MANAGED BY:
JUMAT
23 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Selasa, 14 November 2017 09:19
Dishub Desak Perda Transportasi

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana mengajukan Peraturan Daerah (Perda) Transportasi yang menjadi dasar untuk mengatur transportasi perkotaan. Perda ini, di antaranya, akan mengatur jenis transportasi dalam kota. Juga hal lain yang berkaitan dengan transportasi, yang selama ini belum diatur dalam perda.

Salah satunya, soal transportasi online dan sanksi pelanggaran terhadap parkir liar.

“Nanti akan diatur. Jika ada pelanggaran, maka apakah diderek atau cabut pentil. Jadi semuanya dipertegas. Kami ingin bisa tegas seperti di Jakarta,” terang Sudirman kemarin (13/11).


Soal aturan penderekan kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan, Sudirman sangat berharap Perda Transportasi dapat masuk Prolegda 2018. Pasalnya, aturan soal transportasi ini sangatlah urgen. Tidak hanya soal kendaraan, namun juga trayek, jalur, dan jenis transportasi.


“Seperti kebutuhan penunjang transportasi, selama ini hanya soal transportasi darat. Air kan juga transportasi dan ada sarananya. Kami juga memikirkan pengembangan. Misal dari Klandasan mau ke Kampung Baru bisa lewat laut, kan butuh dermaga. Ada kebutuhan lain. Akan direncanakan dalam perda,” katanya.

Dia melanjutkan, tahun mendatang masterplan transportasi juga harus ada. Selama ini pengaturan transportasi dianggap belum sempurna. “Memang ada Undang-Undang Lalu Lintas. Tapi kebijakan terkait lokal kan perlu diatur wali kota. Ya, kami harap kalau tidak akhir tahun ini, awal tahun depanlah,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Bapperda DPRD Balikpapan Syafruddin SH mengatakan, rencana Perda Transportasi itu akan dikoordinasikan dalam waktu dekat. Untuk aturan transportasi online memang sudah dibahas, tapi baru secara lisan. Pembahasan juga sudah dilakukan tapi masih secara umum, belum detail.


“Kalau bicara online akan kami lakukan RDP (rapat dengar pendapat) terlebih dahulu dengan Dishub. Rencananya minggu depan. Sementara ini ada pembahasan, tapi belum difokuskan ke situ,” jelas politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

 

Namun, lanjutnya, memang sudah ada agenda Bapperda membahas soal Perda Transportasi itu. Apabila diinginkan masuk Prolegda 2018, hal itu bisa saja dilakukan.

“Tapi masih disinkronkan dahulu. Jadi, DPRD minta perda rekomendasi pemerintah. kami sampaikan pengantar baru dibahas. Sejauh ini kan belum RDP. Ini akan dipadukan dengan perda lain juga,” tandasnya. (cha/rus/k1)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 09:53

Defisit, Proyek Jokowi Tertunda

PENAJAM  -  Pembangunan National Science Technology Park (NSTP) semakin jauh terealisasi.…

Kamis, 22 Februari 2018 09:46

ALAMAKKK...!!! 40 Ribu E-KTP Ngendap

BALIKPAPAN   -   Warga tak perlu lagi bolak-balik ke kantor kecamatan untuk mempertanyakan…

Kamis, 22 Februari 2018 09:44

PLN Jamin Ketersediaan Listrik

BALIKPAPAN  -  Sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik, PLN dituntut untuk menjamin ketersediaan…

Kamis, 22 Februari 2018 09:44

Kontraktor: Pekerjaan Sesuai dengan RAB

BALIKPAPAN  -  Kontraktor pelaksana proyek pembangunan pos pemadam kebakaran di Km 11, Karang…

Kamis, 22 Februari 2018 09:43

Gubernur Peringatkan Empat Paslon Jangan Pakai Isu Kutai Pesisir, LOH KENAPA PAK..???

SAMARINDA   -  Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak meminta kepada keempat pasangan calon (paslon)…

Kamis, 22 Februari 2018 09:42

Pencemaran Air Mendominasi Aduan

TANA PASER  -  Dalam sebulan terakhir, Bidang Penataan dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan…

Kamis, 22 Februari 2018 09:41

Transmigran Pelopori Kemajuan Semoi dan Sepaku

Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terhampar di pelataran penumpukan buah sawit. Warnanya cokelat…

Rabu, 21 Februari 2018 10:11

TATA DRAINASE BURUK

Hujan deras yang mengguyur sebagian Kota Balikpapan kemarin (20/2), kembali menggenangi sejumlah jalan…

Rabu, 21 Februari 2018 10:09

Pos PMK Diselidiki Polisi

BALIKPAPAN  -  Polemik proyek pembangunan pos pemadam kebakaran (PMK) di Km 11, Karang Joang,…

Rabu, 21 Februari 2018 10:09

Kepentingan Masyarakat Lebih Utama daripada Membangun Gedung Baru

BALIKPAPAN  -   Proyek pembangunan gedung baru DPRD setinggi lima lantai resmi dibatalkan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .