MANAGED BY:
RABU
20 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

HUKUM DAN KRIMINAL

Sabtu, 29 Juli 2017 08:51
Jaksa Agung Dinilai Terbukti

Salahi Prosedur Hukuman Mati

PROKAL.CO, JAKARTA  –  Tepat hari ini (29/7) setahun lalu terpidana kasus narkoba Humprey Ejike Jefferson  dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung (kejagung). Tapi, kemarin (28/7), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai Kejagung menyalahi prosedur dalam menjalankan hukuman mati bagi warga Nigeria itu.

          Penilaian akhir itu disampaikan anggota ORI Ninik Rahayu yang mendapatkan laporan dari LBH Masyarakat sebagai kuasa hukum Humprey. Ninik mengungkapkan semestinya hukuman mati itu ditunda dulu. Karena Humprey yang diketahui membawa 1,7 kilogram heroin itu sedang mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo pada Mei 2016. Tapi, grasi itu belum dijawab presiden. Tiba-tiba saja Humprey dieksekusi.

 

          ”Ditolak ya tidak apa-apa. Tapi semestinya menunggu dulu dong,” ujar Ninik, di kantor ORI Jalan HR Rasuna Said, kemarin (28/7). ”Ini urusan nyawa. Kalau nyawa sudah hilang tidak bisa kembali,” imbuh dia.

 

          Selain tidak memperdulikan grasi, eksekusi itu juga menyalahi prosedur tata cara pemberitahuan hukuman mati. Semestinya orang yang akan dieksekusi itu menerima laporan minimal tiga kali 24 jam sebelum waktu pelaksaan.

 

          ”Pemberitahuan ke pihak yang akan dieksekusi pada sore hari sementara hukuman mati pukul 00.45. Betapa hak minimalpun tidak diberikan oleh seseorang yang akan dihukum mati,” ujar mantan anggota Komnas Perempuan itu.

 

          Dia menyebutkan bahwa kesalahan prosedur itu merupakan kesalahan institusi Kejaksaan Agung dibawah M Prasetyo. Dia menuturkan sebagai kepala Prasetyo harus bertanggungjawab atas kesalahan dalam pelaksanaan hukuman mati itu.

          ”Karena yang tanggung jawab tetap institusi. Jaksa yang melakukan itukan dibawah tanggung jawab institusi nya. Jadi ya kepalanya,” tegas dia.

           ORI akan mengirimkan saran kepada Kejagung. Bila dalam waktu 60 hari tidak ada tindak lanjut nyata, maka akan ditingkatkan menjadi rekomendasi. Nah, rekomendasi itu akan disampaikan kepada Presiden.

 

          ”Presiden akan menindaklanjuti dengan evaluasi di institusi di bawahnya, kejaksaan. Itu juga soal upaya meletakan sebuah lembaga publik punya kredibilitas di depan masyarkat,” tegas dia. ORI juga akan mempublikasikan hasil temuannya kepada media. “Kalau dalam konteks penegakan hukum itukan shaming. Memalukan nama baik sebuah institusi,” ujar dia.

 

          Selain kepada ORI juga memberikan saran kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal peninjauan kembali tahap kedua yang ditolak tanpa pemberian informasi lebih detail. Saran diberikan pula kepada Mahkamah Agung agar memeriksa PN Jakarta Pusat terkait perlakuan diskriminatif itu.

           Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menuturkan bahwa Jaksa Agung M. Prasetyo diduga kuat melakukan pelanggaran hukum dalam eksekusi mati atas Humprey. Karena tidak sesuai undang-undang grasi dan aturan tentang tata cara eksekusi. ”Ini pelanggaran hak asasi manusia. Karena konsekuensinya juga hak hidup terpidana mati,” ungkap Ricky.

           Dia juga sependapat dengan ORI bahwa kesalahan tersebut harusnya ditimpakan kepada Jaksa Agung Prasetyo karena petugas di lapangan hanya melakukan perintah dari atasan. Dia berharap ada tindakan nyata dari Presiden untuk mengevaluasi kinerja Prasetyo. ”Jaksa Agung nyata-nyata teledor dan melakukan perbuatan melawan hukum. Sederhananya inkompeten,” tegas Ricky. 

 Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum mengatakan bahwa terlepas dari rekomendasi Ombudsman, Kejagung sebagai eksekutor telah memberikan hak hukum terpidana mati. Serta, eksekusi tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum acara dan ketentuan yang berlaku. ”Kita gak ada perbaikan, kita belum terima rekomendasi. Yang kami lakukan sesuai aturan,” ujarnya. (jun/idr/jpg)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 19 Maret 2019 11:19

Admin ‘Gay Pijat’ Punya Dua Balita

BALIKPAPAN-Sidang dengan terdakwa Aripin Kusnawan alias Abah Kumis (53) yang…

Selasa, 19 Maret 2019 11:18

Hari Ini, Vonis Siswi SMA Pembuang Bayi

BALIKPAPAN-Sidang lanjutan kasus pembuangan bayi di kloset Bandara Sultan Aji…

Selasa, 19 Maret 2019 11:17

NAH LO...!! JPU Ngotot Pembunuh Pasutri Dihukum Mati

BALIKPAPAN-Putusan seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN)…

Selasa, 19 Maret 2019 11:16

Merasa Digantung, 960 Calon Naker K3 Proyek Pertamina Cari Pekerjaan Lain

BALIKPAPAN - Sebanyak 960 calon tenaga kerja (Naker) dari seluruh…

Sabtu, 16 Maret 2019 10:47

Pembunuh Bacaleg Dihukum Seumur Hidup, La Yappe Akhirnya Banding

BALIKPAPAN-Setelah diganjar majelis hakim hukum penjara seumur hidup, La Yappe…

Sabtu, 16 Maret 2019 10:46

Siswa SMA Pembuang Bayi Minta Keringanan Hukuman

BALIKPAPAN-Pasca dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) 12 tahun penjara dalam…

Kamis, 14 Maret 2019 11:09

Gara-Gara Ini, Sidang Kasus Travel Umrah Itu Kembali Ditunda

BALIKPAPAN-Sidang kasus dugaan penipuan ribuan jamaah umroh PT Arafah Tamasya…

Kamis, 14 Maret 2019 11:09

Katanya Sih..!! Di Pasar Ini Dipastikan Bebas dari Formalin

BALIKPAPAN - Petugas Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan…

Kamis, 14 Maret 2019 11:07

Penimpas Sopir Sampai Mati Itu Terancam Tujuh Tahun Penjara

PENAJAM- Misran (38), pelaku penimpasan sopir dan kernet truk asal…

Rabu, 13 Maret 2019 11:39

Kuasa Hukum Siapkan Pembelaan

BALIKPAPAN-Tujuh hari pasca sidang tuntutan terhadap terdakwa kasus pembuangan bayi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*