MANAGED BY:
JUMAT
23 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Selasa, 08 Agustus 2017 09:44
Khawatir Di-PHK, Pekerja TEPI Mengadu ke DPRD

BLOK MAHAKAM

-

PROKAL.CO, PEKERJA  yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kontrak Total Indonesia (SPKTI) merasa resah, menyusul akan berpindahnya pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie (TEPI) ke PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) pada 1 Januari 2018 nanti. Dikhawatirkan dengan peralihan ini, para pekerja tersebut akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terlebih, status mereka jika nantinya terjadi peralihan belum memiliki kejelasan. Belum ada kepastian baik dari Total E&P Indonesie maupun PHM terkait hal ini. Sejumlah perwakilan pekerja kontrak Total E&P Indonesie (TEPI) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kontrak Total Indonesia (SPKTI), Senin (7/8) mendatangi Kantor DPRD Kota Balikpapan guna mengadukan nasib mereka.

Sekjen SPKTI Fretty Butarbutar mengatakan, kekhawatiran akan terjadinya PHK dan berakibat pada pengangguran, dirasakan para pekerja di SPKTI. “Kami khawatir ada pengurangan. Kami mengharap adanya keterbukaan pengelolaan. Kami belum tahu nanti, apakah diberdayakan atau tidak. Tapi kami berharap semua diberdayakan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, mereka berharap karyawan kontrak TEPI dapat diikutkan atau dipekerjakan lagi oleh PHE pasca peralihan pengelolaan nanti. “Kami ke sini (kantor DPRD) untuk menyampaikan aspirasi kami. Semoga dapat diperjuangkan,” imbuhnya.

Kedatangan sejumlah pekerja dari SPKTI ini disambut Fraksi PDIP DPRD Kota Balikpapan yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz didampingi anggotanya Budiono. Dalam kesempatan tersebut, Thohari berjanji akan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi tersebut hingga ke provinsi.

Dia mengatakan, pihaknya telah menghubungi Fraksi PDIP di DPRD Kaltim untuk nantinya memfasilitasi hingga dapat dilakukan RDP (rapat dengar pendapat) di sana. “Mereka (SPKTI) berharap saat peralihan bisa diberdayakan alias dipekerjakan kembali dan statusnya diperjelas juga. Sementara masalah pertambangan dan energi ini ada di provinsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga siap untuk membantu hingga ke pusat sekalipun. Menurutnya, SPKTI adalah masyarakat yang bekerja dengan skill, sehingga patut diperjuangkan. Di akhir pertemuan, SPKTI menyerahkan petisi pada Fraksi PDIP Kota Balikpapan. Ada lima poin yang tercantum dalam petisi. Salah satunya, meminta agar karyawan yang bekerja di TEPI saat ini dipekerjakan kembali walaupun pengelolaan telah beralih ke PHM. (cha/rus/k1)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 09:53

Defisit, Proyek Jokowi Tertunda

PENAJAM  -  Pembangunan National Science Technology Park (NSTP) semakin jauh terealisasi.…

Kamis, 22 Februari 2018 09:46

ALAMAKKK...!!! 40 Ribu E-KTP Ngendap

BALIKPAPAN   -   Warga tak perlu lagi bolak-balik ke kantor kecamatan untuk mempertanyakan…

Kamis, 22 Februari 2018 09:44

PLN Jamin Ketersediaan Listrik

BALIKPAPAN  -  Sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik, PLN dituntut untuk menjamin ketersediaan…

Kamis, 22 Februari 2018 09:44

Kontraktor: Pekerjaan Sesuai dengan RAB

BALIKPAPAN  -  Kontraktor pelaksana proyek pembangunan pos pemadam kebakaran di Km 11, Karang…

Kamis, 22 Februari 2018 09:43

Gubernur Peringatkan Empat Paslon Jangan Pakai Isu Kutai Pesisir, LOH KENAPA PAK..???

SAMARINDA   -  Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak meminta kepada keempat pasangan calon (paslon)…

Kamis, 22 Februari 2018 09:42

Pencemaran Air Mendominasi Aduan

TANA PASER  -  Dalam sebulan terakhir, Bidang Penataan dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan…

Kamis, 22 Februari 2018 09:41

Transmigran Pelopori Kemajuan Semoi dan Sepaku

Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terhampar di pelataran penumpukan buah sawit. Warnanya cokelat…

Rabu, 21 Februari 2018 10:11

TATA DRAINASE BURUK

Hujan deras yang mengguyur sebagian Kota Balikpapan kemarin (20/2), kembali menggenangi sejumlah jalan…

Rabu, 21 Februari 2018 10:09

Pos PMK Diselidiki Polisi

BALIKPAPAN  -  Polemik proyek pembangunan pos pemadam kebakaran (PMK) di Km 11, Karang Joang,…

Rabu, 21 Februari 2018 10:09

Kepentingan Masyarakat Lebih Utama daripada Membangun Gedung Baru

BALIKPAPAN  -   Proyek pembangunan gedung baru DPRD setinggi lima lantai resmi dibatalkan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .