MANAGED BY:
SABTU
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL
Senin, 20 November 2017 09:55
Giliran Multiyears Ditunda, Sekolah Mangkrak Rampung 2018

PROKAL.CO, DITERJANG  defisit anggaran sejak 2015 silam, sejumlah proyek pendidikan di Kukar masih mangkrak. Lebih dari setengah triliun rupiah dana APBD Kukar 2016 terpaksa menutupi utang proyek pada 2015. Rasionalisasi anggaran harus dilakukan untuk menutupi hasrat membangun yang tak sesuai kemampuan. Puluhan bangunan sekolah akhirnya mangkrak.

Tak jelas kapan dilanjutkan, bangunan sekolah SMP 1 di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Tenggarong, tampak masih rata dengan tanah. Sejak dihancurkan pada 2015, pengerjaan fisik pembangunan gedung sekolah terhenti. Aktivitas belajar-mengajar harus dialihkan ke gedung SMK 2 Tenggarong di Jalan Ahmad Dahlan. Mengalah dengan kondisi tersebut, siswa dengan status menumpang itu kini belajar dengan jadwal siang. Tepatnya kurang dari setengah hari.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar Alif Turiadi membeberkan, proyek gedung sekolah mangkrak membuat miris banyak pihak. Hanya, nyaris tak ada solusi selain melakukan pemangkasan anggaran alias rasionalisasi sejak 2015 lalu. Tak hanya puasa belanja proyek baru, juga penghentian proyek fisik yang dinilai belum mendesak. Menurut dia, untuk fasilitas pendidikan sebenarnya termasuk program prioritas pembangunan di Kukar.

"Makanya 2018 mendatang, semua sekolah mangkrak serta fasilitas pendidikan yang sempat tertunda harus dianggarkan. Biar saja kami korbankan dulu anggaran proyek multiyears. Demi menuntaskan proyek yang sudah ada. Sebab, proyek yang sudah berjalan menjadi mubazir jika tidak dilanjutkan," ujar Alif.

Jumlah proyek sekolah di Kukar mencapai 30 sekolah. Walaupun sekolah di tingkat SMA masuk ranah Pemprov Kaltim sejak dikeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jumlah utang Pemkab Kukar kepada pihak ketiga untuk  pembayaran proyek mencapai sekitar Rp 564 miliar.

Alif menyebutkan, legislatif sangat serius menunda penganggaran proyek multiyears di Kukar. Apalagi, proyek multiyears yang diusulkan, terancam mangkrak lantaran kemampuan keuangan daerah yang minim. Belum lagi, adanya proyek multiyears baru yang dinilai tidak mendesak. Jumlahnya fantastis mencapai Rp 1,7 triliun. "Terserah Pemkab Kukar mengusulkan untuk menganggarkan proyek tersebut. Kami tentu tidak menyetujuinya. Yang sudah berjalan saja mangkrak," tambah politikus Partai Gerindra itu.

 

Dulu, lanjut Alif, mangkraknya pembangunan proyek sekolah merupakan peninggalan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang kini berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum (PU). Diduga, hasrat membangun proyek pendidikan sangat besar tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Tak hanya berkaitan proyek pendidikan, DCKTR juga mengambil alih kegiatan proyek kesehatan. Sayangnya, sejumlah proyek pendidikan dan kesehatan disoal karena banyak yang tak sesuai dengan teknis pendidikan dan kesehatan.

Misalnya saja, pembangunan RSUD Dayaku Raja di Kota Bangun DCKTR sempat menuai masalah. Sebab, beberapa ruang medis serta ruang operasi, tidak sesuai standar. Untuk pembangunan RSUD mestinya dilakukan Dinas Kesehatan (Diskes). "Makanya saat itu, melalui peraturan bupati, akhirnya proyek pendidikan dikembalikan pelelangannya di Disdikbud. Begitu juga proyek kesehatan diserahkan pada Diskes. Ternyata, pada 2016 lalu kewenangan dikembalikan, namun anggaran tidak dikucurkan. Makanya tetap saja mangkrak," tambahnya.

Sejumlah sekolah sempat mangkrak pembangunannya, seperti SMP 1 Tenggarong, SMA 1 Tenggarong dan SMP 2 Tenggarong. "Yang pasti kami bertekad, 2018 ini semua rampung. Mohon pemkab menuntaskan proyek yang sudah ada. Jangan yang baru lagi diusulkan. Kasihan sekali anak-anak kita sekolah saja harus menumpang," tutupnya. (qi/waz/k9/san)

loading...

BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .