MANAGED BY:
SABTU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Kamis, 12 Oktober 2017 09:48
PKS Nilai Pemkot “Galau”

Pembangunan Gedung DPRD Dilakukan Dua Tahap

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Polemik rencana pembangunan gedung DPRD Balikpapan akhirnya terjawab. Kemungkinan, tujuh fraksi partai politik (parpol) di DPRD Balikpapan akan menyetujui apa yang menjadi keinginan pemkot.

 Namun, Fraksi PKS menilai, terjadinya polemik pembangunan gedung dengan delapan lantai itu disebabkan sikap kegalauan pemkot.

 “Setelah kami melihat situasi ini, pemkot sepertinya bolak-balik. Semacam ada kegalauan. Kami (DPRD) disuruh memilih dan sebagainya, namun tiba-tiba diubah lagi,” ujar Ketua Fraksi PKS Balikpapan, Syukri Wahid kepada Balikpapan Pos, Selasa (10/10).

 Syukri yang juga anggota Komisi III DPRD Balikpapan ini menjelaskan, polemik yang terjadi selama ini sebenarnya disebabkan dua substansi.

 Pertama, apakah rencana pembangunan gedung tersebut dilakukan pemangkasan ketinggiannya dari delapan lantai menjadi lima lantai. Kedua, apakah dipangkas penganggarannya dari Rp 250 miliar menjadi Rp 180 miliar.

“Namun, keinginan pemkot sekarang kan penganggarannya hanya minta dilakukan dua tahap. Bukan memangkas lantainya. Jadi bagi fraksi kami enggak ada masalah. Selesai kan urusan,” terangnya.

 Menurutnya, permintaan pemkot tersebut tidak mengurangi daripada kepentingan DPRD dalam hal pembangunan gedung yang baru. Di mana pada saat paripurna Januari lalu, ketujuh fraksi DPRD Balikpapan menyetujui skema anggaran rencana pembangunan gedung dewan sebesar Rp 250 miliar.

 “Saya mau klarifikasi. Anggarannya bukan Rp 250 miliar, tapi Rp 231 miliar waktu paripurna itu. Jadi, jangan dipelintir angkanya jadi Rp 250 miliar itu,” sebutnya.

 Jika melihat isi surat penegasan wali kota Balikpapan yang dilayangkan pada Senin (9/10) lalu, kata Syukri, pihaknya memastikan sepakat dengan keinginan pemkot yang mengurangi dana anggaran pembangunan gedung DPRD itu, dengan alasan kondisi keuangan pemkot saat ini.

 “Apa yang dijawab wali kota, pilihan kepada kami (fraksi) sepertinya akan setuju semua. Jadi tetap enggak ada yang terkorbankan, tetap dibangun delapan lantai walaupun dilakukan dua tahap. Saya rasa cara seperti ini menjadikan win-win solution dan ini memang domainnya wali kota,” jelasnya.

 Meski terjadi polemik, kata Syukri, namun Fraksi PKS tidak terjebak dengan hal yang bersifat teknis.

 “Fraksi PKS tidak akan pernah memberikan surat rekomendasi dalam bentuk tertulis, karena itu bukan domain dari parpol. Jangan membawa parpol ke ranah RKA. Itu sudah masuk domain dapurnya pemkot,” ungkapnya.


“Saya tidak mau berbicara fraksi parpol lainnya. Yang jelas, PKS tidak akan pernah masuk dalam ranah polemik yang sifatnya mengeluarkan surat itu. Kami concern bahwa domain pembangunan gedung DPRD itu ada dalam dapur,” sambungnya.

 Pihaknya, kata Syukri, juga sudah mengetahui skema yang disodorkan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi untuk perubahan anggaran pembangunan gedung DPRD. 

 “Skema yang disodorkan wali kota sebesar Rp 180 miliar dari jumlah Rp 231 miliar. Dalam APBD 2017 sebesar Rp 25 miliar, APBD 2018 Rp 67 miliar,  APBD 2019 Rp 50 miliar, dan APBD 2020 Rp 30 miliar. Itu permintaan pemkot. Berarti berkurang sekira Rp 50 miliar. Sisanya, untuk tiga lantainya lagi akan dibangun pasca kepala daerah usai,” ucapnya.

 Yang tidak diinginkan pihaknya dan fraksi parpol lainnya, menurut Syukri, jika perubahan rencana pembangunan gedung DPRD itu dengan mengurangi ketinggian.

 “Kalau sampai mengurangi lantai, dampaknya berisiko besar. Karena DED (detailed engineering design) sudah dibuat delapan lantai, lalu tiba-tiba ingin diulang lagi DED-nya, berarti harus di desain ulang dan harus mengeluarkan biaya lagi,” paparnya.

 Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Balikpapan Danang Eko juga angkat bicara. 

“Kalau kami dari awal setuju dengan pembangunan gedung itu. Dan apa yang menjadi keputusan pemkot juga kami setuju,” singkat Danang. (tur/rus/k1)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 24 Februari 2018 08:41

ANCAM KESELAMATAN

Pengendara maupun pejalan kaki wajib berhati-hati saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Km 5, Balikpapan…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:39

Fix, Ongkos Haji Naik

BALIKPAPAN   -  Pemerintah Arab Saudi pada 14 Februari lalu resmi menaikkan besaran pajak…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:38

Setuju Wacana Bangun Rusun di Balbar

BALIKPAPAN   -   Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud memberikan tanggapan terkait…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:38

PLN Operasikan PLTD 17 MW di Melak

KABAR  gembira bagi masyarakat Melak, Kutai Barat. Daerah ini akan segera mendapat suplai listrik…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:36

Usulkan Tambahan Kuota 32 Ribu, Disetujui Hanya 5 Ribu

BALIKPAPAN  -  Pemkot bakal mendapatkan tambahan jaringan gas (jargas) pada tahun ini. Pemkot…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:34

Blacklist Data Terkoneksi ke Kecamatan

BALIKPAPAN  -  Sanksi berupa daftar hitam (blacklist) bagi para pelanggar peraturan daerah…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:34

MTQ Terbentur Masalah Anggaran

TANA PASER  -  Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Paser masih terkendala…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:33

Majukan Ekonomi, Andalkan UMK

BALIKPAPAN  -  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Balikpapan kini berganti tongkat…

Jumat, 23 Februari 2018 09:15

Absen Tipiring, 33 Warga Bisa Di-blacklist

BALIKPAPAN  -   Kesadaran warga pendatang akan pentingnya kelengkapan administrasi masih…

Jumat, 23 Februari 2018 09:13

Wawali Minta Ketua RT Sosialisasikan Sijempol

BALIKPAPAN  -  Program Sistem Jemput Bola (Sijempol) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .