MANAGED BY:
SABTU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

BISNIS

Kamis, 12 Oktober 2017 08:43
Acuh TA, 115 WP Terancam Disandera

Tertinggi di Balikpapan, DJP Kaltimra Tunggu Laporan Harta

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Berakhirnya program pengampunan pajak, Tax Amnesty menandai dimulainya tindakan tegas bagi wajib pajak (WP) yang sengaja acuh. Tak main-main, berdasarkan hasil pemetaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Kaltim dan Kaltara (Kaltimra) ada 115 WP belum melaporkan kekayaan. Dengan total nilai Rp 229,1 miliar.

Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan WP dari Kota Minyak yakni 60 dengan nilai harta Rp 118,3 miliar. Yang sudah terbit lembar pengawasan sebanyak 24 WP. Nominal yang ditindaklanjuti Rp 63,3 miliar sedangkan yang tidak ditindaklanjuti sekira Rp 15,3 miliar.

“Tidak dilanjuti, dalam arti hartanya sudah dijual, namun belum balik nama dan lainnya. Dari data awal masih ada 36 WP yang belum diterbitkan lembar pengawasannya," jelas Kepala Kanwil Samon Jaya di kantornya, Rabu (11/10).

Samarinda kota tertinggi berikutnya yang belum mengikuti tax amnesty. Yakni sebanyak 33 WP dengan perkiraan nilai harta Rp 72,2 miliar. Sudah diterbitkan lembar pengawasannya sebanyak 12 WP dengan nilai harta yang ditindaklanjuti Rp 19,5 miliar dan Rp 1,3 miliar yang tidak ditindaklanjuti.

Dijelaskan, tidak mudah memetakan WP yang dimaksud. Bahkan untuk memastikan nilai harta yang bisa ditindaklanjuti dipenuhi permasalahan yang cukup kompleks. Penyesuaian data pun tidak sembarangan. Sebagai contoh, harta tanah, pegawai pajak yang menangani harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ke Badan Pertanahan Negara. Belum lagi jika namanya tidak sama.

Kalau sudah begitu, seluruh WP tersebut harus bersiap dengan tarif tebusan normal. Jika tidak, harta 115 WP tersebut akan disita bahkan berujung sandra karena tergolong penunggak pajak. Tapi itu merupakan tindakan terakhir karena DJP akan menyurati terlebih dahulu. Jika tidak juga mengindahkan, barulah tindakan penyitaan dan penahanan akan ditempuh.

“Sekarang, tarif sudah jauh berbeda. Untuk tarif badan usaha 25 persen, orang pribadi 30 persen, dan WP tertentu (badan dan orang pribadi) 12,5 persen. Ya jika mereka memiliki nilai harta Rp 100 juta mereka harus menebus 15-30 persennya,” sebutnya.

Padahal saat tax amnesty berlaku, tarif tebusan yang dibebankan cukup rendah dari nilai hartanya. Periode pertama hanya dua persen dari nilai harta yang dilaporkan. Periode kedua, hanya tiga persen dan lima persen tarif tebusan yang dibebakan periode 3 yang berakhir Maret lalu.

"Penyesalan memang selalu datang di belakang. Tarif saat tax amnesty sudah sudah rendah, setidaknya segera mungkin memperbaiki laporan pajaknya karena semakin ditunda, maka semakin berat pula beban pajak yang dibayar," pungkasnya. (dra)


BACA JUGA

Jumat, 20 Oktober 2017 08:20

Volume Kiriman Barang Menebal 15 Persen

BALIKPAPAN   -  PT Pos Indonesia (Persero) cabang Balikpapan tak kalah antusias dengan…

Jumat, 20 Oktober 2017 08:16

Kapasitas Dibatasi 20 Ribu Penonton

Demi  keamanan dan kenyamanan menyusul belum tersedianya fasilitas pendukung di lantai 2 Stadion…

Jumat, 20 Oktober 2017 08:15

Gubernur BI Ingatkan Masyarakat Hati-hati dengan Bitcoin

JAKARTA   -  Bitcoin atau crypto currency saat ini sedang mengalami peningkatan harga yang…

Kamis, 19 Oktober 2017 08:27

Lion Air Group Pastikan Buka Rute

BALIKPAPAN  - Terkait rencana operasional Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda…

Kamis, 19 Oktober 2017 08:24

Permudah Operasional Tambang

BALIKPAPAN   -  Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mensinergikan…

Kamis, 19 Oktober 2017 08:24

Warga Balikpapan Dapat Kesempatan Langka

BALIKPAPAN  -  Sejak Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan CBR 250 RR Limited Edition beberapa…

Rabu, 18 Oktober 2017 08:32

Jaga Volume Penumpang, Angkasa Pura Pacu Sinergi dengan Pemda

BALIKPAPAN   -  Rencana operasional Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda…

Rabu, 18 Oktober 2017 08:28

Tahun Depan, Bunga KUR Turun Jadi 7 Persen

Pemerintah  berencana menurunkan tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7 persen di tahun…

Rabu, 18 Oktober 2017 08:27

Kemenkop UKM Bubarkan 40 Ribu Koperasi Sakit

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tiga program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan…

Selasa, 17 Oktober 2017 08:40

Transformasi menjadi Bankaltimtara dan Perseroan Terbatas

BALIKPAPAN  -  Sabtu (14/10) lalu BPD Kaltim yang juga dikenal dengan nama Bankaltim genap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .