MANAGED BY:
RABU
26 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

METROPOLIS

Jumat, 21 April 2017 09:09
Klaim karena Perubahan Aturan

Mandeknya Normalisasi Sungai Ampal

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Pemkot belum bisa memastikan apakah normalisasi atau pelebaran Sungai Ampal dapat terlaksana dalam waktu dekat. Persoalan pembebasan lahan yang ada sejak dulu, ternyata hingga kini tidak kunjung tuntas.

Kini, pemkot kembali beralasan, karena terdapat perubahan aturan baru. Walhasil, butuh waktu lebih lama lagi untuk realisasi pelebaran sungai tersebut.

“Pelebaran Sungai Ampal itu sudah kita rencanakan dari dulu. Namun, karena ada perubahan aturan, sehingga pembebasan lahan semakin rumit. Apalagi soal tanah ini sangat sensitif, salah sedikit administrasi kita dianggap korupsi. Padahal kita tidak menikmati itu,” ujar Asisten I Sekkot Balikpapan, Syaiful Bahri.

Mantan camat Balikpapan Selatan itu menjelaskan, perubahan aturan terkait mekanisme pembebasan lahan, ini membuat proses pelebaran Sungai Ampal semakin panjang. Di mana, sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, mekanisme pembebasan lahan harus dilakukan dengan cara appraisal. Sedangkan sebelum adanya aturan tersebut, mekanisme pembebasan lahan mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP).

“Karena ada aturan transisi terkait pembebasan lahan, inilah yang menjadi masalah proses pembebasan lahan Sungai Ampal,” ucapnya.

Kata dia, proses pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ampal sudah berjalan sebelum terbitnya undang-undang itu.

Namun di sisi lain, Syaiful menyambut baik dengan munculnya aturan tersebut.  “Kita bersyukur dengan adanya aturan yang baru itu. Karena sebelum terbitnya UU ini, kita sangat bermasalah untuk melakukan pembebasan lahan yang patokannya NJOP, sementara pemilik lahan banyak yang tidak mau dengan sistem NJOP. Dengan UU itu berubah dengan cara appraisal, tentu harganya di atas NJOP,” bebernya.

Selain persoalan harga, dia mengaku, pembebasan lahan juga terbentur dengan sengketa pemiliknya. Tetapi dengan UU Nomor 22 Tahun 2012, lanjut Syaiful, pemkot tetap diperbolehkan untuk melakukan pembebasan lahan.

“Meski bersengketa, kita tetap lakukan sepanjang itu untuk kepentingan umum. Dia bersengketa atau tidak menerima harga, kita punya ruang untuk menitipkan dana ke pengadilan. Dan kegiatan itu tidak boleh dihalang-halangi,” tegasnya.

Jadi, saat ini proses pembebasan lahan Sungai Ampal tetap berlanjut. Dia pun menyebutkan, proses pembebasan itu menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Kaltim.

“Sekarang diketuai oleh pihak pertanahan (BPN, Red). Kalau dulu ketuanya Pak Sekda, sekarang kewenangan kanwil yang harus didelegasikan ke BPN Balikpapan,” bebernya.

Syaiful juga mengaku, proses pendelegasian itu cukup menyita waktu. Sejak 2015 lalu, pemkot sudah menyurati BPN Kanwil Kaltim agar pendelegasian segera dilakukan.

“Kami lakukan, namun masih belum turun. Karena memang di provinsi pejabatnya selalu ganti-ganti. Akhirnya tertunda lagi. Namun, tim delegasi provinsi itu baru turun pada Februari 2017 lalu,” paparnya.

Namun, pemkot tampak pesimis pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ampal tuntas pada tahun ini. Mengingat, kondisi keuangan pemkot belum stabil.

“Untuk pembebasan lahan di 2017 ini, saya melihat dananya tidak besar, di bawah Rp 1 miliar. Ya, karena kondisi defisit. Sampai akhir tahun ini sepertinya belum bisa tuntas karena uangnya belum ada,” pungkasnya. 

Diketahui, Sungai Ampal direncanakan diperluas 4-6 meter sepanjang 2 kilometer (km). Yakni, mulai dari jembatan Balikpapan Baru ke jembatan PDAM Damai hingga di sekitar belakang Hotel Zurich Balikpapan. Diperkirakan, luas lahan yang akan dibebaskan sekira 5 hektare. (tur/rus/k1)

 


BACA JUGA

Selasa, 25 April 2017 09:20

Limbah B3 Cemari Lingkungan

BALIKPAPAN  -   Warga RT 6, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, terusik. Lingkungannya…

Selasa, 25 April 2017 09:18

Kontribusi PAD Harus Jelas

BALIKPAPAN  -  Kenaikan tarif parkir progresif Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS)…

Selasa, 25 April 2017 09:16

Sedot 3.700 Pengunjung, Raup Rp 20 Juta

BALIKPAPAN  -  Pantai Segara Sari Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur masih menjadi primadona…

Selasa, 25 April 2017 09:13

Mau Puasa, Harga Sembako Mulai Naik

BALIKPAPAN  -  Meski Ramadan masih sebulan lagi, namun harga sejumlah kebutuhan pokok mulai…

Selasa, 25 April 2017 09:12

Isran dan Sofyan Ramaikan Bursa

DUA  mantan kepala daerah di Kaltim resmi melamar ke Partai Amanat Nasional (PAN), Senin (24/4)…

Selasa, 25 April 2017 09:11

Kaltim Dapat Tanda Penghormatan dari Presiden

SAMARINDA  -  Provinsi Kaltim kembali meraih prestasi di kancah nasional. Pada Selasa (25/4)…

Senin, 24 April 2017 09:57

Rita Sebut Selesai, Kadir Tunggu SK DPP

PERMASALAHAN  Ketua DPD II Golkar Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud tampaknya masih pelik. Belum…

Senin, 24 April 2017 09:55

Umat Hindu Perkuat Toleransi Beragama

BALIKPAPAN  -  Umat Hindu Kota Balikpapan hadir di Gedung Banua Patra, Balikpapan, Sabtu (22/4)…

Senin, 24 April 2017 09:54

Donor Darah, Komsos, hingga Lomba Burung Berkicau

Rabu, 26 April 2017, satuan Topografi Angkatan Darat genap berusia 71 tahun. Di Balikpapan, Topografi…

Senin, 24 April 2017 09:53

2018, Semua Paket Harus Tuntas

TAHUN 2018, semua paket megaproyek jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda ditarget harus rampung. Tak hanya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .