MANAGED BY:
SABTU
19 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

METROPOLIS

Jumat, 21 April 2017 09:09
Klaim karena Perubahan Aturan

Mandeknya Normalisasi Sungai Ampal

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Pemkot belum bisa memastikan apakah normalisasi atau pelebaran Sungai Ampal dapat terlaksana dalam waktu dekat. Persoalan pembebasan lahan yang ada sejak dulu, ternyata hingga kini tidak kunjung tuntas.

Kini, pemkot kembali beralasan, karena terdapat perubahan aturan baru. Walhasil, butuh waktu lebih lama lagi untuk realisasi pelebaran sungai tersebut.

“Pelebaran Sungai Ampal itu sudah kita rencanakan dari dulu. Namun, karena ada perubahan aturan, sehingga pembebasan lahan semakin rumit. Apalagi soal tanah ini sangat sensitif, salah sedikit administrasi kita dianggap korupsi. Padahal kita tidak menikmati itu,” ujar Asisten I Sekkot Balikpapan, Syaiful Bahri.

Mantan camat Balikpapan Selatan itu menjelaskan, perubahan aturan terkait mekanisme pembebasan lahan, ini membuat proses pelebaran Sungai Ampal semakin panjang. Di mana, sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, mekanisme pembebasan lahan harus dilakukan dengan cara appraisal. Sedangkan sebelum adanya aturan tersebut, mekanisme pembebasan lahan mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP).

“Karena ada aturan transisi terkait pembebasan lahan, inilah yang menjadi masalah proses pembebasan lahan Sungai Ampal,” ucapnya.

Kata dia, proses pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ampal sudah berjalan sebelum terbitnya undang-undang itu.

Namun di sisi lain, Syaiful menyambut baik dengan munculnya aturan tersebut.  “Kita bersyukur dengan adanya aturan yang baru itu. Karena sebelum terbitnya UU ini, kita sangat bermasalah untuk melakukan pembebasan lahan yang patokannya NJOP, sementara pemilik lahan banyak yang tidak mau dengan sistem NJOP. Dengan UU itu berubah dengan cara appraisal, tentu harganya di atas NJOP,” bebernya.

Selain persoalan harga, dia mengaku, pembebasan lahan juga terbentur dengan sengketa pemiliknya. Tetapi dengan UU Nomor 22 Tahun 2012, lanjut Syaiful, pemkot tetap diperbolehkan untuk melakukan pembebasan lahan.

“Meski bersengketa, kita tetap lakukan sepanjang itu untuk kepentingan umum. Dia bersengketa atau tidak menerima harga, kita punya ruang untuk menitipkan dana ke pengadilan. Dan kegiatan itu tidak boleh dihalang-halangi,” tegasnya.

Jadi, saat ini proses pembebasan lahan Sungai Ampal tetap berlanjut. Dia pun menyebutkan, proses pembebasan itu menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Kaltim.

“Sekarang diketuai oleh pihak pertanahan (BPN, Red). Kalau dulu ketuanya Pak Sekda, sekarang kewenangan kanwil yang harus didelegasikan ke BPN Balikpapan,” bebernya.

Syaiful juga mengaku, proses pendelegasian itu cukup menyita waktu. Sejak 2015 lalu, pemkot sudah menyurati BPN Kanwil Kaltim agar pendelegasian segera dilakukan.

“Kami lakukan, namun masih belum turun. Karena memang di provinsi pejabatnya selalu ganti-ganti. Akhirnya tertunda lagi. Namun, tim delegasi provinsi itu baru turun pada Februari 2017 lalu,” paparnya.

Namun, pemkot tampak pesimis pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ampal tuntas pada tahun ini. Mengingat, kondisi keuangan pemkot belum stabil.

“Untuk pembebasan lahan di 2017 ini, saya melihat dananya tidak besar, di bawah Rp 1 miliar. Ya, karena kondisi defisit. Sampai akhir tahun ini sepertinya belum bisa tuntas karena uangnya belum ada,” pungkasnya. 

Diketahui, Sungai Ampal direncanakan diperluas 4-6 meter sepanjang 2 kilometer (km). Yakni, mulai dari jembatan Balikpapan Baru ke jembatan PDAM Damai hingga di sekitar belakang Hotel Zurich Balikpapan. Diperkirakan, luas lahan yang akan dibebaskan sekira 5 hektare. (tur/rus/k1)

 


BACA JUGA

Jumat, 18 Agustus 2017 10:00

Kado Pahit Hari Kemerdekaan

BALIKPAPAN  -   Puncak dari tingginya intensitas curah hujan terjadi kemarin (17/8). Bertepatan…

Jumat, 18 Agustus 2017 09:58

Rizal: Jangan Terlibat Radikal, Anarkis, dan Teroris

BALIKPAPAN   -  Meski di bawah guyuran hujan, namun pelaksanaan upacara HUT ke-72 Kemerdekaan…

Jumat, 18 Agustus 2017 09:56

Seragam Hanya Satu Setel, Tiga Jam Kering Di-laundry

BALIKPAPAN  -  Upacara pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Merdeka dalam rangka peringatan…

Jumat, 18 Agustus 2017 09:55

Pasangan Rita Diumumkan Oktober

DPD Golkar  Kaltim hingga saat ini belum juga mengumumkan pasangan Rita Widyasari dalam Pemilihan…

Jumat, 18 Agustus 2017 09:54

Banyak Pegawai Terlambat Upacara

UPACARA  atau apel peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 RI di lingkup Pemprov Kaltim, Kamis (17/8),…

Jumat, 18 Agustus 2017 09:54

Sarana Pendidikan Generasi Muda

SEKIRA  300 orang mengibarkan bendera Belanda sembari mengelilingi Lapangan Merdeka, Jalan Jenderal…

Jumat, 18 Agustus 2017 09:53

Digelar di Empat Rumah Ibadah, Ribuan Jemaah Padati At-Taqwa

BALIKPAPAN  -   Kodam VI/Mlw menggelar muroja’ah atau doa bersama yang dilaksanakan…

Kamis, 17 Agustus 2017 07:35

Nikmati Keindahan Sungai Wain dan Kebun Raya Balikpapan

BALIKPAPAN  -  Persiapan menuju gelaran Pan Indo Hash 2017 di Balikpapan telah dipersiapkan…

Kamis, 17 Agustus 2017 07:33

Pusat Makin Tega, DBH-DAU Dipangkas Lagi

BALIKPAPAN  -  Kondisi keuangan pemkot hingga akhir 2017 dipastikan belum stabil. Pasalnya,…

Kamis, 17 Agustus 2017 07:32

Ber-KB untuk Ketahanan Keluarga

BALIKPAPAN  -  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .