MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

HUKUM DAN KRIMINAL

Sabtu, 13 Januari 2018 07:55
Jerat Hukum Pembuat Game Berkonten Negatif

KONSULTASI HUKUM Diasuh Oleh: DR Abdul Rais SH, MH

PROKAL.CO, Belakangan ini banyak beredar game yang berkonten negatif seperti pornografi, mengandung unsur kebencian, sampai SARA. Apakah dasar hukum yang melarang pembuat gameuntuk membuat game seperti itu? Apa hukuman yang tepat untuk menjerat pembuat konten game seperti ini?

Rissa, Balikpapan

 

Jawaban

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Pengaturan mengenai game diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik (Permenkominfo 11/2016). Game dalam Permenkominfo 11/2016 dikenal dengan istilah Permainan Interaktif Elektronik adalah aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (objectives) dan aturan (rules) berbasis elektronik berupa aplikasi perangkat lunak.

Pembuat game disebut dengan Penyelenggara Permainan Interaktif Elektronik (Penyelenggara), yaitu setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum yang menciptakan, memproduksi, mendistribusikan, dan/atau menyebarkan permainan interaktif elektronik.

Permenkominfo 11/2016 bertujuan untuk mengklasifikasikan Permainan Interaktif Elektronik yang membantu:

a.    Penyelenggara dalam memasarkan produk Permainan Interaktif Elektronik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia; dan

b.    masyarakat Pengguna, termasuk orang tua dalam memilih Permainan Interaktif Elektronik yang sesuai dengan usia Pengguna.

 

Berdasarkan Permenkominfo 11/2016, Permainan Interaktif Elektronik yang tidak dapat diklasifikasikan apabila konten yang terdapat pada produk:

a.    menampilkan dan/atau memperdengarkan pornografi;

b.    merupakan kegiatan judi yang dapat menggunakan uang asli ataupun uang virtual yang dapat ditukarkan menjadi uang asli; dan/atau

c.    bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Kewajiban Pembuat Game/Penyedia Layanan Aplikasi Melalui Internet (Over The Top) Jika game tersebut melalui internet, maka merujuk juga pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) (“SE Menkominfo 3/2016”). Dalam SE Menkominfo 3/2016, pembuat game dikenal dengan istilah Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Layanan Over The Top).

Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya. Sedangkan Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Jadi SE Menkominfo 3/2016 melarang pembuat game melalui internet untuk menyediakan layanan yang berkonten negatif yang melanggar kesusilaan dan pornografi, mengandung ucapan kebencian (hate speech), serta memuat konten yang menimbulkan konflik atau pertentangan antar SARA.

Menurut Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Teguh Arifiyadi, pengaturan mengenai game terdapat dalam Pemenkominfo 11/2016 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permenkominfo 19/2014).

Lebih lanjut Teguh Arifiyadi menjelaskan bahwa pada dasarnya, baik game berbasis aplikasi ataupun berbasis web itu terhubung dengan Internet Protocol (“IP”) yang diwujudkan dalam bentuk domain. Apabila game tersebut mengandung konten negatif, maka yang akan di blokir adalah domainnya. Baik Pemenkominfo 11/2016 maupun Permenkominfo 19/2014 hanya mengatur sanksi yang bersifat preventif dan administratif. Terhadap ketentuan pidananya, kita dapat merujuk kepada undang-undang terkait dengan jenis tindak pidannya.

Jika game mengandung konten pornografi, maka ketentuan pidananya merujuk padaUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU 44/2008”) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Jika game bekonten perjudian, maka sanksinya bisa merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan UU ITE. Namun, perlu diingat bahwa pemblokiran situs sebagai bentuk sanksi administratif tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap pembuat game berkonten negatif tersebut.

Apakah game berkonten pornografi boleh dibuat? Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Itu artinya game yang bermuatan unsur pornografi dilarang dibuat.

Apakah sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pembuat game yang memuat unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA? Sanksinya yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. (*)

 

loading...

BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 07:49

Aniaya Bayi, Ayah Tiri Dipolisikan

BITUNG   —  Kejadian tragis dialami bayi laki-laki yang masih…

Selasa, 11 Desember 2018 07:49

Pungli Prona, Ketua RT Jadi Tersangka

TANJUNG   -   Ketua RT 5 Desa Uwi Kecamatan Muara…

Selasa, 11 Desember 2018 07:47

Pasang Tiang, Jatuh Tersengat Listrik

BANJARMASIN   -  Empat pekerja pemasang tiang Internet dilarikan ke…

Selasa, 11 Desember 2018 07:45

Warga Pantai Lango ‘Seruduk’ BPN

PENAJAM   -   Warga Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam,…

Senin, 10 Desember 2018 07:51

Baru Tiga Minggu Kerja, Maut Menjemput

PALU   -  Korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pimpinan…

Senin, 10 Desember 2018 07:48

TNI Bantah Serang KKSB Pakai Bom

Jakarta  -  TNI membantah tudingan menggunakan serangan bom saat melakukan…

Senin, 10 Desember 2018 07:47

Rektor Janji Beri Konfirmasi

Pekanbaru   -  Rektor sebuah kampus di Pekanbaru, Riau, inisial MR…

Senin, 10 Desember 2018 07:46

Bermain di Laut, Tiga Siswa SD Hilang

BARRU  --  Tiga siswa Sekolah Dasar (SD) dilaporkan hilang di…

Sabtu, 08 Desember 2018 07:31

Dua Polisi Ditangkap Selundupkan Narkotika

KUTACANE  –  Dua oknum kepolisian Polres Gayo Lues, berpangkat Brigadir…

Sabtu, 08 Desember 2018 07:29

Laporan Ombudsman Dinilai Janggal

JAKARTA –  Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI (ORI)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .