MANAGED BY:
MINGGU
22 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

HUKUM DAN KRIMINAL

Sabtu, 29 Juli 2017 08:51
Jaksa Agung Dinilai Terbukti

Salahi Prosedur Hukuman Mati

PROKAL.CO, JAKARTA  –  Tepat hari ini (29/7) setahun lalu terpidana kasus narkoba Humprey Ejike Jefferson  dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung (kejagung). Tapi, kemarin (28/7), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai Kejagung menyalahi prosedur dalam menjalankan hukuman mati bagi warga Nigeria itu.

          Penilaian akhir itu disampaikan anggota ORI Ninik Rahayu yang mendapatkan laporan dari LBH Masyarakat sebagai kuasa hukum Humprey. Ninik mengungkapkan semestinya hukuman mati itu ditunda dulu. Karena Humprey yang diketahui membawa 1,7 kilogram heroin itu sedang mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo pada Mei 2016. Tapi, grasi itu belum dijawab presiden. Tiba-tiba saja Humprey dieksekusi.

 

          ”Ditolak ya tidak apa-apa. Tapi semestinya menunggu dulu dong,” ujar Ninik, di kantor ORI Jalan HR Rasuna Said, kemarin (28/7). ”Ini urusan nyawa. Kalau nyawa sudah hilang tidak bisa kembali,” imbuh dia.

 

          Selain tidak memperdulikan grasi, eksekusi itu juga menyalahi prosedur tata cara pemberitahuan hukuman mati. Semestinya orang yang akan dieksekusi itu menerima laporan minimal tiga kali 24 jam sebelum waktu pelaksaan.

 

          ”Pemberitahuan ke pihak yang akan dieksekusi pada sore hari sementara hukuman mati pukul 00.45. Betapa hak minimalpun tidak diberikan oleh seseorang yang akan dihukum mati,” ujar mantan anggota Komnas Perempuan itu.

 

          Dia menyebutkan bahwa kesalahan prosedur itu merupakan kesalahan institusi Kejaksaan Agung dibawah M Prasetyo. Dia menuturkan sebagai kepala Prasetyo harus bertanggungjawab atas kesalahan dalam pelaksanaan hukuman mati itu.

          ”Karena yang tanggung jawab tetap institusi. Jaksa yang melakukan itukan dibawah tanggung jawab institusi nya. Jadi ya kepalanya,” tegas dia.

           ORI akan mengirimkan saran kepada Kejagung. Bila dalam waktu 60 hari tidak ada tindak lanjut nyata, maka akan ditingkatkan menjadi rekomendasi. Nah, rekomendasi itu akan disampaikan kepada Presiden.

 

          ”Presiden akan menindaklanjuti dengan evaluasi di institusi di bawahnya, kejaksaan. Itu juga soal upaya meletakan sebuah lembaga publik punya kredibilitas di depan masyarkat,” tegas dia. ORI juga akan mempublikasikan hasil temuannya kepada media. “Kalau dalam konteks penegakan hukum itukan shaming. Memalukan nama baik sebuah institusi,” ujar dia.

 

          Selain kepada ORI juga memberikan saran kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal peninjauan kembali tahap kedua yang ditolak tanpa pemberian informasi lebih detail. Saran diberikan pula kepada Mahkamah Agung agar memeriksa PN Jakarta Pusat terkait perlakuan diskriminatif itu.

           Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menuturkan bahwa Jaksa Agung M. Prasetyo diduga kuat melakukan pelanggaran hukum dalam eksekusi mati atas Humprey. Karena tidak sesuai undang-undang grasi dan aturan tentang tata cara eksekusi. ”Ini pelanggaran hak asasi manusia. Karena konsekuensinya juga hak hidup terpidana mati,” ungkap Ricky.

           Dia juga sependapat dengan ORI bahwa kesalahan tersebut harusnya ditimpakan kepada Jaksa Agung Prasetyo karena petugas di lapangan hanya melakukan perintah dari atasan. Dia berharap ada tindakan nyata dari Presiden untuk mengevaluasi kinerja Prasetyo. ”Jaksa Agung nyata-nyata teledor dan melakukan perbuatan melawan hukum. Sederhananya inkompeten,” tegas Ricky. 

 Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum mengatakan bahwa terlepas dari rekomendasi Ombudsman, Kejagung sebagai eksekutor telah memberikan hak hukum terpidana mati. Serta, eksekusi tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum acara dan ketentuan yang berlaku. ”Kita gak ada perbaikan, kita belum terima rekomendasi. Yang kami lakukan sesuai aturan,” ujarnya. (jun/idr/jpg)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 21 April 2018 08:05

Lima Pemuda Desa Gasak 16 Motor

KASONGAN –  Polres Katingan membekuk komplotan spesialis pencuri sepeda motor. Mereka merupakan…

Sabtu, 21 April 2018 08:03

Sengketa Bangunan Berbuntut Pidana

BALIKPAPAN  -  Sengketa bangunan di Jl MT Haryono RT 59 Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan …

Sabtu, 21 April 2018 08:03

Suami Menjambret, Istri Carikan Penadah

BANJARMASIN  -   Mereka bukan hanya pasangan hidup, tapi juga rekanan dalam aksi kejahatan.…

Sabtu, 21 April 2018 08:02

Segera Putuskan Status Hukum Boediono

JAKARTA  -  Status hukum mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono dan para mantan pejabat…

Sabtu, 21 April 2018 08:01

Awas! Pelaku Curanmor Berkeliaran

TARAKAN –  Warga harus memastikan bahwa sepeda motor yang diparkir dalam kondisi aman. Setidaknya,…

Jumat, 20 April 2018 08:23

Sewa Pembunuh Bayaran Habisi Istri

MUARATEBO  –   Masih ingat kasus yang menewaskan seorang perempuan, Sujiati (37) warga…

Jumat, 20 April 2018 08:21

Dua Penjahat Narkoba Dicokok

SANGATTA   -   Dua penjahat narkoba terpaksa ditangkap aparat kepolisian. …

Jumat, 20 April 2018 08:19

Kurir SS, Janda Divonis Lima Tahun

SURABAYA   -  Tertunduk manis. Begitulah ekspresi yang ditunjukkan oleh Dia Lidiawati,24,…

Jumat, 20 April 2018 08:18

Bermodal Dusta, Raup Puluhan Juta

BANJARMASIN  - Bermodalkan akal licik dan dusta,  Sabri (36) warga Jalan Kelayan A No 33 RT…

Kamis, 19 April 2018 08:26

PT WIN di Kutim Bermasalah dengan Buruhnya

SANGATTA  -   Sejumlah buruh PT Wira Inova Nusantara (WIN) yang tergabung di dalam Serikat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .