MANAGED BY:
JUMAT
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

KALTIM

Jumat, 21 April 2017 08:23
“Apa Dasarnya Menolak BPJS”

Bupati Marah Didesak Pendemo Teken Surat Pernyataan Tolak BPJS Kesehatan

TUNTUT KESEHATAN GRATIS: Ratusan warga melakukan aksi demonstrasi di DPRD PPU.

PROKAL.CO, PENAJAM  -  Ratusan warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah daerah terkait pemberhentian layanan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), Kamis (20/4). Dalam aksi tersebut, warga meneriakkan penolakan BPJS Kesehatan. Ratusan peserta dari perwakilan seluruh kecamatan sebelum bertolak ke DPRD PPU, sebelumnya berkumpul di depan gedung Graha Pemuda PPU.

Sekira pukul 11. 45 Wita, massa bergerak ke gedung DPRD PPU. Kebetulan pada saat itu, Bupati PPU Yusran Aspar mengahadiri rapat paripurna di DPRD. Koordinator aksi, Siriyoto dengan lantang meminta bupati dan wakil bupati mengembalikan layanan Jamkesda dan menolak BPJS.

Massa aksi damai berasal dari berbagai elemen masyarakat itu, secara bergantian berorasi dan menyerukan tuntutan yang sama. Sekira satu jam lebih berunjuk rasa di DPRD, Bupati PPU Yusran Aspar dan Ketua DPRD PPU Nanang Ali, Sekkab PPU Tohar bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU menemui warga.

Dalam pertemuan tersebut bupati memberkan pelasan terkait kebijakan pemerintah yang membekukan layanan Jamkesda. Meskipun Jamkesda ditiadakan, bupati menyatakan, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran kesehatan gratis kepada warga kurang mampu. “Layanan gratis itu tidak dicabut. Jamkesda itu hanya ganti baju. Karena kita tidak mau dianggap membangkan terhadap program pemerintah dan undang-undang yang menatur tentang BPJS, jadi kita terbitkan SK pemberhentian Jamkesda. Kemudian diganti dengan program yang lain,” terang bupati dihadapan pengunjuk rasa.

Namun warga tetap bersikukuh meminta kepala daerah untuk mengaktifkan kembali Jamkesda. Di bawah pengawalan ratusan personel keamanan dari Polres PPU yang dipimpin langsung oleh Kapolres PPU AKBP Teddy Ristiawan dan anggota Satpol PP, emosi Yusran sempat tersulut ketika perwakilan massa mendesak menandatangani surat pernyataan. Pasalnya salah satu poin dalam isi surat pernyataan tersebut yakni, warga meminta bupati mengembalikan Jamkesda dan menolak BPJS Kesehatan. “Apa dasarnya menolak BPJS,” kesal Yusran, disambut teriakan dari peserta aksi. Karena bupati tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan tersebut.

Menurut Ketua DPRD Nanang Ali, pemberhentian layanan jamkesda bukan perkara besar. di tengah pengawasan apara keamanan, Nanang Ali meminta pemerintah daerah menunta keputusan terkait pemberhentian Jamkeda tersebut samai proses integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan berjalan dengan baik. “Ini masalah kecil. Warga datang kesini hanya meminta jaminan kesehatan gratis dari pemerintah,” ujarnya.

Setelah itu, bupati, sekkab dan ketua DPRD bersama perwakilan pengunjuk rasa melakukan negosiasi terkait kebijakan pemerintah. Karena warga mengancam tidak akan beranjak dari DPRD sebelum menerima kepastian jaminan kesehatan gratis dalam bentuk dokumen. Dalam pertemuan itu, Sekkab PPU Tohar merumuskan keputusan pemerintah daerah terkait tuntutan warga.

Surat pernyataan dengan tulisan tangan oleh Tohar tersebut berisi tiga poin, yakni pemerintah daerah menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat PPU di luar penerima PBI APBN dan Pemkab. Selain itu, pasien rumah sakit rujukan menjadi bagian pelayanan kesehatan dan tidak dikenakan biaya. Kemudian warga yang mendapatkan layanan gratis tersebut cukup menunjukkan KTP dan kartu keluarga (KK).

Setelah keputusan pemerintah daerah yang dibacakan oleh Tohar dihadapan peserta aksi damai tersebut, ratusan massa mengakhiri aksinya. Karena tuntutannya menganai layanan kesehatan gratis telah diakomodir oleh pemerintah daerah. “Tuntutan kita sejak awal memang meminta Jamkeda dikembalikan dan menolak BPJS. Tapi ada kebijakan pemerintah bahawa warga kurang mamapu tetap mendapat layanan kesehatan gratis. Itu tidak masalah, meskipn programnya beda tapi tujuannya sama,” terang Siriyoto. (kad/rus)

 


BACA JUGA

Jumat, 20 Oktober 2017 09:34

Pelajar Tewas di Jalan Negara Km 60

TANA PASER  -  Seorang pengendara sepeda motor tergeletak tak bernyawa di jalan negara Km…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:31

Kontribusi CSR Perusahaan Minim

TANA PASER  -  Ketua Tim Fasilitasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Paser,…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:30

2018, 54 RT di Tanah Grogot Gelar Pilkate Serentak

TANA PASER  -  Sebanyak 54 RT di Kelurahan Tanah Grogot akan menggelar pemilihan ketua RT…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:29

DPKPP Monitoring Proyek Program Kotaku Rp 2,8 M

TANA PASER  -  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Paser…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:29

Seminar Menyongsong Pemilu 2019 Minim Peserta

TANA PASER  -  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser, Eka Yusda Indrawan menyayangkan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:24

Sidak Alat Timbang Pasar Tradisional

PENAJAM  -  Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Menengah, Mikro,…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:15

Bendera Raksasa Bakal Pecahkan Rekor Muri

PENAJAM  -  Bendera merah putih raksasa 1.000 meter persegi akan dikibarkan di Pantai Corong,…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:14

Diskominfo Kembangkan Silayan Adu

PENAJAM  -  Penilaian desa dan kelurahan cerdas serta pengenalan aplikasi yang disebut Silayan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:13

Korban Diterkam Buaya Berhasil Ditemukan

PENAJAM  –  Upaya pencarian yang dilakukan Tim SAR, BPBD, Dinas Kominfo dan kepolisian…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:06

KPU Terima Dokumen 14 Parpol

PENAJAM  -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi menerima…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .