MANAGED BY:
SENIN
11 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | METROPOLIS | HUKUM DAN KRIMINAL | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | KECAMATAN

METROPOLIS

Jumat, 24 November 2017 09:31
Sinergi dengan Kemampuan Kapasitas Ekonomi Masyarakat

Oleh: Dr M Muhdar Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

PROKAL.CO, MASYARAKAT  yang tinggal di sekitar industri pengolahan migas Balikpapan, ternyata tidak lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat Manggar yang jauh dari tontonan kemewahan hiruk-pikuk industri migas. Masyarakat di area ini adalah pihak yang sewaktu-waktu akan menerima risiko bencana ekologi saat kilang minyak mengalami bencana kebakaran atau karena alasan lain. Kondisi area perairan di Teluk Balikpapan tidak luput dari potensi bahaya pencemaran minyak, baik karena aktivitas pengilangan maupun sebab lain. Dumping atas limbah minyak dari kapal-kapal tanker yang berlabuh atau yang melintasi Teluk Balikpapan dapat menjadi sumber “pengancam” masyarakat pesisir yang tinggal di Balikpapan Barat sampai dengan wilayah Pesisir Penajam Paser Utara.

Bangunan argumentasi yang ingin meniadakan prinsip keadilan dan lingkungan, hanya karena alasan proyek strategis nasional tidak boleh meniadakan sisi manfaat industri migas bagi masyarakat lokal. Kegiatan usaha migas harus bisa disinergikan dengan kemampuan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar dan pengusaha lokal. Etatisme ekonomi yang melahirkan “orang lapar” dan mempertahankan “orang kenyang” dalam industri migas sebagai bagian dari cara mempertahankan visi penjajah dalam bentuk yang lain, sekaligus meniadakan akses keadilan masyarakat lokal terhadap sumber daya alam yang seharusnya didapatkan.

Sebelumnya, pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) dalam sudut pandang hukum memiliki ruang untuk diperdebatkan. Terutama aspek keadilan pengelolaan, distribusi manfaat, dan aspek lingkungan. Karena secara historis memunculkan praktik-praktik ketidakadilan dalam pengelolaan, distribusi manfaat secara adil tidak ditemukan oleh daerah penghasil maupun pengolah. Bahkan, terjadi distribusi risiko lingkungan (lihat kasus MT Panos G yang membuang sludge oil di Teluk Balikpapan tahun 2004), termasuk potensi risiko lingkungan masa yang akan datang.


Pasca penetapan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (UU Migas), praktik distribusi manfaat belum diimplementasikan dengan baik. Meskipun prinsip-prinsip yang diidealkan menurut hukum telah dirumuskan dengan baik dalam UU ini, seperti asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan (lihat pasal 2 UU Migas).

Daerah pengolah migas seperti Kota Balikpapan ikut dalam pusaran perdebatan dan realita ketidakadilan dan rendahnya distribusi manfaat “ekonomi migas”, terutama serapan tenaga kerja lokal dan keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan-kegiatan usaha migas, baik hulu maupun hilir.

Keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha hilir migas (lihat jenis kegiatan usaha hilir, pasal 5 ayat 2 dan pasal 1 ayat 10 dan 11 UU Migas), seyogianya dapat menjadi jawaban atas permasalahan di atas. Baik karena alasan hukum maupun persoalan keadilan. Dari aspek hukum, analisis substansi dapat terekam melalui ketentuan berikut:

1. Adanya kewajiban pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri (lihat pasal 4 huruf l PP 36 Tahun 2004, pasal 79 PP 35/2004, dan pasal 42 huruf h UU Migas). Rumusan norma seperti ini dikategorikan sebagai norma mandatory untuk dilaksanakan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara yang ditugaskan dalam pengelolaan migas. Ketentuan yang sama ditemukan pada level ketentuan organik seperti Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri (khususnya aspek lingkungan dan penggunaan sumber daya manusia lokal sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi), dan pasal 2 ayat (1) Permen ESDM Nomor 31/2013.

2. Kemampuan pengusaha lokal dalam menyediakan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam pembangunan kilang minyak di Kota Balikpapan sebagaimana diatur dalam UU Migas dan produk hukum “turunannya” harus dimaknai sebagai bagian dari menerapkan prinsip kepastian dalam negara hukum (rechtssicherheit).

Dalam perspektif keadilan, pengusaha lokal dapat mengambil sebagian tanggung jawab negara untuk menyediakan lapangan kerja lokal untuk menghindari kecemburuan sosial akibat praktik peminggiran secara ekonomi selama ini. Pengusaha lokal akan bertanggung jawab secara sosial dan moral pasca kegiatan migas di Balikpapan berakhir pada saat pengusaha dari luar daerah telah kembali ke tempat asal dengan meninggalkan kemiskinan dan biaya-biaya sosial (termasuk externality cost) yang diakibatkan oleh kegiatan migas. Mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, terutama tindakan yang tidak mendistribusikan kegiatan “ekonomi migas” kepada pengusaha lokal merupakan cara mengulangi peristiwa-peristiwa buruk yang pernah ada dalam praktik pengelolaan migas selama ini. (*/rus/k1)


BACA JUGA

Senin, 11 Desember 2017 08:45

Mahasiswi Jadi Brand Ambasador

KLINIK  kecantikan, Niar Natural Skin Care punya cara jitu dalam mempromosikan produk-produknya.…

Senin, 11 Desember 2017 08:43

Proses Sampai ke Meja Hijau

BALIKPAPAN   -  Panwaslu Balikpapan mulai menyusun strategi untuk melakukan pencegahan pelanggaran…

Senin, 11 Desember 2017 08:41

Retribusi Pantai Manggar Ditarget Rp 4 M

BALIKPAPAN  -  Pemkot dan DPRD Balikpapan menarget retribusi pantai Manggar Segara Sari pada…

Senin, 11 Desember 2017 08:40

Berlumut, Banyak Sampah dan Bau Pesing

BALIKPAPAN   -   Kondisi Tugu Keluarga Berencana (KB) yang ada di kawasan simpang tiga Jalan…

Senin, 11 Desember 2017 08:37

Punya Kenangan di Pinrang, Akui Hebat dalam Berpolitik

BALIKPAPAN   -   Bagi warga Sulawesi Selatan, pasti sudah tidak asing lagi dengan…

Senin, 11 Desember 2017 08:33

Mau ke Polres, Parkir di GPK

BALIKPAPAN   -   Pemanfaatan Gedung Parkir Klandasan (GPK) mendapat dukungan Polres Balikpapan.…

Senin, 11 Desember 2017 08:32

Pasokan Aman, Masyarakat Jangan Panik

BALIKPAPAN   -  Pertamina RU V Balikpapan memastikan pasokan tabung elpiji tiga kilogram di…

Minggu, 10 Desember 2017 09:42

Maksimalkan Bisnis Travel Agent

BALIKPAPAN - Bisnis travel masih memiliki potensi cukup besar di Balikpapan meskipun kondisi ekonomi…

Minggu, 10 Desember 2017 09:40

Angkasa Pura Sediakan Ruang Tunggu Kaum Difabel

BALIKPAPAN - Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS)  Sepinggan, Balikpapan, semakin ramah…

Minggu, 10 Desember 2017 09:38

Harus Rutin Diperiksa, Jangan Terlalu Lama Main Gadget

MENJAGA kesehatan mata tidak kalah penting dari menjaga kesehatan tubuh lainnya. Berbagai kemudahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .