MANAGED BY:
SENIN
18 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

BISNIS

Kamis, 21 September 2017 01:01
Bersekongkol, KPPU Sanksi Dua Perusahaan Konstruksi

Denda Rp5 Miliar dan Dilarang Ikut Tender selama Dua Tahun

SIDANG : Persidangan atas persekongkolan dua perusahaan yang digelar di Kantor Perwakilan KPPU Balikpapan, kemarin

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  –  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah tiga terlapor dalam perkara Nomor 17 KPPU-L/2016 terkait dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang. Sidang digelar Kantor Perwakilan KPPU Balikpapan, Rabu (20/9). "Menyatakan bahwa PT Karyatama Nagasari, PT Jasin Effrin Jaya dan panitia tender peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," ucap Ketua Majelis Komisi Chandra Setiawan saat membacakan putusan. Dalam perkara tersebut Chandra beranggotakan Sukarmi dan Kamser Lumbanradja.

Selanjutnya, menghukum PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya membayar denda Rp5 miliar yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah. Selanjutnya, melarang keduanya mengikuti tender bidang jasa konstruksi jalan selama dua tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Disebutkan, dalam perkara tersebut para terlapor terdiri PT Karyatama Nagasari sebagai terlapor 1, PT Jasin Effrin Jaya sebagai terlapor 2. Saudara Hj Syarifah Rosita selaku pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan sebagai terlapor 3, dan panitia tender peningkatan jalan atau panitia pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dan pemilihan penyedia jasa konsultasi serta peneliti pelaksanaan kontrak kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai terlapor 4. Sementara Hj Syarifah Rosita, tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Dipaparkan dalam pembacaan putusan, sumber pendanaan objek perkara a quo berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2013, 2014, 2015 (multiyears), unit kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kukar.

 Dalam persidangan, terungkap fakta adanya persekongkolan horizontal berupa adanya hubungan keluarga antara PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya, terdapat tindakan persesuaian dokumen penawaran PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya. Majelis Komisi pun berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender a quo.

 Selain itu terungkap melalui analisis persidangan, adanya persekongkolan vertikal berupa adanya tindakan panitia tender yang menggugurkan PT Adhi Karya (Persero) hanya karena adanya ketidaksesuaian data antara isian nomor pajak dengan pembuktian kualifikasi dalam tahap prakualifikasi, sementara hal tersebut bukan merupakan hal yang substantif (immaterial) pada tender a quo tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu, membuktikan adanya tindakan yang disengaja dalam rangka memfasilitasi PT Karyatama Nagasari menjadi pemenang pada tender a quo. Adanya fasilitasi panitia tender kepada PT Karyatama Nagasari menjadi pemenang pada tender a quo membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dan PT Karyatama Nagasari, serta adanya tindakan pengabaian Indikasi Persekongkolan diantara Peserta Tender.

 Di sisi lain, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Bupati Kukar untuk memberikan instruksi kepada instansi terkait agar mempercepat penyelesaian proses pembayaran kompensasi ganti rugi atas pembebasan lahan warga masyarakat sekitar lokasi proyek a quo, sehingga proyek dapat segera diselesaikan. Dan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar melanjutkan pekerjaan sehingga proyek tidak terhenti dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

 Untuk selanjutnya memberi sanksi administratif kepada panitia tender karena terbukti melanggar. Termasuk melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas. Agar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan.

Merencanakan tender dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional, melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha. "Pejabat di lingkungan instansi pemerintah yang menjadi pejabat pembuat komitmen juga wajib memperhatikan segala bentuk permasalahan pembebasan lahan pada setiap pengadaan," pungkasnya. (dra)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Desember 2017 08:12

Proyeksi Kebutuhan Uang Kartal Rp 950 Miliar

BALIKPAPAN  -  Didorong momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:10

Liburan Akhir Tahun Lebih Hemat

JELANG  penghujung tahun 2017, ajakan liburan terus berdatangan. Promosi berbagai destinasi wisata…

Sabtu, 16 Desember 2017 08:10

2018, BPS Mulai Data Transaksi Toko Online

JAKARTA  -  Mulai awal tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mendata transaksi toko…

Jumat, 15 Desember 2017 08:17

Kepastian Diserap Pasar, PR Berikutnya

BALIKPAPAN  - Tak mau kalah dengan petani kawasan Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (14/12), kelompok…

Jumat, 15 Desember 2017 08:08

Pelni Layani Rute Ekstra ke Bitung

BALIKPAPAN  -  Guna mengakomodir warga kawanua yang hendak merayakan Natal dan Tahun Baru…

Kamis, 14 Desember 2017 08:37

Pendangkalan Laut Ancam Kelancaran Distribusi

BALIKPAPAN  -  Akibat sedimentasi, kedalaman laut dermaga Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau…

Kamis, 14 Desember 2017 08:27

Pertamina Akan Luncurkan Elpiji 3 Kg Non Subsidi

JAKARTA  -  PT Pertamina (Persero) berencana meluncurkan Elpiji 3 kilogram (kg) non subsidi…

Kamis, 14 Desember 2017 08:19

Incar Market Share 30 Persen

BALIKPAPAN   -  Setelah 10 tahun, akhirnya Daihatsu memperkenalkan seri terbaru di kelas…

Rabu, 13 Desember 2017 08:39

Ekspansi ke Balikpapan Demi Kemudahan Konsumen

BALIKPAPAN  -  Tampil cantik tidak harus menguras isi kantong. Karena produk kosmetik Flormar,…

Selasa, 12 Desember 2017 08:38

Penerimaan Tera Ulang Capai Rp 115 Juta

BALIKPAPAN  -  Hingga Senin (11/12) penerimaan dari kegiatan tertib ukur melalui tera ulang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .