MANAGED BY:
KAMIS
24 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

METROPOLIS

Sabtu, 12 Agustus 2017 09:23
SABAR YA ORANG TUA...!! Sekolah di Kaltim Tak Lagi Gratis

Orangtua Dibebani Pembiayaan Pendidikan, BOS SMA/SMK Ditanggung Pemprov Kaltim

-ilustrasi

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Agar biaya sekolah tetap gratis, Pemprov Kaltim memastikan akan menanggung beban seluruh pembiayaan sekolah tingkat SMA/SMK/MA. Ini sekaligus untuk meringankan beban kabupaten/kota, dengan pengalihan kewenangan per Januari 2017 lalu. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya (Disdikbud) Balikpapan, Muhaimin mengatakan, pada dasarnya tak ada sekolah yang gratis. Pemerintah pusat mengamanatkan biaya operasi sekolah (BOS) untuk tingkat SMA tak lagi dibebankan kepada pemerintah kota, tetapi dialihkan ke provinsi.

 Namun, biaya sekolah nantinya mungkin tak lagi gratis, jika pemerintah provinsi tak memiliki kemampuan. “Sejak akhir 2016, pemerintah provinsi telah memiliki Perda Pendidikan,” ujar Muhaimin saat ditemui Balikpapan Pos di ruang kerjanya, kemarin.

 Dia menjelaskan, dalam perda itu tidak ada menyebutkan gratis. Melainkan, menyebutkan ada kontribusi orangtua untuk pembiayaan standar minimal tingkat SMA.

“Dalam UU Sisdiknas tidak ada pendidikan gratis.  Itu tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan swasta. Gratis karena janji politik saja, kepala daerah yang mencalonkan diri, sehingga itu begitu terpilih dituangkan dalam RPJMD. Jadi, mau tidak mau daerah harus menyiapkan pendidikan gratis. Tapi kalau di UU tidak ada namanya pendidikan gratis. Provinsi sudah buat perda, yang dalam pasal tidak ada satu pun yang menyatakan gratis. Menyebutkan ada kontribusi orangtua untuk pembiayaan pendidikan,” terang Muhaimin.

Saat ini, lanjut mantan kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Balikpapan itu, pemerintah provinsi juga sedang menggodok Pergub Pendidikan. Dalam pergub ini akan diatur lebih teknis dan rinci soal pembiayaan sekolah.


“Sekarang menunggu pergub. Kita menunggu saja, pengaturan kontribusi orangtua,” katanya.


Muhaimin mengulas besaran pembiayaan pendidikan standar minimal untuk tingkat SMA. Lanjutnya, sebelum diserahkan ke provinsi, standar minimal pendidikan SMA Rp 5,6 juta. Kemudian dapat BOS pusat Rp 1,5 juta, BOS provinsi Rp 1,2 juta, dan BOS kota Rp 1 juta, sehingga total bantuan adalah Rp 3,7 juta.

“Dulu sebelum dipindah pun itu kebutuhan pendidikan masih kurang Rp 1,9 juta. Nah, sekarang dengan dipindahkan ke provinsi, tidak ada BOS kota jadi kurang Rp 2,9 juta. Yang hanya ada BOS nasional dan BOS provinsi, masing-masing Rp 1,5 juta dan Rp 1,2 juta,” bebernya.


“Kalau nanti orangtua ikut berkontribusi, berarti tinggal dihitung saja berapa partisipasi orangtua per bulan. Itu baru bicara standar minimal per siswa per tahun,” sambungnya.
Padahal, ada sekolah unggulan seperti SMAN 1 memiliki paduan suara, bahkan terkenal go international atau kegiatan Adiwiyata sekolah. “Nah, itu nggak ada di anggaran, mau tidak mau partisipasi orangtua. SMAN 5 terkenal basketnya, yang pernah juara DBL. Artinya di luar standar kebutuhan minimal per siswa per tahun, juga ada kebutuhan ekstra lagi untuk meningkatkan kualitas sekolah itu,” terangnya.

Lebih dalam Muhaimin mengulas, ada dua pembiayaan pendidikan, yakni pembiayaan standar minimal siswa per tahun ditanggung orangtua. Pembiayaan peningkatan kualitas sekolah melalui kegiatan ekskul pun ditanggung orangtua murid yang bersangkutan.

“Tapi nanti kalau ada pergub-nya, pembiayaan untuk peningkatan kualitas sekolah itu tugasnya komite. Komite undang orangtua, misalnya SMAN 1, ada kelompok paduan suara. Jadi kalau mau tampil keluar biaya ditanggung sama-sama, tentu orangtua yang anaknya ikut ekskul. Misalnya jika SMAN 1 ikut olimpiade,” jelasnya lagi.

Lalu, bagaimana untuk SD dan SMP? Muhaimin kembali menerangkan bahwa berdasarkan UU, untuk pendidikan dasar menjadi kewajiban pemerintah.

 “Pendidikan dasar jadi tanggung jawab pemerintah. Kalau ekskul boleh, tetapi tugasnya komite bukan pemerintah. Makanya komite sekolah diatur Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Tidak boleh lagi ada pelibatan pejabat publik politik, struktural, takut sarat kepentingan. Sehingga, itu diserahkan pada tokoh masyarakat, pengusaha, orangtua, tidak struktural,” pungkasnya. (tur/rus/k1)


BACA JUGA

Selasa, 22 Agustus 2017 09:24

Masalah Lahan Jadi Pengganjal

BALIKPAPAN   -   Warga Beler dan kawasan MT Haryono harus bersabar lebih lama. Banjir yang…

Selasa, 22 Agustus 2017 09:22

Nelayan Tolak Ganti Alat Tangkap

BALIKPAPAN  -  Nelayan di Kota Minyak lagi galau. Itu setelah pelarangan penggunaan alat tangkap…

Selasa, 22 Agustus 2017 09:20

Pengawasan Pemkot Masih Lemah

BALIKPAPAN  -  Permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Balikpapan dalam kurun satu tahun…

Selasa, 22 Agustus 2017 09:19

70 Persen Runners dari Luar Kaltim

Kota Balikpapan dipastikan semakin dikenal. Bukan hanya karena prestasinya, tetapi banyaknya event yang…

Selasa, 22 Agustus 2017 09:18

Diprediksi Hanya Satu Putaran

PERHELATAN   Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 dipastikan akan dihelat hanya satu putaran,…

Selasa, 22 Agustus 2017 09:18

Cuaca Normal, Jemaah Lancar Beribadah

KEPALA  Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Kaltim, M Saifi mengungkapkan, jemaah…

Selasa, 22 Agustus 2017 09:17

Ada “Si Doyan”, Akta Kelahiran Diantar ke Rumah

DISDUKCAPIL  Balikpapan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dengan PT Pos…

Senin, 21 Agustus 2017 09:32

LANGGAR KETERTIBAN UMUM

Pengemis tua beraksi di jembatan penyeberangan orang, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (20/8). Kegiatan…

Senin, 21 Agustus 2017 09:30

Stan Pembayaran PBB Hadir di BSB dan Transmart

BALIKPAPAN  -  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Balikpapan melakukan jemput…

Senin, 21 Agustus 2017 09:28

Meriah, Puncak HUT RI di RT 56

BALIKPAPAN  -   Acara puncak peringatan HUT ke-72 Republik Indonesia di kawasan RT 56, Kelurahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .