MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL
Rabu, 13 September 2017 09:30
Proyek KIPKBIP Memasuki Kegiatan Teknis

PROKAL.CO, TANA PASER  -  Rencana proyek penyediaan kawasan industri perikanan dan kelautan berbasis inti plasma (KIPKBIP) di Tanjung Aru, Kabupaten Paser, terus berjalan. Sementara proses administrasi terus berjalan, saat ini PT Bahtera Pasir Multi Infrastruktur (BPMI) memasuki kegiatan klasifikasi kegiatan teknis, uji kekerasan tanah atau soil test, yang nantinya akan dijadikan pusat KIPKBIP di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan.

Presiden Direktur Representative National Standard Finance (NSF) Indonesia, H2O Group, Tommy Suprapto didampingi Ketua Tim Teknis Penyusunan Kajian dan Studi Kelayakan PT BPMI, Deni Susanto mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan kegiatan uji soil test di sejumlah titik sebagai bahan kajian teknis untuk melaksanakan kegiatan nantinya.

“Kegiatan teknis berjalan karena secara administrasi, legal dokumen yang ada pada kami sudah cukup menjadi bahan koordinasi dan permohonan pengelolaan kawasan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bappenas,” ujar Tommy, Selasa (12/9).

Disebutkan Tommy, ada tiga poin penting dalam surat gubernur Kaltim. Pertama mendukung, kedua menetapkan proyek Tanjung Aru sebagai Centra Industri Kelautan Perikanan di Kaltim, dan ketiga meminta RTRW daerah dan provinsi untuk menyesuaikan.

Terkait kegiatan teknis, Deni memaparkan, kegiatan teknis dalam rangka penyusunan prastudi kelayakan yang telah dilakukan oleh PT BPMI diantaranya adalah survei topografi, survei bathimetri, dan survei geoteknik, serta perencanaan skematik desain dan masterplan, juga kajian bisnis sesuai dengan panduan kerangka acuan kerja tersebut.

“Kita berharap kajian prastudi kelayakan tersebut selesai pada akhir tahun 2017 ini, sehingga realisasi pekerjaan dapat dimulai pada awal tahun 2018 setelah mendapatkan nomor register dan penetapan sebagai proyek strategis nasional oleh pemerintah pusat,” ujar Deni.

Ditanya terkait kawasan yang masih masuk dalam kawasan cagar alam, Deni mengatakan, kewenangan perizinan memang menjadi domain pemerintah pusat. Dengan kata lain, untuk perizinan terkait kawasan CA bukan kewenangan pemerintah daerah, semua menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan pemda hanya memberikan saran teknis saja. (ian/cal/k1)

 

loading...

BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .