MANAGED BY:
SENIN
26 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL
Senin, 20 November 2017 09:53
Bupati Ragu Teken SK Pengangkatan CPNS

Jika Perkara K2 Belum Berkekuatan Hukum Tetap

PROKAL.CO, PENAJAM  -  Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar meragukan kebenaran dokumen milik tenaga honorer kategori dua (K2) yang dinyatakan lulus CPNS 2013. Sehingga, bupati ragu untuk menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS.

Hampir empat tahun masalah ini bergulir dan belum ada titik temu, sehingga 38 honorer K2 membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Persidangan mulai bergulir September dan majelis hakim PTUN Samarinda memutuskan perkara dimenangkan oleh pihak K2 pada 9 November lalu. Kalah dalam persidangan, pemerintah daerah memutuskan untuk upaya banding. Bahkan, bupati menginginkan masalah ini diselesaikan di tingkat kasasi. Apabila sidang banding nantinya pemerintah daerah kalah lagi. “Kita menempuh jalur hukum, kalau bisa sampai kasasi,” kata Yusran pada media ini, kemarin.

Honorer K2 yang didominasi tenaga pendidik ini, diragukan keabsahan berkasnya. Karena disinyalir ada beberapa honorer yang mengabdi mulai 2006 dan 2007.  Sementara yang masuk K2 adalah mereka yang mengabdi sebelum 2005. “Menurut pejabat lama, semestinya tidak ada lagi. 2005 sudah selesai semua K1 (honorer kategoi satu). Sudah diakomodir semua. Dan ini (K2) sebagian bukan mengabdi 2005. Tapi ada 2005 dan 2007, itu yang diragukan,” terang bupati.

Mantan Anggota DPR RI ini mengaku ragu menandatangani SK pengangkatan CPNS bagi K2 karena masalah kebenaran dokumen. Bupati juga rawan terseret pidana jika kemudian hari ada pihak lain yang membuktikan dokumen tersebut palsu. “Ada pernyataan mutlak bupati (membenarkan keabsahan dokumen K2), bisa dibawa ke pidana kalau ada bermasalah. Pernyataan mutlak itulah membuat saya tidak meneken (SK pengangkatan) sampai saat ini,” jelas Yusran.

Bupati mengaku bersedia menerbitkan SK pengangkatan CPNS tersebut jika sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari pengadilan. “Buktikan dulu kalau memang dokumen K2 itu benar. Kalau ssudah keputusan hukum tetap, kita laksanakan (terbitkan SK pengangkatan). Kalaupun kemudian hari, misalnya ada gugatan kalau ini (dokumen K2) palsu. Dan kenapa bupati menekan SK-nya. Saya tidak salah lagi. Karena kita melaksanakan atas perintah pengadilan,” ujar dia.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengambil ancang-ancang untuk menganggarkan gaji pengangkatan K2 menjadi CPNS untuk mengantisipasi pemerintah kalah lagi pada saat banding atau di tingkat kasasi nantinya. BKPP mengajukan anggaran gaji tersubut di APBD Perubahan 2017. Namun bupati melarang menganggarkan gaji tersebut di APBD Perubahan karena masih berproses di pengadilan. “Tidak dulu (diakomodir di APBD Perubahan). Karena perkaranya masih jalan. Gampang aja itu (soal gaji). Kalau memang diangkat (jadi CPNS). Ya, kita gaji,” tegasnya.

Sebelumnya, Kasubag Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setkab PPU Pitono membenarkan, sidang perkara tersebut dimenangkan oleh pihak tenaga honorer K2. “Kita (Pemkab PPU) kalah. Isi keputusannya, kita diperintahkan untuk menerbitkan  SK pengangkatan CPNS,” kata Pitono.

Setelah dinyatkaan kalah dalam persidangan ini, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Bupati PPU Yusran Aspar telah memberikan persetujuan kepada Bagian Hukum dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk melakukan upaya hukum lain. “Senin (27/11) depan kita mengajukan banding di PTUN Samarinda,” ujar Pitono.

Bangian Hukum akan berkoordinasi dengan BKPP untuk melengkapi berkas pendukung terkait materi perkara. “Proses banding tidak jauh dari pokok sengketa yang pernah kita susun, bahwa ada permasalahan dengan dokumen pendukungnya,” terangnya.

Bupati Yusran Aspar memerintahkan agar menggunakan hak akta otentik bagi K2 yang lolos tes CPNS pada 2013 dan telah terbit Nomor Induk Pegawai (NIP). Namun, Bagian Hukum akan mengkaji terlebih dahulu terkait penggunaan hak akta otentik tersebut. Itu dilakukan untuk memastikan tidak berdampak terhadap kebijakan bupati. Karena pada saat penerbitan NIP, bupati menandatangani surat pernyataan keabsahan data K2. “Kita masih mengkaji pelaporan pidana pemerintah ke K2 dengan menggunakan hak akta otentik,” terangnya.

Selama gugatan bergulir di PTUN Samarinda, salah satu materi gugatan para K2 adalah Nomor Induk Pegawai (NIP) telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin. Selain itu, mereka juga mangacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 9 tahun 2012 menyatakan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau bupati setelah menerima penetapan NIP dari BKN harus menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS paling lambat 25 hari setelah NIP terbut keluar. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam pasal 63 ayat 1 bahwa peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon ASN.

Tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus tes CPNS 2013 sebanyak 68 orang. Namun, pemerintah daerah meragukan kebenaran dokumen administrasi yang dimiliki oleh K2. Beberapa kali melakukan verifikasi data K2 mulai 2014, 2015 dan 2016. Berdasarkan hasil verifikasi data, dari 68 orang tersebut, 21 diantaranya telah dinyatakan gugur lantaran tidak memenuhi syarat. Dari 21 K2 yang dicoret dalam daftar itu, 16 diantaranya gugur sebelum pengusulan nomor induk pengawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin dan lima orang dinyatakan gugur setelah diterbitkan NIP-nya. Jadi yang tersisa 47 orang. Tetapi satu orang di antaranya telah mendapatkan SK pengangkatan CPNS karena berkasnya dinyatakan tidak bermasalah. Namun, 46 orang belum jelas nasibnya.

Pertengahan tahun ini, K2 kembali menyurati Pemkab PPU melalui kuasa hukum mereka untuk meminta penerbitan SK pengangkatan CPNS. Namun surat tersebut tidak diindahkan, sehingga menggugat di PTUN Samarinda, yang mana majelis hakim memutuskan K2 menang. Tapi, pemkab melakukan upaya banding. Jika dikemudian hari telah ada hukum tetap dan menyatakan K2 menang, pemerintah daerah hanya akan menerbitkan SK pengangkatan CPNS sesuai jumlah K2 yang melayangkan gugatan di PTUN, yakni 38 orang. (kad/san)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 24 Februari 2018 08:26

Pengedar Pil Koplo Dibekuk

PENAJAM  -   Satreskoba Polres Penajam Paser Utara (PPU) meringkus pengedar pil koplo di Perumahan…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:24

Singgih Jabat Kapolsek Waru

PENAJAM  -   Mutasi di lingkungan Polres Penajam Paser Utara (PPU) kembali bergulir.…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:24

Jual Sabu untuk Beli Velg Motor

TANA PASER  –  AS, warga Jalan Noto Sunardi yang dibekuk jajaran Satuan Reserse Narkoba…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:21

Warga Binaan Diajarkan Bercocok Tanam

TANA PASER  –   Para narapidana atau warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II…

Sabtu, 24 Februari 2018 08:21

Jumat Barokah Bersama TLC Batu Sopang

TANA PASER  -   Komunitas Tunecca Lovers Community (TLC) yang berdomisili di Kecamatan…

Jumat, 23 Februari 2018 08:53

Simpan Sabu di Lampu Belajar

TANA PASER  –  Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satrekoba)  Polres Paser kembali…

Jumat, 23 Februari 2018 08:51

Diduga Ikut Berkampanye

PENAJAM  -  Panwaslu PPU tengah mengkaji dugaan keterlibatan Camat Sepaku Risman Abdul dalam…

Jumat, 23 Februari 2018 08:50

Rutan Over Kapasitas, Didominasi Tahanan Narkoba

TANA PASER  –  Sekira 50 persen dari 506 warga binaan  Rumah Tahanan (Rutan) Kelas…

Jumat, 23 Februari 2018 08:49

Camat Sepaku Terancam Sanksi

PENAJAM  -   Dugaan keterlibatan Camat Sepaku Risman Abdul dalam kegiatan kampanye salah paslon…

Jumat, 23 Februari 2018 08:48

Sabran: Tak Ada Kelangkaan Elpiji 3 Kg

PENAJAM  -  Harga elpiji 3 kilogram (Kg) di PPU mengalami lonjakan beberapa pekan terakhir,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .