MANAGED BY:
SENIN
26 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

KALTIM

Senin, 19 Juni 2017 11:13
Lima Raperda Dibahas, Satu Ditolak

PROKAL.CO, TANA PASER  -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser hanya mengesahkan empat dari lima rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda) yang akan diajukan ke pemerintah pusat melalui gubernur untuk dilakukan evaluasi. Satu raperda yang belum mendapat persetujuan dari para legislator Paser adalah raperda tentang izin gangguan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan/HO.

Empat raperda yang disahkan menjadi perda yakni perda tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur, perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daya Prima Kabupaten Paser. Kemudian, perda tentang retribusi pelayanan kesehatan daerah dan perda tentang retribusi pelayan tera atau tera ulang.

Pengesahan raperda melalui sidang paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Paser H Kaharuddin didampingi Wakil Ketua I DPRD Hj Ridhawati Suryana dan Wakil Ketua II DPRD H Abdul Latif Thaha, Kamis (15/6) sore. Paripurna dihadiri Bupati Paser H Yusriansyah Syarkawi, Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah, anggota DPRD Paser, Forum Koordinasi Perangkat Daerah, sekkab Paser, para staf ahli bupati, asisten, kepala SKPD, kabag, serta beberapa tokoh dan pimpinan organisasi.

Dari empat raperda yang akan disahkan menjadi perda, satu di antaranya, raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser pada BPD Kaltim merupakan perda yang rutin disahkan setiap tahun oleh DPRD Paser. Di mana, Perda Penyertaan Modal ini merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal kepada BPD Kaltim yang setiap tahun dimasukkan dalam bentuk penyertaan modal.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), ada dua raperda yang disahkan yakni raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan daerah dan retribusi tera/tera ulang. Di mana, setelah dievaluasi oleh gubernur, bisa dijalankan dengan efektif di tengah keterbatasan anggaran pembangunan yang mendera Kabupaten Paser.

Salah satu legislator Kabupaten Paser, Hamransyah saat dimintai pandangannya terkait Raperda Penyertaan Modal dan Raperda Perusahaan Daerah mengungkapkan, Raperda Pendirian Perusahaan Daerah harus segera disikapi oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan dan mengacu pada perda yang sudah disahkan dalam menggunakan nama perusda menjadi perumda atau BUMD.

 “Sedangkan terkait dengan adanya wacana perda induk untuk penyertaan modal kepada Bankaltim (BPD Kaltim), memang ada wacana seperti itu. Tapi masih diperlukan pembahasan yang lebih mendalam lagi,” ujarnya. (ian/cal/k1)


BACA JUGA

Sabtu, 24 Juni 2017 01:32

Safari Ramadan Ditutup di Kediaman Wabup

PENAJAM  -  Rangkaian akhir safari Ramadan 2017 yang digelar Pemkab Penajam Paser Utara (PPU)…

Sabtu, 24 Juni 2017 01:30

Jadi Pengedar, Itai Harus Berlebaran di Sel

TANA PASER  -  Kedapatan menyimpan dan menjual jual obat-obatan keras jenis pil zenith yang…

Sabtu, 24 Juni 2017 01:29

Kapolres Cek Kesiapan Pos Pelayanan Lori

TANA PASER -  Untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik menjelang perayaan Idulfitri 1438…

Sabtu, 24 Juni 2017 01:29

Penumpang Mudik Sepi

TANA PASER - Pemudik di Terminal Km 7 Tepian Batang masih terlihat sepi. Kondisi ini dikeluhkan sopir…

Jumat, 23 Juni 2017 10:12

Tabung Melon Dijual Hampir Dua Kali Lipat

PENAJAM  -  Pemerintah Penajam Paser Utara (PPU) meningkatkan pengawasan penggunaan gas elpiji…

Jumat, 23 Juni 2017 10:10

Prajurit Kodim Berbagi dengan Anak Yatim

PENAJAM  -  Sepekan jelangHari Raya Idulfitri, Komando Distrik Militer (Kodim) 0913/PPU menggelar…

Jumat, 23 Juni 2017 10:09

“Open House” Bertajuk Silaturahmi di Masjid Agung

PENAJAM  -  Pemerintah Penajam Paser Utara (PPU) akan menggelar silaturahmi yang dipusatkan…

Jumat, 23 Juni 2017 10:07

Yakinkan Dewan Soal Jembatan Tol

PENAJAM  -  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), DPRD PPU dan PT Waskita Karya…

Jumat, 23 Juni 2017 10:07

Nasib Puluhan Honorer K2 Masih Menggantung

PENAJAM  -  Pemerintah Penajam Paser Utara (PPU) kembali membahas honorer kategori dua (K2)…

Jumat, 23 Juni 2017 10:01

Kapolres Pantau Harga Pasar

TANA PASER  -  Untuk memastikan tidak ada lonjakan harga yang signifikan dari sejumlah komoditas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .