MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL
Selasa, 09 Januari 2018 09:16
Dokter RSUD “Curhat” lewat Spanduk

Jasa Pelayanan Belum Dibayarkan

MENUNTUT HAK: Forum dokter spesialis RSUD PPU mengelu lewat spanduk terkait jasa pelayanan sejak Maret 2017 yang belum dibayarkan.

PROKAL.CO, PENAJAM  - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penajam Paser Utara (PPU) belum menyalurkan jasa pelayanan kepada seluruh pegawai rumah sakit sejak Maret 2017. Beberapa bulan belum dibayarkan jasa pelayanan, dokter spesialis pun mencurahkan keluahannya di spanduk yang dibentangkan di depan rumah sakit, Senin (8/1). Spanduk yang bertuliskan “Kami tidak akan mogok walaupun jasa kami tidak dibayar sejak Maret 2017” tertanda forum Dokter Spesialis RSUD PPU.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) PPU dr. Manaek Sihotang menyatakan, sampai saat ini jasa pelayanan yang menjadi hak bagi tenaga medis belum dibayarkan oleh manajemen rumah sakit. Sehingga sejumlah dokter spesialis sempat melakukan aksi dengan membentangkan spanduk sebagai bentuk kekecewaan. Selain itu, formulasi pembagian jasa pelayanan juga mengalami perubahan.  Sistem yang terbaru, pendapatan rumah sakit terlebih disisihkan untuk biaya pengeluaran.

“Sisa dari biaya pengelaran itu yang dibagi lagi 60 persen untuk jasa sarana dan 40 persen jatah pelayanan. Jadi, jasa sarana dua kali dapat. Padahal sebelumnya kan pendapatan langsung dibagi,” kata Manaek Sihotang.

Direktur RSUD PPU dr. Jansje Grace Makisurat membenarkan jasa pelayanan belum dibagikan kepada seluruh pegawai rumah sakit sejak Maret 2017 sampai saat ini. Karena ada permasalahan yang belum terselesaikan. Manajemen rumah sakit telah beberapa kali mengajak para dokter spesialis untuk duduk bersama membahas pembagian jasa layanan tersebut, namun tidak pernah hadir.

“Teman-teman tidak mau hadir ketika membicarakan pembagiannya seperti apa. Saya bisa saja keras dalam artian menentukan sendiri di internal manajemen. Tapi, kami tidak menghendaki itu, keputusan harus ditempuh secara demokratis. Misalnya dokter berapa, para medis, administrasi da manajemen berapa. Tapi setiap kalau rapat masalah ini, mereka tidak mau datang,” jelas Grace Makisurat saat ditemui di ruang kerjanya.

Bahkan Grace Makisurat menuding, para dokter spesialis sendiri yang memicu keterlambatan pembayaran jasa pelayanan tersebut. “Jasa layanan belum disalurkan semua. Satu rumah sakit belum dibagi karena menunggu mereka. Diundang untuk membahas masalah pembagian mereka tidak hadir. Jadi sebenarnya mereka menyandera, sehingga beberapa bulan jasa pelayanan belum dibayarkan,” tuturnya.

Grace Makisurat membeberkan, titik permasalahan terletak pada sistem pembagian. Sebelumnya, sistem pembagian pendapatan rumah sakit dibagi dalam bentuk bruto. Untuk jasa sarana sebesar 56 persen dan 44 persen untuk jasa pelayanan. Surat Keputusan (SK) Bupati PPU mengatur tentang pembangian tersebut dan mengamanatkan kepada direktur RSUD untuk mengaturnya

“Dulu di perda (peraturan daerah) memang mendelegasikan langsung ke direktur untuk pembagian. Tapi sekarang harus melalui SK bupati. Dulu pembagian langsung bruto 56-40 persen. Sekarang netto (pendapatan bersih) yang dibagi. Sistem ini, menurut mereka kecil dapatnya. Sekarang pendapatan rumah sakit dipotong untuk biaya pengeluaran. Pendapatan bersih itu dibagi lagi 60 persen untuk jasa sarana seperti untuk pembelian solar, perbaikan WC, tempat tidur pasien dan sebagainya. Dan 40 persen untuk jasa pelayanan. Nah, jasa pelayanan ini dibagi kepada seluruh tim yang ada di rumah sakit berdasarkan tingkatan. Sebelumnya memang dokter spesialis mendapat Rp 50 juta per orang dan yang terkecil hanya Rp 75 ribu. Sekarang memang agak berkurang. Kita juga akan membagi berdasarkan asas keadilan. Seluruh komponen yang ada di rumah sakit harus dapat jasa pelayanan itu,” tuturnya.

Jasa pelayanan ini, menurut Grace Makisurat, merupakan kebijakan pemerintah daerah. Sama halnya dengan insentif pegawai. “Rumah sakit ini kan milik pemerintah daerah. Nah, yang menentukan untuk bagi hasil itu adalah pemerintah daerah. Manajemen rumah sakit memperjuangkan sehingga muncul angka 60-40 persen. Padahal sebelumya, di bawah 40 persen, setelah kita lakukan lobi maka disetujui lah 40 persen itu,” tandasnya. (kad/san)

loading...

BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .