MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Jumat, 24 November 2017 09:31
Sinergi dengan Kemampuan Kapasitas Ekonomi Masyarakat

Oleh: Dr M Muhdar Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

-

PROKAL.CO, MASYARAKAT  yang tinggal di sekitar industri pengolahan migas Balikpapan, ternyata tidak lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat Manggar yang jauh dari tontonan kemewahan hiruk-pikuk industri migas. Masyarakat di area ini adalah pihak yang sewaktu-waktu akan menerima risiko bencana ekologi saat kilang minyak mengalami bencana kebakaran atau karena alasan lain. Kondisi area perairan di Teluk Balikpapan tidak luput dari potensi bahaya pencemaran minyak, baik karena aktivitas pengilangan maupun sebab lain. Dumping atas limbah minyak dari kapal-kapal tanker yang berlabuh atau yang melintasi Teluk Balikpapan dapat menjadi sumber “pengancam” masyarakat pesisir yang tinggal di Balikpapan Barat sampai dengan wilayah Pesisir Penajam Paser Utara.

Bangunan argumentasi yang ingin meniadakan prinsip keadilan dan lingkungan, hanya karena alasan proyek strategis nasional tidak boleh meniadakan sisi manfaat industri migas bagi masyarakat lokal. Kegiatan usaha migas harus bisa disinergikan dengan kemampuan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar dan pengusaha lokal. Etatisme ekonomi yang melahirkan “orang lapar” dan mempertahankan “orang kenyang” dalam industri migas sebagai bagian dari cara mempertahankan visi penjajah dalam bentuk yang lain, sekaligus meniadakan akses keadilan masyarakat lokal terhadap sumber daya alam yang seharusnya didapatkan.

Sebelumnya, pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) dalam sudut pandang hukum memiliki ruang untuk diperdebatkan. Terutama aspek keadilan pengelolaan, distribusi manfaat, dan aspek lingkungan. Karena secara historis memunculkan praktik-praktik ketidakadilan dalam pengelolaan, distribusi manfaat secara adil tidak ditemukan oleh daerah penghasil maupun pengolah. Bahkan, terjadi distribusi risiko lingkungan (lihat kasus MT Panos G yang membuang sludge oil di Teluk Balikpapan tahun 2004), termasuk potensi risiko lingkungan masa yang akan datang.


Pasca penetapan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (UU Migas), praktik distribusi manfaat belum diimplementasikan dengan baik. Meskipun prinsip-prinsip yang diidealkan menurut hukum telah dirumuskan dengan baik dalam UU ini, seperti asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan (lihat pasal 2 UU Migas).

Daerah pengolah migas seperti Kota Balikpapan ikut dalam pusaran perdebatan dan realita ketidakadilan dan rendahnya distribusi manfaat “ekonomi migas”, terutama serapan tenaga kerja lokal dan keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan-kegiatan usaha migas, baik hulu maupun hilir.

Keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha hilir migas (lihat jenis kegiatan usaha hilir, pasal 5 ayat 2 dan pasal 1 ayat 10 dan 11 UU Migas), seyogianya dapat menjadi jawaban atas permasalahan di atas. Baik karena alasan hukum maupun persoalan keadilan. Dari aspek hukum, analisis substansi dapat terekam melalui ketentuan berikut:

1. Adanya kewajiban pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri (lihat pasal 4 huruf l PP 36 Tahun 2004, pasal 79 PP 35/2004, dan pasal 42 huruf h UU Migas). Rumusan norma seperti ini dikategorikan sebagai norma mandatory untuk dilaksanakan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara yang ditugaskan dalam pengelolaan migas. Ketentuan yang sama ditemukan pada level ketentuan organik seperti Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri (khususnya aspek lingkungan dan penggunaan sumber daya manusia lokal sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi), dan pasal 2 ayat (1) Permen ESDM Nomor 31/2013.

2. Kemampuan pengusaha lokal dalam menyediakan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam pembangunan kilang minyak di Kota Balikpapan sebagaimana diatur dalam UU Migas dan produk hukum “turunannya” harus dimaknai sebagai bagian dari menerapkan prinsip kepastian dalam negara hukum (rechtssicherheit).

Dalam perspektif keadilan, pengusaha lokal dapat mengambil sebagian tanggung jawab negara untuk menyediakan lapangan kerja lokal untuk menghindari kecemburuan sosial akibat praktik peminggiran secara ekonomi selama ini. Pengusaha lokal akan bertanggung jawab secara sosial dan moral pasca kegiatan migas di Balikpapan berakhir pada saat pengusaha dari luar daerah telah kembali ke tempat asal dengan meninggalkan kemiskinan dan biaya-biaya sosial (termasuk externality cost) yang diakibatkan oleh kegiatan migas. Mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, terutama tindakan yang tidak mendistribusikan kegiatan “ekonomi migas” kepada pengusaha lokal merupakan cara mengulangi peristiwa-peristiwa buruk yang pernah ada dalam praktik pengelolaan migas selama ini. (*/rus/k1)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 14 November 2018 08:47

Simpang Km 5,5 Rawan Lakalantas

BALIKPAPAN  -   Kepadatan arus lalu lintas di simpang Km…

Rabu, 14 November 2018 08:45

Desember, Pejabat Eselon II Dimutasi

BALIKPAPAN  –  Mutasi pejabat Eselon II di lingkungan Pemkot Balikpapan…

Rabu, 14 November 2018 08:43

Pemprov Lanjutkan Program Beasiswa

SAMARINDA  –   Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi menilai, peningkatan…

Rabu, 14 November 2018 08:42

Rizal Dukung Raperda Pengurangan Sampah Plastik

BALIKPAPAN   –   Pemerintah Kota terus berupaya mengurangi sampah plastik…

Rabu, 14 November 2018 08:40

93 Peserta Lolos Passing Grade

BALIKPAPAN   -  Hari terakhir pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri…

Rabu, 14 November 2018 08:38

Ratusan APK Melanggar Aturan

BALIKPAPAN   -  Badan Pengawaslu (Bawaslu) meminta peserta Pemilu 2019 agar…

Rabu, 14 November 2018 08:37

Tak Perlu Direvisi, Tingkatkan Pengawasan

BALIKPAPAN  –  Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2016 tentang…

Rabu, 14 November 2018 08:36

Balikpapan Utara Butuh Pasar Induk

BALIKPAPAN  -   Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Minyak hingga…

Selasa, 13 November 2018 08:27

MEGAPROYEK

Proyek Borneo Bay City, sebuah mahakarya dari Agung Podomoro Land…

Selasa, 13 November 2018 08:25

KPU Bantah 72.849 Data Pemilih Bermasalah

BALIKPAPAN  -  KPU membantah adanya 72.849 data pemilih bermasalah dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .