MANAGED BY:
SELASA
12 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

KALTIM

Senin, 20 November 2017 09:53
Bupati Ragu Teken SK Pengangkatan CPNS

Jika Perkara K2 Belum Berkekuatan Hukum Tetap

PROKAL.CO, PENAJAM  -  Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar meragukan kebenaran dokumen milik tenaga honorer kategori dua (K2) yang dinyatakan lulus CPNS 2013. Sehingga, bupati ragu untuk menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS.

Hampir empat tahun masalah ini bergulir dan belum ada titik temu, sehingga 38 honorer K2 membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Persidangan mulai bergulir September dan majelis hakim PTUN Samarinda memutuskan perkara dimenangkan oleh pihak K2 pada 9 November lalu. Kalah dalam persidangan, pemerintah daerah memutuskan untuk upaya banding. Bahkan, bupati menginginkan masalah ini diselesaikan di tingkat kasasi. Apabila sidang banding nantinya pemerintah daerah kalah lagi. “Kita menempuh jalur hukum, kalau bisa sampai kasasi,” kata Yusran pada media ini, kemarin.

Honorer K2 yang didominasi tenaga pendidik ini, diragukan keabsahan berkasnya. Karena disinyalir ada beberapa honorer yang mengabdi mulai 2006 dan 2007.  Sementara yang masuk K2 adalah mereka yang mengabdi sebelum 2005. “Menurut pejabat lama, semestinya tidak ada lagi. 2005 sudah selesai semua K1 (honorer kategoi satu). Sudah diakomodir semua. Dan ini (K2) sebagian bukan mengabdi 2005. Tapi ada 2005 dan 2007, itu yang diragukan,” terang bupati.

Mantan Anggota DPR RI ini mengaku ragu menandatangani SK pengangkatan CPNS bagi K2 karena masalah kebenaran dokumen. Bupati juga rawan terseret pidana jika kemudian hari ada pihak lain yang membuktikan dokumen tersebut palsu. “Ada pernyataan mutlak bupati (membenarkan keabsahan dokumen K2), bisa dibawa ke pidana kalau ada bermasalah. Pernyataan mutlak itulah membuat saya tidak meneken (SK pengangkatan) sampai saat ini,” jelas Yusran.

Bupati mengaku bersedia menerbitkan SK pengangkatan CPNS tersebut jika sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan. “Buktikan dulu kalau memang dokumen K2 itu benar. Kalau ssudah keputusan hukum tetap, kita laksanakan (terbitkan SK pengangkatan). Kalaupun kemudian hari, misalnya ada gugatan kalau ini (dokumen K2) palsu. Dan kenapa bupati menekan SK-nya. Saya tidak salah lagi. Karena kita melaksanakan atas perintah pengadilan,” ujar dia.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengambil ancang-ancang untuk menganggarkan gaji pengangkatan K2 menjadi CPNS untuk mengantisipasi pemerintah kalah lagi pada saat banding atau di tingkat kasasi nantinya. BKPP mengajukan anggaran gaji tersubut di APBD Perubahan 2017. Namun bupati melarang menganggarkan gaji tersebut di APBD Perubahan karena masih berproses di pengadilan. “Tidak dulu (diakomodir di APBD Perubahan). Karena perkaranya masih jalan. Gampang aja itu (soal gaji). Kalau memang diangkat (jadi CPNS). Ya, kita gaji,” tegasnya.

Sebelumnya, Kasubag Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setkab PPU Pitono membenarkan, sidang perkara tersebut dimenangkan oleh pihak tenaga honorer K2. “Kita (Pemkab PPU) kalah. Isi keputusannya, kita diperintahkan untuk menerbitkan  SK pengangkatan CPNS,” kata Pitono.

Setelah dinyatkaan kalah dalam persidangan ini, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Bupati PPU Yusran Aspar telah memberikan persetujuan kepada Bagian Hukum dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk melakukan upaya hukum lain. “Senin (27/11) depan kita mengajukan banding di PTUN Samarinda,” ujar Pitono.

Bangian Hukum akan berkoordinasi dengan BKPP untuk melengkapi berkas pendukung terkait materi perkara. “Proses banding tidak jauh dari pokok sengketa yang pernah kita susun, bahwa ada permasalahan dengan dokumen pendukungnya,” terangnya.

Bupati Yusran Aspar memerintahkan agar menggunakan hak akta otentik bagi K2 yang lolos tes CPNS pada 2013 dan telah terbit Nomor Induk Pegawai (NIP). Namun, Bagian Hukum akan mengkaji terlebih dahulu terkait penggunaan hak akta otentik tersebut. Itu dilakukan untuk memastikan tidak berdampak terhadap kebijakan bupati. Karena pada saat penerbitan NIP, bupati menandatangani surat pernyataan keabsahan data K2. “Kita masih mengkaji pelaporan pidana pemerintah ke K2 dengan menggunakan hak akta otentik,” terangnya.

Selama gugatan bergulir di PTUN Samarinda, salah satu materi gugatan para K2 adalah Nomor Induk Pegawai (NIP) telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin. Selain itu, mereka juga mangacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 9 tahun 2012 menyatakan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau bupati setelah menerima penetapan NIP dari BKN harus menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS paling lambat 25 hari setelah NIP terbut keluar. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam pasal 63 ayat 1 bahwa peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon ASN.

Tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus tes CPNS 2013 sebanyak 68 orang. Namun, pemerintah daerah meragukan kebenaran dokumen administrasi yang dimiliki oleh K2. Beberapa kali melakukan verifikasi data K2 mulai 2014, 2015 dan 2016. Berdasarkan hasil verifikasi data, dari 68 orang tersebut, 21 diantaranya telah dinyatakan gugur lantaran tidak memenuhi syarat. Dari 21 K2 yang dicoret dalam daftar itu, 16 diantaranya gugur sebelum pengusulan nomor induk pengawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin dan lima orang dinyatakan gugur setelah diterbitkan NIP-nya. Jadi yang tersisa 47 orang. Tetapi satu orang di antaranya telah mendapatkan SK pengangkatan CPNS karena berkasnya dinyatakan tidak bermasalah. Namun, 46 orang belum jelas nasibnya.

Pertengahan tahun ini, K2 kembali menyurati Pemkab PPU melalui kuasa hukum mereka untuk meminta penerbitan SK pengangkatan CPNS. Namun surat tersebut tidak diindahkan, sehingga menggugat di PTUN Samarinda, yang mana majelis hakim memutuskan K2 menang. Tapi, pemkab melakukan upaya banding. Jika dikemudian hari telah ada hukum tetap dan menyatakan K2 menang, pemerintah daerah hanya akan menerbitkan SK pengangkatan CPNS sesuai jumlah K2 yang melayangkan gugatan di PTUN, yakni 38 orang. (kad/san)


BACA JUGA

Selasa, 12 Desember 2017 10:10

Adang Jaya Banjir, 11 RT Terendam

TANA PASER  -  Bencana banjir yang merendam enam desa dan satu kelurahan di Kecamatan Long…

Selasa, 12 Desember 2017 10:07

Tujuh Desa Belum Terima Kekurangan Alokasi Dana Desa TA 2016

TANA PASER  -  Hingga saat ini, sedikitnya ada tujuh desa yang belum menerima kucuran kekurangan…

Selasa, 12 Desember 2017 10:06

Pemkab Sosialisasikan Germas

PENAJAM   -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) pada hari ini (12/12)…

Selasa, 12 Desember 2017 10:05

BPAN Akan Lakukan Aksi di Kementerian ESDM

TANA PASER  -  Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kabupaten Paser mempertanyakan kembali…

Selasa, 12 Desember 2017 10:05

Geliat Pariwisata dalam Kontribusi PAD

TANA PASER  -  Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Paser sepanjang 2016-2017…

Selasa, 12 Desember 2017 10:01

Reses Dewan Libatkan EO

PENAJAM  -  Reses anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) di penghujung 2017 akan melibatkan…

Selasa, 12 Desember 2017 09:56

KPU Perkirakan Empat Calon Bertarung

PENAJAM  -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan bakal ada empat pasangan calon kepala…

Selasa, 12 Desember 2017 09:55

Hari Ini, KPU Launching Ayo Memilih

PENAJAM  -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan partisipasi…

Selasa, 12 Desember 2017 09:54

Corak Bangsa Ditentukan dari Pengamalan Pilar-Pilar Kebangsaan

PENAJAM  -  Kemampuan melaksanakan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka…

Selasa, 12 Desember 2017 09:54

Panwaslu Akan Menggelar Kemah Pengawasan Pilkada

PENAJAM  -  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Penajam Paser Utara (PPU) akan menggelar kemah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .