MANAGED BY:
SELASA
12 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

UTAMA

Senin, 20 Maret 2017 10:12
Jaang: Saya Terbitkan SK Bukan untuk Pungli

PROKAL.CO, class="m-2209613664995192952p1">SAMARINDA  -  Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang membantah dengan tegas, jika dirinya terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Samarinda. Penerbitan surat keputusan (SK) oleh dirinya itu adalah murni untuk operasional perparkiran. Hal itu pun sudah dijelaskannya ke penyidik Polda Kaltim, Sabtu (18/3).

“Tidak mungkinlah saya menerbitkan SK untuk pungutan liar. Itu adalah untuk parkir, kemarin saya sudah jelaskan semuanya ke penyidik (Polda Kaltim, Red),” kata Jaang ketika dikonfirmasi melalui pesan pendek, kemarin.

Pada Sabtu (18/3) lalu, Jaang memang diperiksa di Markas Brimob Polda Kaltim. Namun, pemeriksaan orang nomor satu di Kota Samarinda tersebut tak berlangsung lama, karena dia beralasan akan menjemput menteri perhubungan yang berkunjung khusus ke Kota Tepian. “Ia, kemarin diperiksa. Alhamdulillah, saya bisa menjelaskan semuanya,” ujarnya lagi.

Seperti diketahui, Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin usai memimpin operasi tangkap tangan (OTT) mengatakan, pungutan daerah biasanya menggunakan peraturan daerah (perda) bukan keputusan wali kota. 

Kamis (17/3), jajaran Polda Kaltim dan Bareskrim Mabes Polri menyita uang senilai Rp 6,1 miliar dari ruang bendahara Koperasi Komura di Jalan Yos Sudarso. Sebanyak 15 tenaga kerja bongkar muat (TKBM) ditangkap karena diduga menerapkan tarif tinggi untuk jasa angkutan di Pelabuhan Samarinda. Saat ini, sekretaris Koperasi Komura itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

SERET TIGA TERSANGKA

Pemeriksaan kepolisian atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Samarinda, terus membuahkan hasil. Setelah DHW, sekretaris Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Samarinda ditetapkan sebagai tersangka, kini aparat kembali menetapkan dua tersangka lainnya.

Dengan demikian, sudah tiga orang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Meski demikian, Polda Kaltim masih menutup rapat nama maupun peran kedua tersangka tersebut dalam kasus OTT itu.

Hingga kemarin (19/3), pukul 20.00 Wita, pemeriksaan terus dilakukan secara maraton oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri bersama Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim.

“Ini masih terus berkembang. Sementara sudah ada tiga tersangka. Identitas dua tersangka akan kami beber besok (hari ini) di Samarinda,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Nasri bersama Kepala Bidang Humas Kombes Pol Ade Yaya Suryana, tadi malam.

Setidaknya sudah lebih 20 saksi dimintai keterangan, termasuk pemeriksaan DHW. Dari saksi tersebut, di antaranya ada Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang. Penetapan tersangka sekretaris Komura ini berdasarkan pasal 368 KUHP, pasal 3,4,5 UU Nomor 8/2010, dan atau pasal 12e UU Nomor 31/1999 jo 56 KUHP.

Sedangkan untuk barang bukti uang Rp 6,1 miliar yang diamankan di kantor Komura, ini diduga hasil kejahatan. Uang tersebut diamankan tim Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) Mabes Polri dan Polda Kaltim, Jumat (17/3).

Data dari Polda Kaltim menyebutkan, PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP) adalah pengelola TPK Palaran. Selama kurun waktu setahun 2016-2017, PT PSP telah melakukan pembayaran sebanyak Rp 31 miliar.

Sementara, fakta yang diperoleh penyidik, Komura tidak memiliki legalitas melakukan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di TPK Palaran, Samarinda. Selain itu, TPK Palaran juga tidak memerlukan TKBM banyak. “Karena proses bongkar muat menggunakan alat crane, sehingga dalam hal proses bongkar muat, keperluan TKBM disesuaikan permintaan TPK Palaran,” kata Ade.

Namun, Komura mengharuskan TPK Palaran menerima jasa TKBM sesuai tarif dan jumlah ditetapkan secara sepihak, atas aktivitas bongkar muat. Ditengarai, setiap kapal akan bongkar muat diminta tarif TKBM Rp 182.780 per kontainer ukuran 20 feet dan Rp 274.167 ukuran 40 feet. Tarif ini dimintakan kepada PT PSP selaku pengelola TPK Palaran. “Biaya TKBM diminta Rp 5 juta di muka dan sisanya setelah kontainer diturunkan,” jelasnya.

Komura terindikasi melakukan pemerasan dengan cara menolak mengikuti pedoman penentuan tarif bongkar muat yang tercantum pada pasal 3 ayat 1 Permenhub KM Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat dari dan ke Kapal di Pelabuhan.

Selain itu, Komura menentukan tarif secara sepihak dan menolak untuk berdiskusi dengan PT PSP selaku penyedia jasa bongkar muat di Pelabuhan Palaran. Serta, menerapkan tarif jasa kepelabuhanan yang seharusnya diterapkan di pelabuhan konvensional di mana jasa TKBM merupakan komponen utama.

Tarif yang seharusnya diterapkan di TPK, di mana jasa TKBM seharusnya berdasarkan permintaan TPK serta dimasukkan ke paket container handling charge (CHC), sehingga biaya TKBM tidak dibebankan kepada pemilik barang.

Indikasi ada ancaman terhadap perwakilan PT PSP saat perundingan penentuan tarif bongkar muat bersama dengan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dengan cara menolak untuk berunding. Kemudian, membawa massa di luar lokasi perundingan untuk mengintervensi pembentukan keputusan penentuan tarif tersebut.

Itu bertentangan dengan pasal 3 huruf b butir 5 Inpres Nomor 5 Tahun 2005 pasal 109 UU 17/ 2008 dan PM Nomor 61/2009, yaitu penarikan tarif kepelabuhanan harus disesuaikan dengan jasa yang disediakan. (hai/aim/pra/rom/k1)

 


BACA JUGA

Selasa, 12 Desember 2017 09:06

Saat Sekarat, Difoto Tiga Murid SD

BALIKPAPAN  -  Tiga murid SD, Ag (12) bersama dua rekannya ZY (9) dan An (9), tampak pucat…

Selasa, 12 Desember 2017 08:59

Berita Pemeriksaan Jadi Satu Berkas

BALIKPAPAN  -  Polda Kaltim masih berusaha merampungkan tiga berkas pemeriksaan korban asusila…

Selasa, 12 Desember 2017 08:59

Hujan Lebat Akibat “Break Monsoon”

JAKARTA  -  Hujan dengan curah tinggi hingga sangat lebat diprediksi bakal terjadi dalam beberapa…

Selasa, 12 Desember 2017 08:58

Polri Awasi Potensi Tersendatnya Distribusi Pangan

JAKARTA  -  Perayaan Natal dan tahun baru selalu lekat dengan kenaikan harga pangan. Namun,…

Selasa, 12 Desember 2017 08:57

18 Kendaraan Diangkut ke Polsek Barat

BALIKPAPAN  -  Operasi Cipta Kondisi semakin digencarkan oleh jajaran kepolisian, terlebih…

Selasa, 12 Desember 2017 08:55

Awas! Kasus Gendam Mengintai

BALIKPAPAN  -  Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Hilman mengatakan, jelang perayaan…

Selasa, 12 Desember 2017 08:54

Dua Residivis Curanmor Dibekuk

BALIKPAPAN  -  Bukannya jera setelah merasakan dinginnya sel penjara, dua penjahat bertubuh…

Selasa, 12 Desember 2017 08:52

GAWAT !!! Sungai Pasar Baru Kembali Tercemar

BALIKPAPAN   -  Belum lagi terungkap siapa pelaku yang membuang limbah minyak, Sungai Pasar…

Selasa, 12 Desember 2017 08:49

Efisiensi

Pada suatu hari, ada wartawan yang sedang mewawancarai para pengunjung sebuah toko CD (celana dalam).…

Senin, 11 Desember 2017 09:47

Sindikat Penipu Penumpang Angkot Dicokok Jatanras Polda

BALIKPAPAN  -  Penumpang angkutan kota (angkot) bisa bernapas lega karena personel Jatanras…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .