MANAGED BY:
SABTU
25 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

METROPOLIS

Senin, 20 Maret 2017 09:45
Nelayan Harap-Harap Cemas

Sulit Dapat Surat Andon, Takut Melaut

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Warga Balikpapan kini harus mulai bersiap untuk kesulitan membeli ikan laut. Pernyataan ini disampaikan langsung sejumlah perwakilan nelayan di wilayah Balikpapan Timur. Saat ini para nelayan tengah harap-harap cemas. Bukan akibat cuaca yang masih belum bersahabat, namun ada faktor lain. Yakni, permasalahan tentang surat pengantar nelayan atau biasa disebut surat andon yang sebelumnya dikeluarkan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan, namun kini hanya bisa dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim.

Nggak tahu, tiba-tiba saja tahun 2016 lalu surat andon hanya boleh dikeluarkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim saja. Sementara hingga tahun 2015 lalu, DP3 Kota Balikpapan yang mengeluarkan,” ujar salah seorang nelayan Manggar Baru, Zainuddin kepada Balikpapan Pos, Minggu (19/3).

Lanjut Zainuddin, keberadaan surat andon ini sangat berarti bagi setiap nelayan. Pasalnya, surat ini bisa dipergunakan ketika nelayan ingin mencari ikan di luar wilayah perairan Kaltim. “Surat ini ibarat surat izin yang bisa diperlihatkan ke pihak berwenang, jika sewaktu-waktu saat melaut ketangkap petugas dari provinsi lain,” sambungnya.

Apabila tak mampu menunjukkan surat andon ke petugas, maka akan dikenakan saksi denda. Dendanya pun tak main-main, yakni sekira Rp 1,3 miliar. “Denda inilah yang menjadi kekhawatiran kami sebagai nelayan. Kalau sampai ketangkap, mana bisa kami membayar denda yang cukup tinggi,” akunya.

Menanggapi keluhan sejumlah nelayan Manggar Baru, anggota DPRD dapil Balikpapan Timur, Nurhadi langsung turun ke lapangan untuk mendengar keluhan sejumlah nelayan ini.

Dirinya menilai, adanya kebijakan baru tentang siapa yang berhak mengeluarkan surat andon agak membebankan para nelayan di Balikpapan. Dia menyebut pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim kurang perhatian dengan masalah ini.

“Jelas sekali kebijakan baru ini sangat membebankan sejumlah nelayan. Mereka harus ke Samarinda kalau mau mengurus surat andon ini. Benar-benar birokrasi yang tidak pro ke masyarakat kecil, bahkan mempersulit,” kata Nurhadi.

Sambung politikus PPP ini, para nelayan tak habis-habisnya diterpa masalah. Bukan hanya kesulitan mendapatkan bahan bakar, namun juga kesulitan mendapatkan batu es untuk ikan, cuaca yang tidak bisa diprediksi, ditambah lagi kesulitan birokrasi surat andon. “Jadi jangan heran kalau harga ikan nanti sangat mahal. Selain itu, melaut juga mempertaruhkan nyawa, terlebih harus meninggalkan keluarga di rumah,” bebernya.

Untuk itu, dirinya meminta dukungan Pemkot Balikpapan dan anggota DPRD Provinsi Kaltim dapil Balikpapan, untuk bisa mengawal keluhan nelayan ini agar kebijakan terkait pengeluarkan surat andon bisa dikaji lagi. “Intinya, kami berharap ada kerja nyata perwakilan anggota DPRD provinsi terkait keluhan nelayan ini. Apalagi, nelayan di Balikpapan jumlahnya cukup banyak,” tutup Nurhadi. (dan/rus/k1)


BACA JUGA

Jumat, 24 November 2017 09:38

Zaman Now, Baca Buku Pakai Aplikasi

BALIKPAPAN  -  Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Balikpapan, Heri Misnoto, mengakui…

Jumat, 24 November 2017 09:36

Balikpapan Dihantui Krisis Guru

BALIKPAPAN  -  Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Balikpapan, Mukiran, mengaku…

Jumat, 24 November 2017 09:35

25 Ribu Data Bermasalah, Cetak Ditunda

BALIKPAPAN  -  Keterbatasan blangko menjadi penyebab lamanya waktu pencetakan kartu tanda…

Jumat, 24 November 2017 09:33

Senin, Vendor Lolos Diumumkan

BALIKPAPAN  -  Proses pengadaan lelang proyek gedung DPRD Balikpapan di lahan eks Kantor Satpol…

Jumat, 24 November 2017 09:32

Musyawarah demi Optimalisasi Peran

BALIKPAPAN  -  Masyarakat Kaltim yang tersebar di 10 kabupaten/kota akan menggelar pemilihan…

Jumat, 24 November 2017 09:31

Sinergi dengan Kemampuan Kapasitas Ekonomi Masyarakat

MASYARAKAT  yang tinggal di sekitar industri pengolahan migas Balikpapan, ternyata tidak lebih…

Jumat, 24 November 2017 09:30

Fasilitas Tunggu APBD 2018

BALIKPAPAN  -  Untuk menggencarkan program Penyuluhan Keluarga Berencana di Balikpapan, kini…

Jumat, 24 November 2017 09:30

Beberkan Program Tekan Inflasi, BI Hadirkan Gubernur Ganjar Pranowo

Tingginya konsumsi masyarakat berimbas pada inflasi yang meningkat. Hal tersebut membuat menurunnya…

Kamis, 23 November 2017 09:48

Pemkot Bebaskan Retribusi

BALIKPAPAN   -  Beroperasinya Pasar Rakyat Karang Joang di Km 12, Kelurahan Karang Joang,…

Kamis, 23 November 2017 09:46

Kasus DBD Turun Drastis

BALIKPAPAN  -  Memasuki pekan keempat pada bulan November, tidak ada penambahan angka kematian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .