MANAGED BY:
MINGGU
18 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

HUKUM DAN KRIMINAL

Sabtu, 29 Juli 2017 08:51
Jaksa Agung Dinilai Terbukti

Salahi Prosedur Hukuman Mati

PROKAL.CO, JAKARTA  –  Tepat hari ini (29/7) setahun lalu terpidana kasus narkoba Humprey Ejike Jefferson  dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung (kejagung). Tapi, kemarin (28/7), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai Kejagung menyalahi prosedur dalam menjalankan hukuman mati bagi warga Nigeria itu.

          Penilaian akhir itu disampaikan anggota ORI Ninik Rahayu yang mendapatkan laporan dari LBH Masyarakat sebagai kuasa hukum Humprey. Ninik mengungkapkan semestinya hukuman mati itu ditunda dulu. Karena Humprey yang diketahui membawa 1,7 kilogram heroin itu sedang mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo pada Mei 2016. Tapi, grasi itu belum dijawab presiden. Tiba-tiba saja Humprey dieksekusi.

 

          ”Ditolak ya tidak apa-apa. Tapi semestinya menunggu dulu dong,” ujar Ninik, di kantor ORI Jalan HR Rasuna Said, kemarin (28/7). ”Ini urusan nyawa. Kalau nyawa sudah hilang tidak bisa kembali,” imbuh dia.

 

          Selain tidak memperdulikan grasi, eksekusi itu juga menyalahi prosedur tata cara pemberitahuan hukuman mati. Semestinya orang yang akan dieksekusi itu menerima laporan minimal tiga kali 24 jam sebelum waktu pelaksaan.

 

          ”Pemberitahuan ke pihak yang akan dieksekusi pada sore hari sementara hukuman mati pukul 00.45. Betapa hak minimalpun tidak diberikan oleh seseorang yang akan dihukum mati,” ujar mantan anggota Komnas Perempuan itu.

 

          Dia menyebutkan bahwa kesalahan prosedur itu merupakan kesalahan institusi Kejaksaan Agung dibawah M Prasetyo. Dia menuturkan sebagai kepala Prasetyo harus bertanggungjawab atas kesalahan dalam pelaksanaan hukuman mati itu.

          ”Karena yang tanggung jawab tetap institusi. Jaksa yang melakukan itukan dibawah tanggung jawab institusi nya. Jadi ya kepalanya,” tegas dia.

           ORI akan mengirimkan saran kepada Kejagung. Bila dalam waktu 60 hari tidak ada tindak lanjut nyata, maka akan ditingkatkan menjadi rekomendasi. Nah, rekomendasi itu akan disampaikan kepada Presiden.

 

          ”Presiden akan menindaklanjuti dengan evaluasi di institusi di bawahnya, kejaksaan. Itu juga soal upaya meletakan sebuah lembaga publik punya kredibilitas di depan masyarkat,” tegas dia. ORI juga akan mempublikasikan hasil temuannya kepada media. “Kalau dalam konteks penegakan hukum itukan shaming. Memalukan nama baik sebuah institusi,” ujar dia.

 

          Selain kepada ORI juga memberikan saran kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal peninjauan kembali tahap kedua yang ditolak tanpa pemberian informasi lebih detail. Saran diberikan pula kepada Mahkamah Agung agar memeriksa PN Jakarta Pusat terkait perlakuan diskriminatif itu.

           Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menuturkan bahwa Jaksa Agung M. Prasetyo diduga kuat melakukan pelanggaran hukum dalam eksekusi mati atas Humprey. Karena tidak sesuai undang-undang grasi dan aturan tentang tata cara eksekusi. ”Ini pelanggaran hak asasi manusia. Karena konsekuensinya juga hak hidup terpidana mati,” ungkap Ricky.

           Dia juga sependapat dengan ORI bahwa kesalahan tersebut harusnya ditimpakan kepada Jaksa Agung Prasetyo karena petugas di lapangan hanya melakukan perintah dari atasan. Dia berharap ada tindakan nyata dari Presiden untuk mengevaluasi kinerja Prasetyo. ”Jaksa Agung nyata-nyata teledor dan melakukan perbuatan melawan hukum. Sederhananya inkompeten,” tegas Ricky. 

 Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum mengatakan bahwa terlepas dari rekomendasi Ombudsman, Kejagung sebagai eksekutor telah memberikan hak hukum terpidana mati. Serta, eksekusi tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum acara dan ketentuan yang berlaku. ”Kita gak ada perbaikan, kita belum terima rekomendasi. Yang kami lakukan sesuai aturan,” ujarnya. (jun/idr/jpg)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 17 Februari 2018 08:40

Dirazia, Bule Australia Ngamuk

MATARAM  -  Tempat hiburan malam di Kota Mataram dan Senggigi, Lombok Barat (Lobar) dirazia…

Sabtu, 17 Februari 2018 08:37

Anak-Anak Elvy Sukaesih Dicokok

JAKARTA   -  Ratu Dangdut Elvy Sukaesih, Dhawiya ditangkap polisi karena narkoba. Dhawiya…

Sabtu, 17 Februari 2018 08:37

Penyuplai Sabu Fachri Diciduk

JAKARTA  -  Selain artis bewokan Fachri Albar, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan juga menangkap…

Sabtu, 17 Februari 2018 08:36

Disodomi, Lalu Ditenggelamkan Hidup-hidup

MUARATEBO –  Polres Tebo, kemarin (14/2) sore sekitar pukul 16.00 WIB menggelar rekonstruksi…

Jumat, 16 Februari 2018 08:16

Edarkan Sabu, IRT Ditangkap Bersama Pacar

HULU SUNGAI TENGAH   -   Yuli Ariyanti ditangkap petugas Satnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah…

Jumat, 16 Februari 2018 08:15

ABG Layani Cinta Bertiga

SURABAYA   -  Modus jaringan prostitusi online asal Bandung yang menawarkan layanan cinta…

Jumat, 16 Februari 2018 08:14

Anggota Lantas Terluka Ditabrak Mobil DPO Narkoba

SURABAYA  -   Aksi kejar-kejaran polisi terhadap pengemudi mobil yang diketahui sebagai…

Jumat, 16 Februari 2018 08:11

Wakil Ketua DPRD Jadi Tersangka

JAKARTA   -  KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga sebagai tersangka.…

Jumat, 16 Februari 2018 08:11

BPOM Bekukan Izin Edar Albothyl

JAKARTA  -   Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya membekukan izin edar Albothyl…

Kamis, 15 Februari 2018 09:03

Gunakan Narkoba, Fachri Albar Ditangkap Polisi

JAKARTA   -   Aktor ganteng Fachri Albar dikabarkan ditangkap polisi karena mengonsumsi narkoba…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .