MANAGED BY:
SABTU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

BISNIS

Senin, 19 Juni 2017 10:21
KIK Kebut Legalitas Lahan

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Mendukung penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) sejak ditetapkan beberapa waktu lalu, pengembangan Kawasan Industri Karingau (KIK) tengah memasuki tahapan studi kelaikan kawasan.

"DED, rancangan lalu lintas, siteplan, Amdal sudah semua. Tinggal studi kelaikan yang harus diselesaikan. Pengembangan tahap awal kami perkirakan memakan waktu setahun, tahun depan kami targetkan sudah bisa kerja sama dengan pihak ketiga," seru Direktur Utama Perusda Balikpapan Purbawijaya dalam sebuah kesempatan akhir pekan, kemarin (18/6).

Terkait itu, pemerintah kota pun tengah mempercepat pengurusan sertifikasi lahan KIK untuk diserahkan kepada Perusda sebagai aset perusahaan. Penyertaan aset itu merupakan persyaratan pembentukan perusahaan pengelola kawasan industri yang telah menerima fasilitas KLIK dari pemerintah pusat.

Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Setdakot Srie Soetantinah mengatakan legalitas lahan menjadi titik tolak percepatan pengembangan KIK. "Kalau lahan belum ada sertifikatnya, kami tidak bisa menyertakan aset untuk Perusda, dan Perusda tidak bisa mulai mengelola KIK. Kami tidak boleh meminjami aset atau modal, harus menyerahkan sebagian aset untuk disertakan," jelas Tantin sapaan akrabnya.

Dia mengatakan areal seluas 133 hektare itu seluruhnya akan diserahkan kepada Perusda selaku pengelola kawasan. Sertifikasi yang tengah dikebut juga mencakup seluruh luasan. "Meskipun ada lahan yang peruntukkannya buat kawasan hijau, itu tetap harus disertifikasi. Karena siteplan kawasan juga harus ada area hijaunya, tidak bisa sertifikasi sepotong-potong," sambung Tantin.

Selanjutnya, setelah sertifikat diterbitkan, pemkot akan merancang dan mengesahkan perda penyertaan aset untuk Perusda. Tantin meyakinkan penyusunan perda bisa diselesaikan secara paralel.

Dia menargetkan penerbitan sertifikasi bisa terealisasi secepatnya, sebab KIK telah menerima fasilitas KLIK. Sehingga, pemkot harus menunaikan komitmennya untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. "Yang tidak bisa dikerjakan paralel itu sertifikasinya, makanya kami kebut penyelesaiannya. Kalau legalitas lahan belum ada, bagaimana mau mengurus perizinannya nanti," pungkasnya. (dra/war)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 24 Februari 2018 08:02

Bulog Siapkan 12 Unit Fasilitas Penyimpanan

BALIKPAPAN  -  Bulog berupaya mengantongi rekomendasi distribusi penjualan daging kerbau beku…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:00

Harga Menguat, Produksi Emas Hitam Tumbuh 8 Persen

BALIKPAPAN  -  Menyusul harga yang kembali menguat, volume produksi batu bara diproyeksikan…

Jumat, 23 Februari 2018 08:18

Wali Kota Akan Siapkan Kebijakan Bersinergi

BALIKPAPAN  -  Kamis (1/3) mendatang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota akan menggelar…

Jumat, 23 Februari 2018 08:15

Pelni Genjot Pendapatan Unit Bisnis

BALIKPAPAN   -  Pucuk pimpinan PT Pelni (Persero) cabang Balikpapan berganti. Dari sebelumnya…

Jumat, 23 Februari 2018 08:14

Hore, Balikpapan-Malinau Kini Terhubung via Udara

BALIKPAPAN  -  Mengawali tahun 2018, Lion Air Group memperluas jaringan konektivitas intra…

Kamis, 22 Februari 2018 08:19

PLN Kejar Elektrifikasi Kaltara

SEBAGAI  provinsi yang tergolong baru, Kalimantan Utara sangat serius membangun infrastruktur pendukung…

Kamis, 22 Februari 2018 08:17

Cara Astra Motor Honda Tingkatkan Loyalitas Konsumen

BALIKPAPAN  -  Lewat Supermoto Street Gathering CRF150L, Astra Motor Honda Balikpapan mengajak…

Rabu, 21 Februari 2018 08:51

Registrasi, Pelanggan Diganjar Bonus

BALIKPAPAN  -  Tak sekadar mengimbau pelanggan melakukan registrasi nomor prabayar sebelum…

Rabu, 21 Februari 2018 08:48

Lima Tahun Ungguli Pasar Smartphone

BALIKPAPAN  -  Diklaim lima tahun berturut-turut memimpin market penjualan smartphone di Balikpapan,…

Rabu, 21 Februari 2018 08:46

Rombak Aturan Bebas Pajak Agar Investasi Makin Moncer

JAKARTA   -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak aturan bebas pajak atau insentif agar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .