MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Selasa, 06 Maret 2018 09:21
ASN Diminta Jaga Netralitas

Bawaslu Kaltim Geber Sosialisasi, Melanggar Sanksi Menanti

Galeh Akbar Tanjung

PROKAL.CO, SAMARINDA –  Demi menjaga kondusivitas Kaltim dan terutama netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Provinsi Kaltim, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim sejak dini mengingatkan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas dimaksudkan.

Hal itu selain sudah menjadi hal yang wajib juga sesuai dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 10 November 2017 perihal pengawasan netralitas pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Komisioner Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung mengatakan, netralitas dimaksudkan itu adalah tidak berpihak maupun membuat keputusan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018.

"Jadi dari sekarang kami Bawaslu sudah mengimbau dan meminta semua ASN tanpa terkecuali untuk menjaga netralitas itu. Jangan sampai berpihak kepada paslon manapun, karena itu jelas akan mencederai ke-ASN-annya," kata Galeh, kemarin.

Tak hanya keberpihakan secara nyata yang dilarang, lanjutnya, ASN juga dilarang untuk berkomentar, membuat status, menulis like, maupun membagikan foto-foto paslon di media sosial (medsos).

"Nah hal ini juga menunjukkan bahwa ASN benar-benar netral dari berbagai lini dan sektor manapun, termasuk dunia maya atau digital yang saat ini sedang ramai di zaman now. Semua ada aturannya, semua ada larangannya yang tak boleh ASN dimaksudkan untuk berpihak kepada Paslon manapun," ujarnya dengan tegas.

Lantas bagaimana jika ada ASN dimaksudkan terbukti secara sah tidak netral? Galeh secara tegas mengatakan lagi, pihaknya dalam hal ini Bawaslu memiliki hak untuk melaporkannya ke KASN sebagai pihak yang akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

"Kita akan proses internal Bawaslu dulu, baru kita serahkan ke KASN. Yang jelas sanksinya pasti ada, makanya kami Bawaslu jauh-jauh hari ini sudah memperingatkan untuk ASN menjaga netralitas itu," tandasnya. (**/hai/rus)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 06:33

Copot Stiker Kampanye di Angkot

BADAN  Pengawas Pemilu Kota Kediri berencana menertibkan atribut kampanye peserta pemilu…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:32

Sandiaga Miris Masih Banyak Pengangguran

KEBUMEN —   Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengaku…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:31

Relawan Gojo Aktif Kampanye di Medsos

JAKARTA  -  Keberadaan media sosial (medsos) memiliki peran penting bagi…

Jumat, 14 Desember 2018 07:44

Bahas DPT, KPU Rapat dengan Parpol dan Bawaslu

JAKARTA   -   KPU melakukan pertemuan dengan Bawaslu dan…

Jumat, 14 Desember 2018 07:42

Fraksi PKS DPR Berencana Usulkan Pembentukan Pansus BPJS

JAKARTA   -   Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa…

Jumat, 14 Desember 2018 07:41

Antisipasi Pemilih Siluman Gunakan e-KTP di Pemilu 2019

JAKARTA   -   Peneliti Seven Strategic Studies Girindra Sandino…

Jumat, 14 Desember 2018 07:40

KPAI Dukung MK yang Perintahkan DPR Revisi UU Perkawinan

JAKARTA   -  Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan batas pernikahan anak…

Jumat, 14 Desember 2018 07:39

31 Juta Data Penduduk di Kemdagri, Hanya 4,5 Juta Valid?

JAKARTA   -  Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) Partai…

Jumat, 14 Desember 2018 07:38

KPU Buka Data NIK Pemilih Pemilu kepada Parpol

JAKARTA  -  KPU memperbolehkan partai politik peserta pemilu melihat data…

Kamis, 13 Desember 2018 07:45

Kemendagri Tegas Membantah

JAKARTA  –  Kapuspen Kemendagri Bahtiar memastikan tak ada data penduduk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .