MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL
Kamis, 22 Februari 2018 09:08
Bantah Tak Berbuat Adil

PROKAL.CO, MENGENAI  pemasangan baliho di posko tim pemenangan pasangan calon, Ketua Panwaslu Daud Yusuf menegaskan, di sekretariat atau posko tim pemenangan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati memang dilarang. Panwaslu akan meminta bantuan pihak kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan baliho yang masih terpasang di posko tersebut.

“Memang dilarang ada gambar paslon di posko,” kata Daud Yusuf pada media ini, kemarin (21/2).

Di balik larangan itu, panwaslu sendiri yang memberikan kebijakan kepada Tim Paslon Gafur-Hamdam untuk memasang baliho di posko dengan ukuran 4x7 meter persegi setelah panwaslu menurunkan baliho yang berukuran besar, Selasa (20/2) lalu. Daud Yusuf mengaku, mengakomodir permintaan tim paslon Gafur-Hamdam untuk memasang baliho yang berukuran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ada beberapan teman-teman dari tim paslon meminta posko itu ada identitasnya. Maka dari 7 baliho yang dicetak, satu yang dipasang di posko sebagai penanda. Itu yang kita akomodir,” terang Daud Yusuf.

Namun belakangan mendapat sorotan dari Timses Andi Harahap-Fadly Imawan. Karena di posko paslon yang diusung Golkar dan PDIP ini telah menurunkan baliho yang terpasang di poskonya. Sementara di posko timses yang lain masih terpajang baliho. Perlakuan panwaslu ini dianggap tidak adil. Namun, hal ini dibantah olah Ketua Panwaslu. “Kami tetap adil,” terang Daud Yusuf.

Ia berjanji akan menyelesaikan masalah pemasangan baliho di posko tersebut. Pihaknya kembali akan melakukan pertemuan dengan timses paslon untuk membahsa maslah algaka ini. “Ini hanay miskomunikasi segera kami luruskan. Kita akan sampaikan ke tim pasangan calon mengenai maslah ini. Kita tetap akan menertibkan baliho di posko itu setelah melakukan pendekatan persuasif,” ujar Daud Yusuf.

Mengenai pemasangan algaka, Daud Yusuf mengungkapkan, tim paslon wajib menyampaikan ke KPU sebelum memasang algaka. “Klau ingin memasang balihi terlebih dahulu bersurat ke KPU disertai dengan bukti pemesanan algaka itu. Kemudian KPU nanti memberikan surat balasan disertain stempel registrasi, setlah itu alatpraga baru boleh dipasang,” tuturnya.

Mengenai pemasangan baliho di posko pemenangan paslon, Ketua KPU PPU Feri Mei Efendi jelas berpandangan berbeda dengan Panwaslu. Panwaslu mengatakan baliho dilarang dipasang diposko, sementara Ketua KPU mengungkapkan, masalah larangan pemasangan baliho di posko pemenangan tidak diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota. “Yang pasti di PKPU tidak mengatur masalah larangan baliho di posko,” terangnya.

Terkait dengan kesepakatan mengenai larangan pemasangan baliho di posko pemenangan, KPU justru menyerahkan sepenuhnya kepada panwaslu. “Itu ranahnya panwaslu,” ujar Feri Mei Efendi.

Perbedaan pandangan antara KPU dengan Panwaslu mengenai pemasangan baliho di posko menimbulkan kebingungan timses paslon. Namun, Ketua KPU PPU tetap menolak dianggap bersebrangan pandangan dengan panwaslu terkait dengan masalah tersbeut. “Saya pikir tidak ada perbedaan (antara KPU dengan Panwaslu),” tandasnya. (kad/cal)

loading...

BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .