MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

KALTIM

Selasa, 14 November 2017 09:45
Surat Penundaan Tidak Menggugurkan SK PAW

PROKAL.CO, class="m3153961764842062680gmail-msonormal">TANA PASER  -  Penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Paser dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nor Asiah  kepada Abdurahman KA, sisa masa jabatan periode 2014 hingga 2019 yang dilaksanakan pada 6 November lalu, menuai pro dan kontra. Baik itu di tubuh PKB maupun sebagian kalangan masyarakat.

Pelaksanaan pelantikan PAW ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Saudara Nor Asiah. Selain itu, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Saudara Abdurrahman KA dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Paser.

Belakangan muncul surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 171/5107/B.PPOD.III, tertanggal 6 November 2017, tentang Penundaan Pelantikan PAW Abdurahman dari PKB. Surat tersebut ditujukan kepada bupati Paser.

Untuk itu, Komisi I DPRD Kabupaten Paser yang terdiri dari Hamransyah, Dody Setwika Nasution, Muhammad Saleh, Sekretaris DPRD Paser Abdul Kadir, serta Kabag Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Paser M Tauhid, melakukan konsultasi ke Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Senin (13/11).

Hamransyah saat ditanya hasil konsultasi mengatakan, dalam surat penundaan yang ditandatangani sekprov tersebut, tidak ada satu poin pun dalam surat tersebut yang melemahkan surat keputusan gubernur nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 dan surat nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017. Sehingga, pemkab berhak untuk melakukan PAW sesuai dengan surat gubernur tersebut. PAW yang dilakukan DPRD pun sudah sesuai dengan ketentuan.

“Surat keputusan gubernur sah, karena berdiri sendiri. Sedangkan surat penundaan adalah hal berbeda. Jadi tidak menggugurkan SK gubernur terkait PAW. Jadi, prosesi PAW sudah sesuai ketentuan,” jelas Hamran. (ian/cal/k1)

 


BACA JUGA

Kamis, 23 November 2017 09:30

Lahan Diserobot Perusahaan, Warga Mengadu ke DPRD

TANA PASER  -  Sengketa lahan antara warga dengan korporasi di Kalimantan Timur (Kaltim) tak…

Kamis, 23 November 2017 09:28

Anggota Satpol PP Jalani Tes Fisik

TANA PASER  -  Untuk meningkatkan kemampuan dan fisik pasukan pengamanan peraturan daerah,…

Kamis, 23 November 2017 09:27

Nelayan Jangan Terlena

TANA PASER  -  Produksi ikan tangkap di Kabupaten Paser cukup rendah dibandingkan produksi…

Kamis, 23 November 2017 09:27

Ribuan Warga Paser Belum Perekaman KTP-el

TANA PASER   -  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Paser masih…

Kamis, 23 November 2017 09:22

Dari Jepang untuk PPU

PENAJAM  -  Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara (PPU) bersama kabupaten/kota lainnya menerima…

Kamis, 23 November 2017 09:20

Kajari Butuh Awak Media

PENAJAM  -  Awak media Grup Kaltim Post (Kaltim Post, Balikpapan Pos, Balikpapan TV (BTV))…

Kamis, 23 November 2017 09:19

Bupati Santuni 101 Yatim dan Fakir Miskin

PENAJAM  -  Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Yusran Aspar mengatakan, orang yang mendustakan…

Kamis, 23 November 2017 09:19

Sekkab Sayangkan Belum Ada Desa Laporkan Hasilnya

PENAJAM - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser Utara (PPU) H Tohar menutup kegiatan Bulan Bhakti…

Rabu, 22 November 2017 10:15

Maling Sering Beraksi di Kandilo Plaza

TANA PASER  -   Para pedagang di Kandilo Plaza mulai waswas lagi setelah terjadi pembobolan…

Rabu, 22 November 2017 10:13

Positif Narkoba, Sanksi Menanti

TANA PASER  -  Untuk mengantisipasi dan mendeteksi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .