MANAGED BY:
MINGGU
22 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL
Senin, 19 Juni 2017 11:13
Lima Raperda Dibahas, Satu Ditolak

PROKAL.CO, TANA PASER  -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser hanya mengesahkan empat dari lima rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda) yang akan diajukan ke pemerintah pusat melalui gubernur untuk dilakukan evaluasi. Satu raperda yang belum mendapat persetujuan dari para legislator Paser adalah raperda tentang izin gangguan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Aturan Izin Gangguan/HO.

Empat raperda yang disahkan menjadi perda yakni perda tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur, perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daya Prima Kabupaten Paser. Kemudian, perda tentang retribusi pelayanan kesehatan daerah dan perda tentang retribusi pelayan tera atau tera ulang.

Pengesahan raperda melalui sidang paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Paser H Kaharuddin didampingi Wakil Ketua I DPRD Hj Ridhawati Suryana dan Wakil Ketua II DPRD H Abdul Latif Thaha, Kamis (15/6) sore. Paripurna dihadiri Bupati Paser H Yusriansyah Syarkawi, Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah, anggota DPRD Paser, Forum Koordinasi Perangkat Daerah, sekkab Paser, para staf ahli bupati, asisten, kepala SKPD, kabag, serta beberapa tokoh dan pimpinan organisasi.

Dari empat raperda yang akan disahkan menjadi perda, satu di antaranya, raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser pada BPD Kaltim merupakan perda yang rutin disahkan setiap tahun oleh DPRD Paser. Di mana, Perda Penyertaan Modal ini merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal kepada BPD Kaltim yang setiap tahun dimasukkan dalam bentuk penyertaan modal.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), ada dua raperda yang disahkan yakni raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan daerah dan retribusi tera/tera ulang. Di mana, setelah dievaluasi oleh gubernur, bisa dijalankan dengan efektif di tengah keterbatasan anggaran pembangunan yang mendera Kabupaten Paser.

Salah satu legislator Kabupaten Paser, Hamransyah saat dimintai pandangannya terkait Raperda Penyertaan Modal dan Raperda Perusahaan Daerah mengungkapkan, Raperda Pendirian Perusahaan Daerah harus segera disikapi oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan dan mengacu pada perda yang sudah disahkan dalam menggunakan nama perusda menjadi perumda atau BUMD.

 “Sedangkan terkait dengan adanya wacana perda induk untuk penyertaan modal kepada Bankaltim (BPD Kaltim), memang ada wacana seperti itu. Tapi masih diperlukan pembahasan yang lebih mendalam lagi,” ujarnya. (ian/cal/k1)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 23 Maret 2018 08:48

Jembatan Kayu Putus, 26 KK Terisolir

PENAJAM   -  Dua kelurahan/desa di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)…

Jumat, 23 Maret 2018 08:46

Sungai Meluap, Sawah Terendam.

TANA PASER  –  Tingginya intensitas hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir…

Jumat, 23 Maret 2018 08:46

Enam Pemuda Paser Terapkan Teknik Pertanian dari Jepang

TANA PASER   -   Enam pemuda Paser yang mengikuti Program Indonesia Young Farmer Leader. Yaitu…

Jumat, 23 Maret 2018 08:44

Nisfahul Resmi Gantikan Hamdam

PENAJAM  -  Hj Nisfahul Jannah resmi dilantik sebagai anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU)…

Kamis, 22 Maret 2018 08:38

Direstui, Rencana Kenaikan Tarif Air Bersih

PENAJAM  -  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana menaikkan tarif air bersih…

Kamis, 22 Maret 2018 08:37

Punya Pabrik, Tak Punya Kebun

TANA PASER  –  Dari 18 pabrik pengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang beroperasi…

Kamis, 22 Maret 2018 08:36

Dirut PDAM: Persoalan Air Akan Terjawab

PENAJAM  - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus…

Rabu, 21 Maret 2018 09:24

Kejahatan Seksual Pada Anak Meningkat

TANA PASER  -   Awal tahun 2018, kasus kejahatan seksual pada anak di bawah umur mengalami…

Rabu, 21 Maret 2018 09:23

Laporan Lisan Tak Bisa Diproses Panwaslu, Ini Alasannya

PENAJAM  -  Panwaslu Penajam Paser Utara (PPU) telah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran…

Senin, 19 Maret 2018 09:02

Terparah sejak 30 Tahun Terakhir

PENAJAM   -   Hujan deras melanda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai Sabtu (17/3)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .