MANAGED BY:
SELASA
27 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

METROPOLIS

Jumat, 21 April 2017 09:09
Klaim karena Perubahan Aturan

Mandeknya Normalisasi Sungai Ampal

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Pemkot belum bisa memastikan apakah normalisasi atau pelebaran Sungai Ampal dapat terlaksana dalam waktu dekat. Persoalan pembebasan lahan yang ada sejak dulu, ternyata hingga kini tidak kunjung tuntas.

Kini, pemkot kembali beralasan, karena terdapat perubahan aturan baru. Walhasil, butuh waktu lebih lama lagi untuk realisasi pelebaran sungai tersebut.

“Pelebaran Sungai Ampal itu sudah kita rencanakan dari dulu. Namun, karena ada perubahan aturan, sehingga pembebasan lahan semakin rumit. Apalagi soal tanah ini sangat sensitif, salah sedikit administrasi kita dianggap korupsi. Padahal kita tidak menikmati itu,” ujar Asisten I Sekkot Balikpapan, Syaiful Bahri.

Mantan camat Balikpapan Selatan itu menjelaskan, perubahan aturan terkait mekanisme pembebasan lahan, ini membuat proses pelebaran Sungai Ampal semakin panjang. Di mana, sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, mekanisme pembebasan lahan harus dilakukan dengan cara appraisal. Sedangkan sebelum adanya aturan tersebut, mekanisme pembebasan lahan mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP).

“Karena ada aturan transisi terkait pembebasan lahan, inilah yang menjadi masalah proses pembebasan lahan Sungai Ampal,” ucapnya.

Kata dia, proses pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ampal sudah berjalan sebelum terbitnya undang-undang itu.

Namun di sisi lain, Syaiful menyambut baik dengan munculnya aturan tersebut.  “Kita bersyukur dengan adanya aturan yang baru itu. Karena sebelum terbitnya UU ini, kita sangat bermasalah untuk melakukan pembebasan lahan yang patokannya NJOP, sementara pemilik lahan banyak yang tidak mau dengan sistem NJOP. Dengan UU itu berubah dengan cara appraisal, tentu harganya di atas NJOP,” bebernya.

Selain persoalan harga, dia mengaku, pembebasan lahan juga terbentur dengan sengketa pemiliknya. Tetapi dengan UU Nomor 22 Tahun 2012, lanjut Syaiful, pemkot tetap diperbolehkan untuk melakukan pembebasan lahan.

“Meski bersengketa, kita tetap lakukan sepanjang itu untuk kepentingan umum. Dia bersengketa atau tidak menerima harga, kita punya ruang untuk menitipkan dana ke pengadilan. Dan kegiatan itu tidak boleh dihalang-halangi,” tegasnya.

Jadi, saat ini proses pembebasan lahan Sungai Ampal tetap berlanjut. Dia pun menyebutkan, proses pembebasan itu menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Kaltim.

“Sekarang diketuai oleh pihak pertanahan (BPN, Red). Kalau dulu ketuanya Pak Sekda, sekarang kewenangan kanwil yang harus didelegasikan ke BPN Balikpapan,” bebernya.

Syaiful juga mengaku, proses pendelegasian itu cukup menyita waktu. Sejak 2015 lalu, pemkot sudah menyurati BPN Kanwil Kaltim agar pendelegasian segera dilakukan.

“Kami lakukan, namun masih belum turun. Karena memang di provinsi pejabatnya selalu ganti-ganti. Akhirnya tertunda lagi. Namun, tim delegasi provinsi itu baru turun pada Februari 2017 lalu,” paparnya.

Namun, pemkot tampak pesimis pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ampal tuntas pada tahun ini. Mengingat, kondisi keuangan pemkot belum stabil.

“Untuk pembebasan lahan di 2017 ini, saya melihat dananya tidak besar, di bawah Rp 1 miliar. Ya, karena kondisi defisit. Sampai akhir tahun ini sepertinya belum bisa tuntas karena uangnya belum ada,” pungkasnya. 

Diketahui, Sungai Ampal direncanakan diperluas 4-6 meter sepanjang 2 kilometer (km). Yakni, mulai dari jembatan Balikpapan Baru ke jembatan PDAM Damai hingga di sekitar belakang Hotel Zurich Balikpapan. Diperkirakan, luas lahan yang akan dibebaskan sekira 5 hektare. (tur/rus/k1)

 


BACA JUGA

Sabtu, 24 Juni 2017 01:48

PADAT MERAYAP

Di pengujung Ramadan, masyarakat Kota Minyak sibuk berbelanja demi menyambut Lebaran. Sejumlah jalan…

Sabtu, 24 Juni 2017 01:47

Dishub Khawatir Safety Diabaikan

BALIKPAPAN  -  Aktivitas arus mudik jelang Hari Raya Idulfitri 1438 H meningkat. Terlebih,…

Sabtu, 24 Juni 2017 01:46

Wali Kota Minta Saling Pengertian

BALIKPAPAN  -  Hari Raya Idulfitri 1438 H yang diprediksi jatuh pada Minggu (25/6) ini, rupanya…

Sabtu, 24 Juni 2017 01:46

Bandara Sepinggan Disesaki 15 Ribu Penumpang

BALIKPAPAN  -  Mendekati Hari Raya Idulfitri yang tinggal beberapa hari, juga berdampak pada…

Sabtu, 24 Juni 2017 01:44

Ulama Bertausiyah, Umara Bicara Harmonisasi

BALIKPAPAN  - Sumbatan komunikasi antarkomponen masyarakat bisa memperdalam jurang disintegrasi.…

Sabtu, 24 Juni 2017 01:43

Menjaga Kesucian Diri sebagai Fitrah Allah SWT

HARI ini, kita telah berada di pengujung bulan Ramadan 1438 H. Kita segera akan meninggalkan bulan di…

Sabtu, 24 Juni 2017 01:42

Takbiran Jangan Naik ke Atap Mobil

BALIKPAPAN  -  Jelang Lebaran, pemerintah kota mengingatkan kepada kaum perempuan khususnya…

Sabtu, 24 Juni 2017 01:41

Sore Ini, Kemenag Pantau Hilal

BALIKPAPAN - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Balikpapan, H Hakimin menyatakan, sore ini pihaknya…

Jumat, 23 Juni 2017 09:39

Dishub Siapkan Sanksi Tegas

BALIKPAPAN   -  Menjelang libur panjang Lebaran, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan…

Jumat, 23 Juni 2017 09:36

MUI Sidak Tata Cara Pemotongan Ayam

BALIKPAPAN  -  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan menggelar inspeksi mendadak (sidak)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .