MANAGED BY:
SABTU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

METROPOLIS

Jumat, 21 April 2017 09:09
Klaim karena Perubahan Aturan

Mandeknya Normalisasi Sungai Ampal

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Pemkot belum bisa memastikan apakah normalisasi atau pelebaran Sungai Ampal dapat terlaksana dalam waktu dekat. Persoalan pembebasan lahan yang ada sejak dulu, ternyata hingga kini tidak kunjung tuntas.

Kini, pemkot kembali beralasan, karena terdapat perubahan aturan baru. Walhasil, butuh waktu lebih lama lagi untuk realisasi pelebaran sungai tersebut.

“Pelebaran Sungai Ampal itu sudah kita rencanakan dari dulu. Namun, karena ada perubahan aturan, sehingga pembebasan lahan semakin rumit. Apalagi soal tanah ini sangat sensitif, salah sedikit administrasi kita dianggap korupsi. Padahal kita tidak menikmati itu,” ujar Asisten I Sekkot Balikpapan, Syaiful Bahri.

Mantan camat Balikpapan Selatan itu menjelaskan, perubahan aturan terkait mekanisme pembebasan lahan, ini membuat proses pelebaran Sungai Ampal semakin panjang. Di mana, sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, mekanisme pembebasan lahan harus dilakukan dengan cara appraisal. Sedangkan sebelum adanya aturan tersebut, mekanisme pembebasan lahan mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP).

“Karena ada aturan transisi terkait pembebasan lahan, inilah yang menjadi masalah proses pembebasan lahan Sungai Ampal,” ucapnya.

Kata dia, proses pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ampal sudah berjalan sebelum terbitnya undang-undang itu.

Namun di sisi lain, Syaiful menyambut baik dengan munculnya aturan tersebut.  “Kita bersyukur dengan adanya aturan yang baru itu. Karena sebelum terbitnya UU ini, kita sangat bermasalah untuk melakukan pembebasan lahan yang patokannya NJOP, sementara pemilik lahan banyak yang tidak mau dengan sistem NJOP. Dengan UU itu berubah dengan cara appraisal, tentu harganya di atas NJOP,” bebernya.

Selain persoalan harga, dia mengaku, pembebasan lahan juga terbentur dengan sengketa pemiliknya. Tetapi dengan UU Nomor 22 Tahun 2012, lanjut Syaiful, pemkot tetap diperbolehkan untuk melakukan pembebasan lahan.

“Meski bersengketa, kita tetap lakukan sepanjang itu untuk kepentingan umum. Dia bersengketa atau tidak menerima harga, kita punya ruang untuk menitipkan dana ke pengadilan. Dan kegiatan itu tidak boleh dihalang-halangi,” tegasnya.

Jadi, saat ini proses pembebasan lahan Sungai Ampal tetap berlanjut. Dia pun menyebutkan, proses pembebasan itu menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Kaltim.

“Sekarang diketuai oleh pihak pertanahan (BPN, Red). Kalau dulu ketuanya Pak Sekda, sekarang kewenangan kanwil yang harus didelegasikan ke BPN Balikpapan,” bebernya.

Syaiful juga mengaku, proses pendelegasian itu cukup menyita waktu. Sejak 2015 lalu, pemkot sudah menyurati BPN Kanwil Kaltim agar pendelegasian segera dilakukan.

“Kami lakukan, namun masih belum turun. Karena memang di provinsi pejabatnya selalu ganti-ganti. Akhirnya tertunda lagi. Namun, tim delegasi provinsi itu baru turun pada Februari 2017 lalu,” paparnya.

Namun, pemkot tampak pesimis pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ampal tuntas pada tahun ini. Mengingat, kondisi keuangan pemkot belum stabil.

“Untuk pembebasan lahan di 2017 ini, saya melihat dananya tidak besar, di bawah Rp 1 miliar. Ya, karena kondisi defisit. Sampai akhir tahun ini sepertinya belum bisa tuntas karena uangnya belum ada,” pungkasnya. 

Diketahui, Sungai Ampal direncanakan diperluas 4-6 meter sepanjang 2 kilometer (km). Yakni, mulai dari jembatan Balikpapan Baru ke jembatan PDAM Damai hingga di sekitar belakang Hotel Zurich Balikpapan. Diperkirakan, luas lahan yang akan dibebaskan sekira 5 hektare. (tur/rus/k1)

 


BACA JUGA

Sabtu, 21 Oktober 2017 08:09

REFRESHING KELUARGA

Taman  Tiga Generasi sebagai ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga kota. Tingkat…

Sabtu, 21 Oktober 2017 08:08

Surat Instruksi Lelang Terbit

BALIKPAPAN  -  Pembangunan gedung DPRD Balikpapan akan terealisasi. Selain adanya kesepakatan…

Sabtu, 21 Oktober 2017 08:07

Lindungi Nelayan, Geber Sosialisasi UU

BALIKPAPAN  -  Demi menggali potensi perikanan dan mengakomodasi persoalan nelayan di Provinsi…

Sabtu, 21 Oktober 2017 08:06

Dishub-Satlantas, Informasi Broadcast Hoax!

BALIKPAPAN  -  Masyarakat Kota Balikpapan dihebohkan dengan broadcast lewat WhatsApp, Jumat…

Sabtu, 21 Oktober 2017 08:06

Dewan Targetkan Rampung 2018

BALIKPAPAN  -  Dewan menginginkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan…

Sabtu, 21 Oktober 2017 08:05

Taksi Online Setop, Go-Jek Diperbolehkan

SAMARINDA  -  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Salman Lumoindong membantah dengan…

Sabtu, 21 Oktober 2017 08:04

“Menari Adalah Hidupku, Menari Adalah Luapan Perasaanku”

Penari muda bertalenta terus bermunculan di Kota Balikpapan. Salah satunya adalah Nasywa Hayatusyifa.…

Sabtu, 21 Oktober 2017 08:02

APBD-P 2017 Disepakati Rp 2,022 T

BALIKPAPAN  -  DPRD dan Pemkot Balikpapan menyetujui besaran APBD Perubahan 2017 sebesar Rp…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:05

MENGANCAM NYAWA:

Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) duduk di atas bak truk saat melintas di Jalan Mulawarman,…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:03

Wali Kota Disandera Puluhan Teroris

BALIKPAPAN  -  Sejumlah pejabat Pemkot Balikpapan, termasuk Wali Kota Rizal Effendi, menjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .