MANAGED BY:
MINGGU
18 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

BISNIS

Selasa, 13 Februari 2018 09:10
Gubernur Baru BI Harus Lebih Berpihak pada UMKM

PROKAL.CO, GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo akan meletakkan jabatannya pada Mei 2018. Namun, dia masih memiliki kesempatan menjadi gubernur BI lagi. Semuanya bergantung pada kebijakan Presiden Joko Widodo. Saat ini, empat nama sudah sampai di meja presiden yang karib disapa Jokowi itu.

Mereka adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, penjabat Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Agus.

Tugas gubernur BI periode mendatang juga tidak mudah karena tantangan domestik dan global makin kompleks. Selain itu, gubernur BI juga diharapkan lebih berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, BI tidak saja bertugas menjaga stabilitas moneter. BI juga bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan pembayaran).

Keberhasilan BI dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan,” kata Founder Indosterling Capital William Henley, Senin (12/2).

Dia menambahkan, peran BI dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan berkaitan erat dengan UMKM. Sebab, para pelaku usaha membutuhkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang stabil disertai kemudahan dalam mengakses kredit perbankan.

Nilai tukar dan kredit perbankan adalah kunci bagi UMKM. Kestabilan nilai tukar rupiah, terutama terhadap dolar AS (USD), amat dibutuhkan pelaku UMKM.

Sebab, masih banyak UMKM yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Harga bersaing dan kualitas lebih baik dibandingkan bahan baku lokal jadi alasan.

Misalnya, produk kain tenunan khusus yang diimpor pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dari Hong Kong maupun Korea Selatan.  Instabilitas nilai tukar bakal mengganggu pelaku UMKM yang menggantungkan harapan kepada bahan baku impor. Perencanaan bisnis bisa berantakan.

“Cash flow atau arus kas mereka pun berpotensi berdarah-darah. Muaranya adalah kredit macet karena ketidakmampuan membayar cicilan kredit (dengan catatan pelaku UMKM memperoleh pinjaman dari bank),” tambah William.

Dia menambahkan, jika hal itu terjadi, pelaku UMKM akan dirugikan. Perbankan penyalur pinjaman pun akan menderita.

Sebab, peningkatan rasio kredit macet (non performing loan/NPL) berkorelasi dengan ketidaksehatan sebuah bank.  Peran BI dalam mendorong UMKM juga tergambar dalam intermediasi perbankan.

“Intermediasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung. Penghubung antara masyarakat yang menyimpan dana dalam berbagai bentuk simpanan dan masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit,” kata William.

Namun, sesuai dari catatan BI, peran bank dalam mendorong UMKM di tanah air masih belum maksimal. Indikatornya adalah porsi kredit UMKM perbankan pada tahun lalu hanya berada pada kisaran 15 persen.

Padahal, UMKM merupakan motor utama perekonomian Indonesia. UMKM juga pernah disebut Gubernur BI Agus Martowardojo merupakan kunci penciptaan sumber ekonomi baru di tanah air. 

BI juga mencatat rata-rata pembiayaan UMKM oleh bank di Asia memiliki rasio 11,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 18,7 persen terhadap total pembiayaan.

Khusus untuk Indonesia, penyaluran kredit UMKM Indonesia baru sebesar 7,1 persen terhadap GDP.

“Fakta-fakta ini tentu harus menjadi perhatian gubernur BI periode mendatang. Apalagi, kontribusi UMKM terhadap perekonomian dalam negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun,” kata William.

Dia menambahkan, peningkatan fungsi intermediasi adalah keniscayaan agar pelaku UMKM dapat berekspansi hingga menembus pasar ekspor. BI pada periode kepemimpinan Agus juga telah memiliki program pengembangan UMKM sebagai bagian dari pengendalian inflasi.  

Bentuknya adalah pengembangan klaster berupa sekelompok UMKM di sektor-sektor penyumbang inflasi. Mulai bawang putih, cabai merah hingga padi.  Tercatat sudah 169 klaster yang dikembangkan dengan meliputi 20 komoditas ketahanan pangan di 44 Kantor Perwakilan BI. Klaster-klaster itu memanfaatkan lahan seluas 6.298 hektare dan menyerap 29.250 tenaga kerja.

“Siapa pun yang menjadi gubernur BI  tentunya tak perlu ragu melanjutkan program tersebut. Jangan ada sikap alergi meneruskan kebijakan baik dari pemimpin sebelumnya. Apalagi, inflasi berkorelasi dengan tingkat suku bunga yang jadi bagian dari kebijakan moneter BI,” kata William.

Dia juga berharap gubernur BI pengganti Agus bisa melanjutkan pencapaian periode sebelumnya, termasuk di sektor UMKM.

“Sebab, pada akhirnya, BI harus hadir memberikan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas William. (jos/jpnn/san)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 17 Februari 2018 08:35

Ratusan Tamu Undangan Meriahkan Imlek

BALIKPAPAN  - Tahun Anjing Tanah pada perayaan Imlek tahun ini dirayakan meriah di Grand Ballroom,…

Sabtu, 17 Februari 2018 08:33

Kurangi Pengangguran, Kemnaker Siapkan Strategi untuk Industri

KEMENTERIAN  Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan berbagai cara untuk mengurangi pengangguran.…

Jumat, 16 Februari 2018 08:10

Lion Air Group Buka Rute Balikpapan-Malinau

BALIKPAPAN  -   Guna memperluas akses destinasi penerbangan sekaligus memperkuat konektivitas,…

Jumat, 16 Februari 2018 08:09

BPS Beberkan Rantai Distribusi Beras hingga Daging Sapi

BADAN Pusat Statistik (BPS) menjelaskan rantai distribusi bahan pangan, mulai dari beras, cabai merah,…

Jumat, 16 Februari 2018 08:07

Bea Cukai Amankan 12.414 Unit Iphone dan Xiaomi

SEBANYAK  12.144 unit ponsel bermerk dagang Iphone dan Xiaomi diamankan Direktorat Jenderal Bea…

Kamis, 15 Februari 2018 08:55

Cari Cara Pajaki Pelaku Usaha di Medsos

DIREKTORAT  Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan mencari cara untuk mengenakan…

Kamis, 15 Februari 2018 08:48

Laba Bank BUMN Kian Besar

JAKARTA  –  Laba bersih BUMN perbankan membesar. Rata-rata bank BUMN mampu memperbaiki…

Kamis, 15 Februari 2018 08:38

Malaysia dan Filipina Butuh 4 Juta Ton Jagung dari Indonesia

MENTERI  Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan saat ini Indonesia sedang gencar melakukan ekspor…

Rabu, 14 Februari 2018 08:24

Aptrindo Balikpapan Gelar Sosialisasi

BALIKPAPAN   -   Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo)…

Rabu, 14 Februari 2018 08:19

2017, PHE Raih Untung Rp3,4 T

PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha PT Pertamina di sektor hulu minyak dan gas bumi, mencatatkan kinerja…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .