MANAGED BY:
SABTU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

HUKUM DAN KRIMINAL

Jumat, 13 Oktober 2017 08:18
Pembuatan Dokumen Tak Diketahui Pemilik Lahan

Sidang Perdana Pemalsuan SKT Lahan untuk PLTU

-

PROKAL.CO, TENGGARONG  -  Sidang perdana kasus dugaan pemalsuan surat keterangan tanah (SKT) di lahan yang kini dibangun PLTU di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa akhirnya digelar kemarin (12/10) di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong. Lima terdakwa dengan status tahanan kota dihadirkan untuk mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kelimanya adalah Winarto, Junaidi, Hardiansyah, Nordiansyah, dan Agus Salim. Proses sidang dilakukan secara terpisah, yaitu terdakwa Winarto dan Junaidi dengan berkas nomor 604/Pid.B/2017/PN Trg. Sedangkan satu berkas lainnya untuk terdakwa Hardiansyah, Nordiansyah, dan Agus Salim dengan berkas nomor 603/Pid.B/2017/PN Trg. Dalam dakwaannya, JPU menyebut jika para terdakwa berkontribusi dalam pembuatan sejumlah surat yang disinyalir dipalsukan. Bahkan, surat yang bakal dibebaskan tersebut dibuat tanpa diketahui pemilik tanah atas nama Nawir dan Abbas.

Dibacakan oleh JPU Luqman Edy dan Aref Yahya, sejumlah dokumen surat yang disinyalir palsu, yaitu berita acara pemeriksaan lokasi atas tanah milik Nawir dan Abbas yang dibuat terdakwa Nordiansyah dan Agus Salim pada 28 Oktober 2010. Surat tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan lokasi. Itu diketahui Hardiansyah selaku Plh Lurah.

Selain itu, surat berita acara pengukuran atas nama pemilik tanah Nawir dan Abbas yang dibuat Syahrani pada 28 Oktober yang disinyalir tidak pernah dilakukan pengukuran oleh saksi Agus Salim. Tak hanya itu, JPU juga menyebut bahwa adanya surat berita acara pertemuan saksi batas terhadap pemilik tanah atas nama Nawir dan Abbas yang dibuat terdakwa Hardiansyah, namun juga yang disinyalir tidak pernah dilakukan oleh Hardiansyah.

Yang terakhir juga adanya SKT atas nama Nawir bernomor 64/02/14/1004/5621/Pemt tanggal 2 Maret 2011. Selain itu, SKT atas nama Abbas nomor 64/02/14/1004/5622/Pemt tanggal 2 Maret 2011 yang dibuat oleh Hardiansyah pada tanggal 2 Maret 2011 juga disinyalir menyalahi ketentuan. 

Atas perbuatannya, para terdakwa diancam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. "Para terdakwa diancam dengan pasal pemalsuan. Hari ini masih sidang perdana," ujar Luqman.

Sidang pun sempat molor dari jadwal yang diagendakan sekitar pukul 10.00 WIta. Akhirnya, baru dimulai sekitar pukul 15.30 Wita. Majelis Hakim yang dipimpin Makmur meminta sidang dilakukan pukul 10.00 Wita dan tak lagi molor. "Karena para terdakwa tidak dilakukan penahanan di rutan, tidak ada alasan terlambat atau yang lainnya. Saya juga meminta agar para terdakwa setiap melakukan perjalanan keluar dari Kukar untuk meminta izin. Jika tidak, kami tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan penahanan di dalam rutan," ujarnya.

Diketahui, kasus ini bermula ketika sengketa lahan yang terjadi antara Sambudi, pemilik PT Energi Bara Utama dengan PT Indonesia Ridlatama Power (IRP) tak kunjung selesai. Belakangan, benang merah kasus sengketa lahan antara PT Indo Ridlatama Power (IRP) dengan PT Energi Bara Utama (EBU) milik Sambudi di Kelurahan Teluk Dalam, Muara Jawa mulai terurai setelah masuk ranah pidana. Sambudi pun melaporkan tindak pidana dugaan perusakan serta dugaan pemalsuan dokumen terkait tanah yang diklaim merupakan miliknya tersebut.

Sebelum masuk proses hukum, lahan untuk pembangunan PLTU itu sempatstatus quo. IRP dan EBU mengklaim sama-sama rugi atas status quo kepemilikan lahan tersebut. Pihak IRP mengaku rugi puluhan miliar karena proyek PLTU akhirnya molor. Sementara Sambudi menuduh IRP melakukan perusakan atas sejumlah bangunan pada lahan itu.

Untuk Hardiansyah, diketahui merupakan mantan Plh Lurah Teluk Dalam. Di balik sengketa tersebut, sempat berembus kabar tak sedap terkait dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan lahan tersebut. Lantaran adanya indikasi markup(penggelembungan harga) lahan. Penyimpangan terjadi diduga akibat pembebasan lahan tidak sesuai prosedur sebagaimana Peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3/2007.(qi/waz/k11/kpg)


BACA JUGA

Jumat, 20 Oktober 2017 08:32

Buruh Sawit Edarkan Sabu

SANGATTA  –  Anggota opsnal Polsek Rantau Pulung mengamankan tiga orang yang diduga…

Jumat, 20 Oktober 2017 08:30

Tukang Cukur Cabuli Pelajar

GOWA  -   Kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Kabupaten Gowa. Seorang oknum tukang…

Jumat, 20 Oktober 2017 08:29

500 Lembar Uang Palsu Beredar

BALIKPAPAN  -  Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Balikpapan mencatat, jumlah peredaran…

Jumat, 20 Oktober 2017 08:28

Rumah Terbakar, Satu Penghuni Tewas

SURABAYA  –  Nasib nahas dialami Matali, 87, warga Jalan Petemon Kuburan Nomor 40 RT…

Jumat, 20 Oktober 2017 08:26

Polisi Akan Libas Seluruh Pemicu Kriminalitas

NUNUKAN  –  Sepertinya polisi tidak main-main dalam pemberantasan minuman keras (miras),…

Jumat, 20 Oktober 2017 08:25

Hakim Terlibat Narkoba Bakal Dipecat

SAMPIT  –  Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Satreskoba Polres Kotim mendadak menggelar…

Kamis, 19 Oktober 2017 08:32

Jual Miras, PKL Digelandang ke Polres

NUNUKAN  –  Minuman keras (miras) yang masih dijual bebas masih menjadi perhatian khusus…

Kamis, 19 Oktober 2017 08:31

Bawa Sabu 4,5 Kg, Dihukum 17 Tahun Penjara

PALU   - Tuntutan hingga putusan pidana yang diganjarkan kepada terdakwa Syamsul Rizal alias Ijal…

Kamis, 19 Oktober 2017 08:30

Tewas Ditikam Usai Pesta Miras

MAROS  -  Sebuah pesta miras berujung maut terjadi di di Dusun Panagi, Desa Cenrana, Kecamatan…

Kamis, 19 Oktober 2017 08:30

Sesal JM, Diciduk, Istri Menanti Persalinan

SANGATTA  –  Sudah bukan rahasia, menggunakan narkotika jenis sabu untuk memperkuat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .