MANAGED BY:
SENIN
16 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Sabtu, 12 Agustus 2017 09:23
SABAR YA ORANG TUA...!! Sekolah di Kaltim Tak Lagi Gratis

Orangtua Dibebani Pembiayaan Pendidikan, BOS SMA/SMK Ditanggung Pemprov Kaltim

-ilustrasi

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Agar biaya sekolah tetap gratis, Pemprov Kaltim memastikan akan menanggung beban seluruh pembiayaan sekolah tingkat SMA/SMK/MA. Ini sekaligus untuk meringankan beban kabupaten/kota, dengan pengalihan kewenangan per Januari 2017 lalu. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya (Disdikbud) Balikpapan, Muhaimin mengatakan, pada dasarnya tak ada sekolah yang gratis. Pemerintah pusat mengamanatkan biaya operasi sekolah (BOS) untuk tingkat SMA tak lagi dibebankan kepada pemerintah kota, tetapi dialihkan ke provinsi.

 Namun, biaya sekolah nantinya mungkin tak lagi gratis, jika pemerintah provinsi tak memiliki kemampuan. “Sejak akhir 2016, pemerintah provinsi telah memiliki Perda Pendidikan,” ujar Muhaimin saat ditemui Balikpapan Pos di ruang kerjanya, kemarin.

 Dia menjelaskan, dalam perda itu tidak ada menyebutkan gratis. Melainkan, menyebutkan ada kontribusi orangtua untuk pembiayaan standar minimal tingkat SMA.

“Dalam UU Sisdiknas tidak ada pendidikan gratis.  Itu tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan swasta. Gratis karena janji politik saja, kepala daerah yang mencalonkan diri, sehingga itu begitu terpilih dituangkan dalam RPJMD. Jadi, mau tidak mau daerah harus menyiapkan pendidikan gratis. Tapi kalau di UU tidak ada namanya pendidikan gratis. Provinsi sudah buat perda, yang dalam pasal tidak ada satu pun yang menyatakan gratis. Menyebutkan ada kontribusi orangtua untuk pembiayaan pendidikan,” terang Muhaimin.

Saat ini, lanjut mantan kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Balikpapan itu, pemerintah provinsi juga sedang menggodok Pergub Pendidikan. Dalam pergub ini akan diatur lebih teknis dan rinci soal pembiayaan sekolah.


“Sekarang menunggu pergub. Kita menunggu saja, pengaturan kontribusi orangtua,” katanya.


Muhaimin mengulas besaran pembiayaan pendidikan standar minimal untuk tingkat SMA. Lanjutnya, sebelum diserahkan ke provinsi, standar minimal pendidikan SMA Rp 5,6 juta. Kemudian dapat BOS pusat Rp 1,5 juta, BOS provinsi Rp 1,2 juta, dan BOS kota Rp 1 juta, sehingga total bantuan adalah Rp 3,7 juta.

“Dulu sebelum dipindah pun itu kebutuhan pendidikan masih kurang Rp 1,9 juta. Nah, sekarang dengan dipindahkan ke provinsi, tidak ada BOS kota jadi kurang Rp 2,9 juta. Yang hanya ada BOS nasional dan BOS provinsi, masing-masing Rp 1,5 juta dan Rp 1,2 juta,” bebernya.


“Kalau nanti orangtua ikut berkontribusi, berarti tinggal dihitung saja berapa partisipasi orangtua per bulan. Itu baru bicara standar minimal per siswa per tahun,” sambungnya.
Padahal, ada sekolah unggulan seperti SMAN 1 memiliki paduan suara, bahkan terkenal go international atau kegiatan Adiwiyata sekolah. “Nah, itu nggak ada di anggaran, mau tidak mau partisipasi orangtua. SMAN 5 terkenal basketnya, yang pernah juara DBL. Artinya di luar standar kebutuhan minimal per siswa per tahun, juga ada kebutuhan ekstra lagi untuk meningkatkan kualitas sekolah itu,” terangnya.

Lebih dalam Muhaimin mengulas, ada dua pembiayaan pendidikan, yakni pembiayaan standar minimal siswa per tahun ditanggung orangtua. Pembiayaan peningkatan kualitas sekolah melalui kegiatan ekskul pun ditanggung orangtua murid yang bersangkutan.

“Tapi nanti kalau ada pergub-nya, pembiayaan untuk peningkatan kualitas sekolah itu tugasnya komite. Komite undang orangtua, misalnya SMAN 1, ada kelompok paduan suara. Jadi kalau mau tampil keluar biaya ditanggung sama-sama, tentu orangtua yang anaknya ikut ekskul. Misalnya jika SMAN 1 ikut olimpiade,” jelasnya lagi.

Lalu, bagaimana untuk SD dan SMP? Muhaimin kembali menerangkan bahwa berdasarkan UU, untuk pendidikan dasar menjadi kewajiban pemerintah.

 “Pendidikan dasar jadi tanggung jawab pemerintah. Kalau ekskul boleh, tetapi tugasnya komite bukan pemerintah. Makanya komite sekolah diatur Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Tidak boleh lagi ada pelibatan pejabat publik politik, struktural, takut sarat kepentingan. Sehingga, itu diserahkan pada tokoh masyarakat, pengusaha, orangtua, tidak struktural,” pungkasnya. (tur/rus/k1)

loading...

BACA JUGA

Senin, 16 Juli 2018 08:57

Sah, Rizal Ketuai Nasdem Balikpapan

BALIKPAPAN  -   Arah politik Wali Kota Rizal Effendi pasca Pilgub Kaltim 2018, akhirnya tertambat…

Senin, 16 Juli 2018 08:54

Beda dengan Retail, Tak Mudah dan Butuh Waktu Lama

BALIKPAPAN  -  Pemkot terus mengampanyekan kepada masyarakat agar mengurangi penggunaan sampah…

Senin, 16 Juli 2018 08:52

DP3AKB Geber Sosialisasi Perlindungan Anak

BALIKPAPAN  -  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)…

Senin, 16 Juli 2018 08:51

Fokus Tenaga Medis Puskesmas

BALIKPAPAN   -  Jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan…

Senin, 16 Juli 2018 08:50

Bina Disabilitas, Diapresiasi Menpora

SAMARINDA  -  Sukses dalam upaya pembinaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan…

Senin, 16 Juli 2018 08:49

Banyak Temukan Produk Kedaluwarsa

PENAJAM  -  Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskukmperindag)…

Senin, 16 Juli 2018 08:48

Warga Lamaru Bikin Wisata Kenangan

BALIKPAPAN  -  Banyak cara dilakukan untuk menciptakan kesadaran warga agar peduli terhadap…

Minggu, 15 Juli 2018 08:27

LEPAS DARI KEMACETAN

KEMACETAN hampir setiap hari terjadi di simpang tiga Jalan Soekarno-Hatta sampai MT Haryono Km 4, Balikpapan…

Minggu, 15 Juli 2018 08:23

Pasar Klandasan Sedot Anggaran Terbanyak

BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan melalui Dinas Perdagangan memiliki program untuk menata seluruh pasar…

Minggu, 15 Juli 2018 08:21

Penanganan Banjir Perlu Langkah Konkret

BALIKPAPAN - Persoalan banjir kembali dibahas setelah Wali Kota Rizal Effendi melakukan sidak ke sejumlah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .