MANAGED BY:
MINGGU
18 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Rabu, 14 Februari 2018 09:48
Konflik Perkebunan Kian Kronis, Disbun Jangan Hanya Duduk Manis

LSM Stabil: Harus Serius Atasi Konflik Perkebunan Kaltim

“Sampai dengan saat ini, tidak ada langkah hebat yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dalam menekan angka konflik yang terjadi di Kaltim,” ujar koordinator LSM Stabil Balikpapan, Hery Sunaryo

PROKAL.CO, BALIKPAPAN   -  Konflik perkebunan di Kaltim kian kronis. Menanggapi kondisi ini, LSM Stabil Balikpapan menilai, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kaltim tidak serius dalam penanganannya.

“Sampai dengan saat ini, tidak ada langkah hebat yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dalam menekan angka konflik yang terjadi di Kaltim,” ujar koordinator LSM Stabil Balikpapan, Hery Sunaryo kepada wartawan, Selasa (13/2).

 Dia menyebutkan, berdasarkan topologi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kalimantan, sebanyak 201 konflik tenurial terjadi antara masyarakat dengan pemegang izin. Konflik itu terjadi di 28 provinsi, yang mana Kaltim dan Sumatera Selatan berada di urutan keempat dengan jumlah 56 konflik. Di bawahnya, ada Riau dengan 36 konflik dan Jambi dengan 26 konflik.

“Banyaknya konflik tenurial di Kaltim bersumber dari kasus lama yang belum diselesaikan, kemudian muncul lagi konflik baru. Sehingga, tren setiap tahun meningkat,” sebutnya.


Hery mencontohkan, konflik yang kini terjadi antara masyarakat kelompok tani dan PT KAN di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kutim.

Dinas Perkebunan Kaltim, kata dia, harus berani membuat terobosan serta langkah hebat yang tersistematis untuk penanganan konfIik-konflik tersebut.

“Enggak bisa hanya duduk manis membiarkan berbagai konflik ini terjadi,” tandasnya.

Beberapa problem konflik perkebunan di Kaltim sebenarnya bisa dilihat dari isu yang terjadi. “Misalnya, salah satu pemicu konflik tersebut adalah ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu penghambat. Kemudian, penentuan kawasan KBKT yang terlihat jelas sebagai penghambat efektivitas tata kelola hutan di Indonesia, khususnya di Kaltim,” katanya.

Sepanjang tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, Kalimantan berada di posisi kedua setelah Sumatera terkait konflik tenurial.

“Tentu ini harusnya menjadi catatan serius buat Disbun Kaltim untuk meminimalisasi konflik perkebunan yang terjadi di Kaltim,” terangnya.

 
Konflik di Kaltim seringkali terjadi, karena ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dengan implementasi di lapangan. Terjadi ketimpangan dalam proses penerbitan izin.

Selain itu, pemberian izin yang tidak terkoordinasi serta tidak partisipatif, kurang efektifnya konsultasi publik, ditambah lemahnya pemprov dalam penanganan konflik. Bisa dikatakan, pemerintah lalai atau abai dalam menjaga hak masyarakat lokal maupun masyarakat adat.

“Hal ini penting untuk disuarakan, karena konflik tenurial di Kaltim sangat dominan di sektor perkebunan di Kaltim. Hal ini sangat dapat dirasakan. Dengan banyaknya konflik yang terjadi, namun tidak ada penanganan yang jelas terhadap konflik yang terjadi,” katanya.

Terlebih Disbun Kaltim, kata Hery, seolah tak paham dalam pengelolaan dan penanganan konflik perkebunan ini. Sehingga, konflik perkebunan di Kaltim setiap tahun meningkat.


“Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kaltim tahun 2017, kasus pertanahan yang ditangani sebanyak tujuh kasus, tiga di antaranya adalah konflik sektor perkebunan. Dengan problem klasik berupa ganti rugi lahan yang belum selesai dan kasus tumpang tindih lahan,” ungkapnya.


Data Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim tahun 2017 ada 56 kasus, terdiri dari kasus lahan dan nonlahan. Kasus lahan terdiri dari ganti rugi lahan, tumpang tindih perizinan, okupasi atau pendudukan, dan tanah adat mencapai 60 persen atau sebanyak 41 kasus.


“Sedangkan kasus nonlahan terdiri dari tuntutan plasma, pembagian hasil, tidak memiliki IUP, penolakan masyarakat, dan lain-lain mencapai 32 persen atau sebanyak 19 kasus,” sebutnya.


Disbun Kaltim, lanjut Hery, tidak boleh tinggal diam. Harus berani membuat terobosan guna mengatasi berbagai konflik yang terjadi. Pasalnya, semakin lama konflik, semakin besar biaya sosial yang muncul. Belum lagi dampak psikologisnya. Sehingga, penting untuk melahirkan ide gagasan yang tepat dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

“Sebagian besar konflik yang terjadi adalah kasus lama yang belum ada penyelesaiannya hingga saat ini,” ungkapnya lagi.

Dari berbagai konflik yang terjadi, pihak perusahaan umumnya menyelesaikan dengan cara penegakan hukum. Masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun menggarap lahannya, kerap kalah ketika digugat perusahaan di pengadilan. Dengan finansial dan SDM mumpuni yang dimiliki pihak perusahaan, tentu masyarakat selalu kalah dalam proses penyelesaian konflik di pengadilan. (tur/rus/k1)

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 17 Februari 2018 09:13

Bakar Uang Kertas, Persembahan untuk Para Dewa

MASYARAKAT  Tionghoa tengah berbahagia. Mereka sedang merayakan Tahun Baru Imlek 2569. Berbagai…

Sabtu, 17 Februari 2018 09:11

Copot Paksa, Tunggu Instruksi

BALIKPAPAN   -  Alat peraga kampanye (algaka) menjadi perhatian serius Satpol PP dan Panwaslu…

Sabtu, 17 Februari 2018 09:10

Tim Sukses Harus Taat Aturan

BALIKPAPAN   -  Genderang mencari suara untuk Pilgub Kaltim sudah ditabuh KPU. Tahapan pelaksanaan…

Sabtu, 17 Februari 2018 09:09

Minta Lanjutkan Program Kaltim Hijau

SAMARINDA  -  Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak meminta kepada gubernur yang terpilih dalam…

Sabtu, 17 Februari 2018 09:09

Inspektorat Audit Utang Daerah

PENAJAM  -  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki utang Rp 127 miliar pada…

Sabtu, 17 Februari 2018 09:08

Golput Bukan Pilihan

BALIKPAPAN  -  Warga yang tak ikut memilih atau golongan putih (golput) dalam pesta demokrasi,…

Sabtu, 17 Februari 2018 09:07

Ada Program KLIK, Permudah Investasi Bidang Industri

Selama tiga tahun (2013-2016), Perusda Kota Balikpapan mengaku telah menyumbang ke kas daerah sebesar…

Jumat, 16 Februari 2018 08:55

Perusda Harus Profit Oriented

BALIKPAPAN   -   DPRD Balikpapan mendukung penuh penerapan sistem direct call oleh Pelindo…

Jumat, 16 Februari 2018 08:53

Dermaga Wisata Menunggu Ambruk

PENAJAM  -    Dermaga wisata di RT 4, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Kabupaten…

Jumat, 16 Februari 2018 08:51

Pesta Laut, Disporapar Siapkan Surprise

BALIKPAPAN   -   Dari sekian banyak agenda kegiatan perayaan HUT ke-121 Kota Balikpapan, pesta…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .