MANAGED BY:
RABU
26 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

KALTIM

Jumat, 21 April 2017 08:23
“Apa Dasarnya Menolak BPJS”

Bupati Marah Didesak Pendemo Teken Surat Pernyataan Tolak BPJS Kesehatan

TUNTUT KESEHATAN GRATIS: Ratusan warga melakukan aksi demonstrasi di DPRD PPU.

PROKAL.CO, PENAJAM  -  Ratusan warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah daerah terkait pemberhentian layanan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), Kamis (20/4). Dalam aksi tersebut, warga meneriakkan penolakan BPJS Kesehatan. Ratusan peserta dari perwakilan seluruh kecamatan sebelum bertolak ke DPRD PPU, sebelumnya berkumpul di depan gedung Graha Pemuda PPU.

Sekira pukul 11. 45 Wita, massa bergerak ke gedung DPRD PPU. Kebetulan pada saat itu, Bupati PPU Yusran Aspar mengahadiri rapat paripurna di DPRD. Koordinator aksi, Siriyoto dengan lantang meminta bupati dan wakil bupati mengembalikan layanan Jamkesda dan menolak BPJS.

Massa aksi damai berasal dari berbagai elemen masyarakat itu, secara bergantian berorasi dan menyerukan tuntutan yang sama. Sekira satu jam lebih berunjuk rasa di DPRD, Bupati PPU Yusran Aspar dan Ketua DPRD PPU Nanang Ali, Sekkab PPU Tohar bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU menemui warga.

Dalam pertemuan tersebut bupati memberkan pelasan terkait kebijakan pemerintah yang membekukan layanan Jamkesda. Meskipun Jamkesda ditiadakan, bupati menyatakan, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran kesehatan gratis kepada warga kurang mampu. “Layanan gratis itu tidak dicabut. Jamkesda itu hanya ganti baju. Karena kita tidak mau dianggap membangkan terhadap program pemerintah dan undang-undang yang menatur tentang BPJS, jadi kita terbitkan SK pemberhentian Jamkesda. Kemudian diganti dengan program yang lain,” terang bupati dihadapan pengunjuk rasa.

Namun warga tetap bersikukuh meminta kepala daerah untuk mengaktifkan kembali Jamkesda. Di bawah pengawalan ratusan personel keamanan dari Polres PPU yang dipimpin langsung oleh Kapolres PPU AKBP Teddy Ristiawan dan anggota Satpol PP, emosi Yusran sempat tersulut ketika perwakilan massa mendesak menandatangani surat pernyataan. Pasalnya salah satu poin dalam isi surat pernyataan tersebut yakni, warga meminta bupati mengembalikan Jamkesda dan menolak BPJS Kesehatan. “Apa dasarnya menolak BPJS,” kesal Yusran, disambut teriakan dari peserta aksi. Karena bupati tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan tersebut.

Menurut Ketua DPRD Nanang Ali, pemberhentian layanan jamkesda bukan perkara besar. di tengah pengawasan apara keamanan, Nanang Ali meminta pemerintah daerah menunta keputusan terkait pemberhentian Jamkeda tersebut samai proses integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan berjalan dengan baik. “Ini masalah kecil. Warga datang kesini hanya meminta jaminan kesehatan gratis dari pemerintah,” ujarnya.

Setelah itu, bupati, sekkab dan ketua DPRD bersama perwakilan pengunjuk rasa melakukan negosiasi terkait kebijakan pemerintah. Karena warga mengancam tidak akan beranjak dari DPRD sebelum menerima kepastian jaminan kesehatan gratis dalam bentuk dokumen. Dalam pertemuan itu, Sekkab PPU Tohar merumuskan keputusan pemerintah daerah terkait tuntutan warga.

Surat pernyataan dengan tulisan tangan oleh Tohar tersebut berisi tiga poin, yakni pemerintah daerah menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat PPU di luar penerima PBI APBN dan Pemkab. Selain itu, pasien rumah sakit rujukan menjadi bagian pelayanan kesehatan dan tidak dikenakan biaya. Kemudian warga yang mendapatkan layanan gratis tersebut cukup menunjukkan KTP dan kartu keluarga (KK).

Setelah keputusan pemerintah daerah yang dibacakan oleh Tohar dihadapan peserta aksi damai tersebut, ratusan massa mengakhiri aksinya. Karena tuntutannya menganai layanan kesehatan gratis telah diakomodir oleh pemerintah daerah. “Tuntutan kita sejak awal memang meminta Jamkeda dikembalikan dan menolak BPJS. Tapi ada kebijakan pemerintah bahawa warga kurang mamapu tetap mendapat layanan kesehatan gratis. Itu tidak masalah, meskipn programnya beda tapi tujuannya sama,” terang Siriyoto. (kad/rus)

 


BACA JUGA

Selasa, 25 April 2017 08:37

Berharap Uluran Tangan Investor

TANA PASER  -   Kepala Desa (Kades) Riwang, Kecamatan Batu Engau, Sarbaini mengatakan,…

Selasa, 25 April 2017 08:34

Berhasil Digagalkan Polisi

TANA PASER  -  Polres Paser kembali mengamankan warga Jalan Padat Karya, Gang Padaelo, Kelurahan…

Selasa, 25 April 2017 08:31

Polres Paser Berlakukan V-card

TANA PASER  -  Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Paser menerapkan visitor card (v-card)…

Selasa, 25 April 2017 08:30

PDAM Tirta Kandilo Butuh Injeksi Dana

TANA PASER   -   Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Kandilo, Zamzami mengatakan,…

Selasa, 25 April 2017 08:24

Wabup Kunjungi Museum Sadurengas

TANA PASER  -  Museum Sadurengas, eks Istana Kesultanan Paser, adalah salah satu daya tarik…

Selasa, 25 April 2017 08:23

Lelang Jabatan Kadis Dianggarkan Rp 500 Juta

TANA PASER  -  Setelah mengumumkan hasil seleksi administrasi lelang jabatan atau seleksi…

Selasa, 25 April 2017 08:22

64 Orang Ikut Pelatihan

TANA PASER  -   Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas…

Selasa, 25 April 2017 08:14

Ratusan Guru Belum Mengantongi Sertifikasi

PENAJAM  -  Ratusan guru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum mengantongi sertifikasi.…

Selasa, 25 April 2017 08:11

Pemkab Didesak Validasi Data PBI BPJS

PENAJAM  -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) mendesak pemerintah…

Selasa, 25 April 2017 08:10

Usulan Pinjaman Rp 348 Miliar Tertahan di Kemendagri

PENAJAM  -  Permohonan dana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 348 miliar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .