayan. Pasalnya, surat ini bisa dipergunakan ketika nelayan ingin mencari ikan di luar wilayah perairan Kaltim. “Surat ini ibarat surat izin yang bisa diperlihatkan ke pihak berwenang, jika sewaktu-waktu saat melaut ketangkap petugas dari provinsi lain,” sambungnya.

Apabila tak mampu menunjukkan surat andon ke petugas, maka akan dikenakan saksi denda. Dendanya pun tak main-main, yakni sekira Rp 1,3 miliar. “Denda inilah yang menjadi kekhawatiran kami sebagai nelayan. Kalau sampai ketangkap, mana bisa kami membayar denda yang cukup tinggi,” akunya.

Menanggapi keluhan sejumlah nelayan Manggar Baru, anggota DPRD dapil Balikpapan Timur, Nurhadi langsung turun ke lapangan untuk mendengar keluhan sejumlah nelayan ini.

Dirinya menilai, adanya kebijakan baru tentang siapa yang berhak mengeluarkan surat andon agak membebankan para nelayan di Balikpapan. Dia menyebut pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim kurang perhatian dengan masalah ini.

“Jelas sekali kebijakan baru ini sangat membebankan sejumlah nelayan. Mereka harus ke Samarinda kalau mau mengurus surat andon ini. Benar-benar birokrasi yang tidak pro ke masyarakat kecil, bahkan mempersulit,” kata Nurhadi.

Sambung politikus PPP ini, para nelayan tak habis-habisnya diterpa masalah. Bukan hanya kesulitan mendapatkan bahan bakar, namun juga kesulitan mendapatkan batu es untuk ikan, cuaca yang tidak bisa diprediksi, ditambah lagi kesulitan birokrasi surat andon. “Jadi jangan heran kalau harga ikan nanti sangat mahal. Selain itu, melaut juga mempertaruhkan nyawa, terlebih harus meninggalkan keluarga di rumah,” bebernya.

Untuk itu, dirinya meminta dukungan Pemkot Balikpapan dan anggota DPRD Provinsi Kaltim dapil Balikpapan, untuk bisa mengawal keluhan nelayan ini agar kebijakan terkait pengeluarkan surat andon bisa dikaji lagi. “Intinya, kami berharap ada kerja nyata perwakilan anggota DPRD provinsi terkait keluhan nelayan ini. Apalagi, nelayan di Balikpapan jumlahnya cukup banyak,” tutup Nurhadi. (dan/rus/k1)


BACA JUGA

Kamis, 21 September 2017 00:40

Wali Kota Panggil Lima Pengembang Nakal

BALIKPAPAN   -   Wali Kota Rizal Effendi memastikan, pihaknya bakal memanggil lima pengembang…

Kamis, 21 September 2017 00:39

Anggaran Banjir Balikpapan Diperjuangkan di APBD Provinsi

SAMARINDA  -  Banjir besar yang kini kerap terjadi di Kota Balikpapan membuat banyak pihak…

Kamis, 21 September 2017 00:38

Tak Melindungi, Tak Juga Disanksi

BALIKPAPAN  -  Pengembang perumahan terus menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat, imbas…

Kamis, 21 September 2017 00:37

Keruk Sedimen, Anggarkan Rp 1 M

BALIKPAPAN  -  Aksi damai jilid II soal penanggulangan banjir, kembali disuarakan mahasiswa…

Kamis, 21 September 2017 00:36

Siang Ini, TM Sekaligus Pendaftaran Terakhir

BALIKPAPAN  -  Tiga event gelaran Balikpapan Pos bersama Rapak Plaza akan digeber mulai Kamis…

Kamis, 21 September 2017 00:35

“PKI seperti Hantu, Tidak Kelihatan tetapi Ada”

BALIKPAPAN  -  Dandim 0905 Balikpapan Letkol Inf Hendri Wijaya menyebut, Partai Komunis Indonesia…

Kamis, 21 September 2017 00:34

Dulu 2 Km, Sekarang 500 Meter

BALIKPAPAN  -  Pemerintah Kota Balikpapan merevisi peraturan wali kota (perwali) terkait jarak…

Kamis, 21 September 2017 00:33

Tambah Wawasan Kebangsaan, Ada Hadiah di Babak Bonus

BALIKPAPAN   -   Upaya memperkuat jati diri generasi muda Balikpapan sebagai bagian dari…

Rabu, 20 September 2017 10:35

Banyak Kabel Semrawut di Bawah Jembatan

BALIKPAPAN  -  Pengerukan sedimen drainase di Gunung Sari, mulai dari eks Puskib hingga bawah…

Rabu, 20 September 2017 10:33

Kursi Sekwan Segera Terisi

BALIKPAPAN   -  Tidak seperti sebelum-sebelumnya, kali ini kursi jabatan sekwan DPRD…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .