MANAGED BY:
SABTU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

METROPOLIS

Sabtu, 23 September 2017 08:20
Kaltim Berduka, Kibarkan Bendera Setengah Tiang
BENDERA SETENGAH TIANG: Pemprov Kaltim menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk memasang bendera Merah Putih setengah tiang selama tiga hari ke depan.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -   Ratusan pelayat memadati gedung VVIP Room Pemprov Kaltim di kawasan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS), Sepinggan, untuk menjemput jenazah Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal yang meninggal di Jakarta, kemarin (22/9) sekira pukul 06.00 WIB.

 Pelayat dari berbagai kalangan berbondong-bondong datang, mulai dari pejabat, anggota DPRD Kaltim, hingga beberapa perwakilan organisasi kemasyarakatan.

 Sebelum tutup usia, Mukmin yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, sempat dikabarkan meninggal melalui media sosial pada Senin (18/9) lalu. Namun, kabar tersebut ternyata hanya hoax, sejatinya kondisi Mukmin saat itu berangsur-angsur membaik.

 Tetapi pada 21 September, kondisi Mukmin kembali menurun. Setelah melewati perawatan intensif, Jumat (22/9), Mukmin mengmbuskan napas terakhirnya tepat pada pukul 06.00 WIB.

 “Setelah kemarin diisukan di media sosial sempat meninggal, tapi beliau membaik lagi. Cuman mungkin ini semacam tanda kalau kita bilang. Sampai pukul enam pagi itu beliau dinyatakan meninggal,” kata Kepala Biro Pemprov Kaltim, Sayid Adiyat di sela-sela menunggu kedatangan jenazah di VVIP room, kemarin.

 

Meninggalnya orang nomor dua di Kaltim itu, tentu menyimpan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat Kaltim, khususnya Balikpapan. Untuk itu Pemprov Kaltim menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintahan agar mengibarkan bendera setengah tiang selama tiga hari ke depan. Hal ini sebagai tanda Kaltim sedang berduka.

 “Pak Awang Faroek juga menginstruksikan untuk pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang di setiap kantor dinas selama tiga hari. Karena almarhum merupakan pemimpin yang cukup besar jasanya kepada Kaltim,” terangnya.

 Sosok ukmin memang merupakan pribadi yang tangguh. Adiyat mengungkapkan, semasa Mukmin menjalani perawatan, almarhum tetap menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai wakil gubernur. 

 “Memang beliau sosok yang luar biasa, ya. Alhamdulillah, posisi beliau sebagai wakil gubernur selama ini berjalan sesuai aturan. Bahkan dalam kondisi sakit pun beliau masih tetap menjalankan tugas. Artinya, beliau ini bertanggung jawab sama tugas beliau walaupun kondisinya sakit-sakitan,” ujarnya.

 Perginya Mukmin membuat kursi wagub kosong. Rencananya, tugas-tugas tersebut akan diserahkan sementara kepada Sekretaris Provinsi Kaltim, Rusmadi Wongso.

 “Sejauh ini saya belum tahu persis. Tapi yang jelas, mungkin sementara nanti akan di-handle oleh Pak Sekprov,” tambahnya.

 Hal serupa juga dikatakan oleh Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Bahwa tugas dan kewajiban almarhum Mukmin Faisyal sementara akan dipegang oleh Sekprov. Namun, dia masih akan berkoordinasi lagi dengan kementerian dalam negeri terkait hal ini.

 “Sementara nanti ada Sekprov yang tangani. Tapi kita masih tunggu dulu, kita masih berkoordinasi dengan Kemendagri soal ini. Tadi saya sudah menghubungi Kemendagri, kita tunggu saja,” pungkas Awang.

15 BULAN, KALTIM TANPA WAGUB

 Kursi wakil gubernur (wagub) Kaltim lowong sepeninggal Mukmin Faisyal wafat, Jumat (22/9) pagi. Dalam menjalankan kepemimpinan Kaltim, praktis Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak (AFI) hanya sendiri. Tak ada lagi duet AFI-Mukmin tampil di depan publik hingga pengujung masa bakti, 17 Desember 2018.

 Komisioner Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Rudiansyah mengatakan, penyelenggara pemilu tak masuk ranah penggantian kepala dan wakil kepala daerah yang meninggal dunia ketika sudah menjabat atau setelah dilantik presiden. Tata cara dan proses itu dijalankan pemerintah dan DPRD. Penetapan oleh presiden.

 Lain cerita, terang dia, bila masih berstatus calon terpilih yang belum dilantik. Ketika mangkat, proses penggantian masih diatur KPU sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Gabungan partai politik (parpol) atau parpol pengusung yang mengajukan nama pengganti. Seluruh syarat pencalonan juga harus dipenuhi,” ujar Rudi, kemarin (22/9).

 Adapun itu, mulai verifikasi usia, ijazah, pemeriksaan kesehatan, tidak memiliki rekam jejak pernah dijatuhi hukuman pidana, serta tak berstatus kehilangan hak politik.

 Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah menerangkan, merujuk Pasal 176 Ayat 4 UU Pilkada, pengisian kekosongan jabatan wagub, wakil bupati, dan wakil wali kota dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

 Bila dihitung mundur dari masa berakhirnya jabatan Faroek-Mukmin, tersisa 15 bulan. “Artinya, tidak memenuhi ketentuan adanya penggantian. Tidak ada lagi pemilihan untuk mencari pengganti Mukmin sebagai wagub,” jelasnya.

 Beda halnya bila masa jabatan di atas 18 bulan. Gabungan parpol atau parpol pengusung pasangan kepala daerah itu bisa mengusulkan dua nama sebagai calon pengganti untuk dipilih DPRD dalam sidang paripurna.

 Meski demikian, sekalipun tak dilakukan pengisian jabatan yang kosong tersebut, DPRD tetap harus memproses pemberhentian Mukmin sebagai wagub Kaltim dan mengumumkan dalam sidang paripurna. Dasarnya, meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter berwenang.

 Sebab, ada tiga hal yang membuat kepala daerah berhenti. Yakni, meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. “Hasilnya dilaporkan ke presiden melalui mendagri (menteri Dalam Negeri),” tutur akademisi Fakultas Hukum Unmul itu.

 Pria berkacamata itu mengatakan, ketiadaan wagub yang mendampingi gubernur tak mengganggu jalannya pemerintahan. Itu karena kendali utama menjalankan fungsi pemerintahan di tangan gubernur. Belum lagi, di sekeliling gubernur ada asisten sekretaris provinsi (sekprov) di setiap bidang, mulai pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan, perekonomian, serta administrasi umum.

 Termasuk, sekprov yang bisa mengonsolidasikan internal organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim. Dengan begitu, sisa periode kepemimpinan tetap berjalan tanpa ada wagub. “Kecuali jabatan gubernur yang kosong, presiden harus menetapkan pejabat pelaksana,” terangnya.

 Senada disampaikan anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian. Mengenai kepemimpinan di Kaltim, posisi wagub akan dikosongkan hingga masa jabatan berakhir. “Sesuai mekanisme Pasal 176 Ayat 4 UU Pilkada, begitu. Kecuali, sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan itu," kata anggota komisi pemerintahan dalam negeri DPR RI itu..

 Anggota DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengatakan, kekosongan posisi wagub tak sampai mengganggu jalannya pemerintahan di Kaltim. Sebab, dalam bekerja, gubernur tak sendiri, namun dibantu perangkat pemerintahannya. “Saya kira birokrasi di pemprov tetap cukup kuat,” tuturnya.  (yad/KPG/rus/k1)


BACA JUGA

Jumat, 20 Oktober 2017 09:05

MENGANCAM NYAWA:

Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) duduk di atas bak truk saat melintas di Jalan Mulawarman,…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:03

Wali Kota Disandera Puluhan Teroris

BALIKPAPAN  -  Sejumlah pejabat Pemkot Balikpapan, termasuk Wali Kota Rizal Effendi, menjadi…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:02

Beri Penghargaan kepada Jurnalis sebagai Sahabat ORI

Tiga jurnalis, dua di antaranya di bawah naungan Kaltim Post Group, Ahmad Riyadi dari Balikpapan Pos…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:01

25 Pengembang Belum Serahkan Dokumen Bozem

BALIKPAPAN  -  Pemkot terus melakukan pengawasan terhadap 25 pengembang yang dianggap masih…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:00

Sopir Angkot-Taksi Sepakat Jaga Kondusivitas Kota

BALIKPAPAN   -  Situasi panas yang terjadi antara transportasi online dengan konvensional…

Jumat, 20 Oktober 2017 08:59

Isran-Yusran Berebut PAN

MANTAN  bupati Kutai Timur (Kutim) dan bupati Penajam Paser Utara (PPU) saling bersaing untuk mendapatkan…

Jumat, 20 Oktober 2017 08:58

Luncurkan Inovasi Lagu Asyik dan Senandung Sajak

BALIKPAPAN  -  Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan meluncurkan dua program inovasi sekaligus,…

Jumat, 20 Oktober 2017 08:58

Balikpapan Perlu Perda Kepemudaan

PERINGATAN  Hari Sumpah Pemuda (HSP) 28 Oktober akan menjadi tonggak kedewasaan pemuda dalam berinovasi…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:45

Kodim Jadi Pusat Wisata Teritorial

KODIM 0905 Balikpapan terus menanamkan wawasan kebangsaan kepada kalangan masyarakat, khususnya anak…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:42

Bursa Kerja Abal-Abal Dibubarkan

BALIKPAPAN  -  Pemkot melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menghentikan pelaksanaan bursa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .