MANAGED BY:
SELASA
12 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

KALTIM

Sabtu, 18 November 2017 07:49
Tak Penuhi Panggilan, Terancam Jadi DPO

PROKAL.CO, BONTANG  –  Kuasa hukum Dody Rondonuwu, John Pricles Silalahi, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang kemarin (17/11). Dia mengaku kedatangannya itu untuk menanyakan salinan putusan Mahkamah Agung terkait putusan Dody.  

“Kami belum menerima salinan itu. Makanya ingin konsultasi dulu ke kejaksaan,” kata John saat ditemui Kaltim Post di Kejari Bontang.

John kaget ada surat panggilan kepada kliennya. Dody diminta datang ke Kejari Bontang pada 20 November. “Sudah ada panggilan, tapi salinan putusan kami belum terima,” terangnya.

Terkait pengajuan peninjauan kembali (PK), John mengaku itu harus dikonsultasikan lebih dulu dengan Dody. Namun, dia memastikan, kliennya itu akan patuh hukum. “Saya harus lihat dulu salinannya,” ujarnya.

Saat disinggung apakah Dody akan datang pada 20 November, dia juga belum bisa memastikan.

Diwawancarai terpisah, Plt Kajari Bontang Agus Kurniawan mengaku sudah meminta bantuan kepada aparat terkait untuk mengeksekusi Dody. Koordinator Bidang Pidana Umum Kejati Kaltim itu menyebut, apabila Dody tidak mengindahkan panggilan sebanyak tiga kali, kejaksaan akan memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang (DPO). “Kalau Senin (20 November, Red) nanti tidak datang, kami panggil lagi pada 27 November,” terangnya.

Agus mengaku sudah menerima surat penangguhan eksekusi. Surat itu dikirim oleh Kantor Advokat/Penasehat Hukum Solikin dengan Nomor 30/S&R/XI/2017. Terkait hal tersebut, dia mengaku masih harus melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Fadil Zumhana sekaligus melakukan analisis.

 

“Adapun penundaan pelaksanaan putusan tersebut dimohonkan karena klien kami saat ini sedang dalam perawatan kesehatan gangguan jantung,” bunyi surat tersebut.

Diketahui, Dody Rondonuwu terlibat korupsi di DPRD Bontang periode 2000–2004, yakni dana operasional dan asuransi DPRD. Kasus ini menjerat seluruh legislator kala itu. Khusus Dody diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 218 juta. Kasus ini sempat terhenti ketika Pengadilan Tipikor Samarinda diresmikan. Pengadilan Negeri (PN) Bontang yang menangani perkara ini menyetop persidangan karena bukan lagi wewenangnya mengadili korupsi.

Setelah menggantung dua tahun lamanya, kasus ini dibuka kembali lewat edaran Mahkamah Agung RI. Disidang di PN Bontang, namun majelis hakim tipikor yang menangani. Dari sidang di peradilan tingkat I itu, Dody dijatuhi hukuman selama 14 bulan pidana penjara. Tak terima, banding ditempuh vonis yang diterimanya malah merangkak naik. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kaltim mengubah putusan menjadi 24 bulan.

Denda pun membengkak dari Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta. Di kasasi, vonis dikuatkan dan denda menurun menjadi Rp 50 juta. (edw/san/k11)


BACA JUGA

Selasa, 12 Desember 2017 10:10

Adang Jaya Banjir, 11 RT Terendam

TANA PASER  -  Bencana banjir yang merendam enam desa dan satu kelurahan di Kecamatan Long…

Selasa, 12 Desember 2017 10:07

Tujuh Desa Belum Terima Kekurangan Alokasi Dana Desa TA 2016

TANA PASER  -  Hingga saat ini, sedikitnya ada tujuh desa yang belum menerima kucuran kekurangan…

Selasa, 12 Desember 2017 10:06

Pemkab Sosialisasikan Germas

PENAJAM   -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) pada hari ini (12/12)…

Selasa, 12 Desember 2017 10:05

BPAN Akan Lakukan Aksi di Kementerian ESDM

TANA PASER  -  Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kabupaten Paser mempertanyakan kembali…

Selasa, 12 Desember 2017 10:05

Geliat Pariwisata dalam Kontribusi PAD

TANA PASER  -  Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Paser sepanjang 2016-2017…

Selasa, 12 Desember 2017 10:01

Reses Dewan Libatkan EO

PENAJAM  -  Reses anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) di penghujung 2017 akan melibatkan…

Selasa, 12 Desember 2017 09:56

KPU Perkirakan Empat Calon Bertarung

PENAJAM  -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan bakal ada empat pasangan calon kepala…

Selasa, 12 Desember 2017 09:55

Hari Ini, KPU Launching Ayo Memilih

PENAJAM  -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan partisipasi…

Selasa, 12 Desember 2017 09:54

Corak Bangsa Ditentukan dari Pengamalan Pilar-Pilar Kebangsaan

PENAJAM  -  Kemampuan melaksanakan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka…

Selasa, 12 Desember 2017 09:54

Panwaslu Akan Menggelar Kemah Pengawasan Pilkada

PENAJAM  -  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Penajam Paser Utara (PPU) akan menggelar kemah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .