MANAGED BY:
SELASA
24 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL
Sabtu, 07 Oktober 2017 01:01
Polemik Perpanjangan Runway Bandara
Tak Dilunasi, Jual ke Pihak Ketiga
TAGIH JANJI: Lingkungan RT 39 Damai Bahagia yang terkena pembebasan lahan untuk perpanjangan runway bandara Sepinggan.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  –  Warga di tiga RT yakni RT 38, 39 dan 40 di Kelurahan Damai Bahagia berharap pencairan sisa dana ganti rugi untuk perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan segera dicairkan. Ketua RT 39 Damai Bahagia Aminuddin mengaku, di wilayah yang dipimpinnya saat ini muncul kecemburuan sosial antara warga yang sudah dibayarkan, dengan warga yang belum menerima ganti rugi.

"Bagaimana gak cemburu, lah yang dibayar baru sebagian. Itupun warga yang sudah dibayarkan, bukannya rumahnya dibongkar, malah disewakan ke orang lain," protes Aminuddin kepada Balikpapan Pos, Jumat (6/10) kemarin.

Ia menjelaskan, warga sudah selama 4 tahun atau sejak 2013 silam menunggu pencairan sisa ganti rugi namun tidak ada kejelasan dari Pemkot dan pemprov terkait. Padahal semua pihak telah mencantumkan tanda tangan di atas materai.

"Kami ini sudah lama menunggu pembayarannya, tapi gak pernah ditanggapi," keluhnya.

Imbas dari masalah ini, di lingkungan di 3 RT tak lagi tersentuh pembangunan. Di saat wilayah RT lainnya mendapatkan batuan Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat (SPGRM) dan mengusulkan Pembangunan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), di 3 RT yang lahannya akan dibebaskan untuk runway, pembangunan infrastruktur tak terlihat sejak 5 tahun yang lalu.

"Ini jadi dilema, mereka khawatir kalau diberi bantuan infrastruktur, dikhawatirkan pembayarannya turun, sementara hingga sekarang pembayarannya gak kunjung dilakukan," imbuh dia.

Dirinya berharap Pemkot Balikpapan tidak tutup mata dengan kasus ini. Saat ini sudah ada pihak ketiga yang mau membeli lahan mereka jika tidak segera dibayarkan. Dikhawatirkan warga lebih memilih menjual lahan yang ada kepada pihak ketiiga dibandingkan ke Pemprov atau Pemkot.

"Nanti jika dijualkan ke pihak ketiga, urusannya lebih runyam, bisa saja pihak ketiga akan menjual lebih mahal ke pemprov, sementara warga menjual nilainya ke pemprov juga tidak terlalu tinggi," pungkasnya. (dan/yud)

loading...

BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .