MANAGED BY:
RABU
23 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Rabu, 14 Februari 2018 08:00
KPU Tetapkan 16 Parpol Memenuhi Syarat

Terdapat Empat Partai Baru

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR  –   Sebanyak 16 partai politik (parpol) di Kalimantan Utara (Kaltara) ditetapkan memenuhi syarat (MS) di tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara sebagai peserta pemilu 2019 mendatang. Partai-partai tersebut yakni Nasdem,PKS,PKB,Gerindra,PPP,PDI-P,Demokrat

PKPI,Perindo, Berkarya,Garuda,PSI,Golkar,PBB,Hanura, dan PAN.

Penetapan itu dilakukan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan parpol di Tanjung Selor, Minggu (11/2) malam.

Namun, itu belum hasil akhir. Karena hasil rekapitulasi 16 parpol yang dinyatakan memenuhi syarat di tingkat provinsi itu akan disampaikan ke KPU RI yang kemudian akan direkapitulasi dan ditetapkan di tingkat pusat, Sabtu (17/2) nanti.

“Sementara kita masih menunggu hasil di pusat dulu. Apakah dinyatakan memenuhi syarat secara nasional untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019 atau tidak,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui usai rapat pleno tersebut.

Pelaksanaan rekapitulasi tersebut, kata dia, sebenarnya tidak rumit. Hanya saja cukup menguras tenaga mengingat prosesnya dilakukan sejak awal Oktober 2017 dengan tahapan yang berbeda-beda. Di tengah tahapan itu, terbit keputusan KPU nomor 233 yang menyatakan parpol peserta pemilu tahun 2014 tidak dilakukan proses verifikasi yang berangkat dari salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017.

Namun, kata dia, di akhir pelaksanaan verifikasi tersebut muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berangkat dari judicial review dengan memerintahkan untuk dilakukannya verifikasi semua parpol yang ada.

“Di situ KPU bersikap dengan melakukan koordinasi secara kelembagaan dengan DPR RI untuk meminta revisi pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang batasan waktu penetapan parpol. Tapi tidak disetujui,” jelasnya.

Kemudian KPU meminta agar pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan (perpu) mengingat waktu yang sudah sangat mepet. Namun permintaan tersebut juga tidak dapat disetujui.

Tak berhenti sampai di situ, KPU juga meminta penambahan anggaran yang kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan penambahan personel mengingat tahapan yang dilakukan cukup rumit dan tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Tapi, lagi-lagi usulan itu ditolak. “Tapi di situ KPU tetap menjalankan keputusan MK tersebut dengan cara melakukan revisi PKPU tentang mekanisme verifikasi,” kata Surya.

Jadi, proses verifikasi itu lebih disederhanakan. Dalam hal ini KPU mengambil sampel dengan ketentuan 10 persen untuk yang jumlah anggotanya di bawah 100 orang dan 5 persen yang di atas 100 orang. Bahkan anggota yang mewakili itu dikumpulkan oleh parpol untuk mengikuti proses verifikasi oleh KPU di sekretariat parpol masing-masing.

“Untuk proses sebelum keputusan MK itu keluar, kami harus mendatangi hingga ke pelosok-pelosok sesuai dengan alamat keanggotaan parpol yang kami terima. Jika dilakukan seperti itu tentu membutuhkan waktu dan biaya yang besar,” bebernya.

Pastinya proses verifikasi yang dilakukan ini cukup panjang dan persyaratannya juga cukup banyak, sehinnga banyak parpol yang awalnya terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinyatakan gugur. Dalam hal ini dari 70 parpol baru yang memiliki badan hukum, hanya empat yang lolos hingga akhir tahapannya. (iwk/eza/kpnn)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 19 Mei 2018 00:50

Pasar Masih Jadi Strategi Kampanye Khofifah

MOJOKERTO  -  Calon Gubernur (Cagub) Jatim Khofifah Indar Parawansa rupanya menjadikan pasar…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:49

Pengurus Parpol Lapor Pemilik Akun FB

TARAKAN  - Beberapa pengurus partai politik seperti PKS, PAN, PBB dan Gerindra mendatangi Mako…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:48

Pasangan Asyik Masih Berpeluang Ikut Debat

JAKARTA  -  Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, lembaganya masih mempelajari rekomendasi…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:47

Kader Jadi Tersangka Korupsi

INDOPOS  -  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai,…

Jumat, 18 Mei 2018 07:42

Tidak Jera Pasang APK Ilegal

SANGATTA   -   Panwaslu Kutai Timur (Kutim) menjalin kerjasama dengan Satpol PP …

Jumat, 18 Mei 2018 07:39

PSI Merasa Dizalimi, Siap Melawan Secara Hukum

JAKARTA  -  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Bawaslu melimpahkan kasus…

Jumat, 18 Mei 2018 07:39

Prabowo Masih Rahasiakan Nama Cawapres

JAKARTA   -  Prabowo Subianto tidak mau terpancing menyebutkan siapa calon wakil presiden…

Jumat, 18 Mei 2018 07:38

Ketua PPS Terancam Dipecat

TERNATE  -  Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate Selatan,…

Jumat, 18 Mei 2018 07:37

Panwaslu Paser Akan Bentuk 574 Pengawas TPS

TANA PASER  -  Semakin dekatnya tahapan pemilihan Gubernur Kalimantan Timur, membuat Panitia…

Jumat, 18 Mei 2018 07:37

Gugatan PTUN Ditolak, Hanura Versi Daryatmo Tak Diakui Menkumham

JAKARTA   -   Waketum DPP Hanura versi Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), Sutrisno Iwantono…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .