MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Kamis, 08 Maret 2018 10:10
Soroti Alokasi Dana Desa Rp 10,98 Miliar yang Belum Tersalurkan

Pelaporan Hasil Reses Anggota DPD Dapil Kaltim Kaltara, HM Idris

PROKAL.CO, Usai turun menyerap aspirasi di masing-masing daerah pemilihan (dapil), seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membacakan laporan hasil reses pada sidang paripurna masa sidang ke IV tahun 2017-2018 di Ruang Nusantara V Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3).

SALAH satunya, anggota DPD RI dapil Kaltim-Kaltara, HM Idris. Dalam laporannya, Idris yang juga anggota Komite I DPD RI ini menyampaikan beberapa hal, di antaranya, belum tersalurkannya alokasi dana desa (ADD) untuk empat kabupaten yang tersebar di 27 desa di Provinsi Kaltim senilai Rp 10,89 miliar.

Selain itu, kekhawatiran masyarakat pada netralitas ASN dan TNI-Polri yang terlibat dalam proses pemenangan dalam kontestasi Pilgub Kaltim. Masalah distribusi logistik pilkada ke beberapa daerah terpencil di Kaltim dan Kaltara yang berbiaya tinggi, juga dibeberkan di depan forum.

Idris juga menyebutkan hasil reses terkait RUU perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat di wilayah Paser.

“Terkait RUU perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat, di Kabupaten Paser terdapat lembaga adat yang secara kultural memiliki wilayah adat dengan hak ulayatnya dan anggota masyarakat adat. Menyelesaikan hal tersebut, diperlukan keterlibatan lintas sektor,” jelas Idris.

Begitu pula dengan masih adanya permasalahan 8.139 bidang sertifikat lahan masyarakat di 35 desa di Kabupaten Paser, yang akan dimasukkan dalam kawasan cagar budaya. Selain itu, masyarakat di sekitar Taman Hutan Raya (Tahura) di daerah Samboja, Kukar yang meminta Perda RTRW direvisi, mengingat banyaknya kantor pemerintah dan kawasan pemukiman.

“Kami akan memfasilitasi permasalahan pertanahan yang ada dengan melibatkan kementerian terkait dan Bappenas,” jelas Idris.

Laporan disampaikan HM Idris di hadapan seluruh anggota DPD dan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang yang didampingi Wakil Ketua H Nono Sampono dan Prof Dr Hj Darmayanti Lubis.

Dalam kesempatan tersebut, Idris juga mendesak pemerintah pusat agar segera menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang daerah otonomi baru (DOB) yang sudah berada di tangan presiden.

“Ada 173 DOB di seluruh Indonesia. Dengan ditandatanganinya PP tersebut oleh pemerintah, maka wilayah Kaltim dan Kaltara akan memiliki tujuh kabupaten dan kota baru,” jelas senator asal Kaltim usai sidang paripurna.

Ketujuh DOB itu terdiri dari empat wilayah di Provinsi Kaltim, yaitu Kutai Utara, Berau Pantai Pesisir, Kutai Pesisir, dan Paser Selatan. Sedangkan lima di wilayah Provinsi Kaltara, yaitu Sebatik, Kabodaya, Krayan, Apokayan, dan Kota Tanjung Selor.

 

Secara garis besar, ada beberapa laporan hasil reses Kaltim-Kaltara yang sama, seperti masalah pelayanan BPJS Kesehatan dan pengangkatan tenaga guru honorer.

Dalam sidang paripurna juga ditetapkan jadwal masa sidang, yakni mulai 5 Maret hingga 20 Mei mendatang’ sidang paripurna ke-11, dan alat kelengkapan DPD dengan akhir masa sidang penutupan pada 26 April mendatang. 

Sebelum penutupan sidang paripurna, anggota DPD RI asal Provinsi Aceh, Gazali Abas interupsi kepada pimpinan dan mengharapkan kehadiran menteri PAN-RB dalam undangan bertemu DPD RI terhadap tuntutan ribuan nasib guru K-2 untuk diangkat. (**/han/rus/k1)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 10:34

Balikpapan Hanya Rp 90 M, Paser Rp 340 M

BALIKPAPAN –Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)…

Rabu, 20 Maret 2019 10:30

Dewan Usul Pajak THM Gunakan Sistem Lump Sum

BALIKPAPAN–Pihak legislatif mendorong pemerintah kota agar menggunakan sistem lump sum…

Rabu, 20 Maret 2019 10:29

Bawaslu Kaltim Gandeng Fakultas Hukum Uniba

BALIKPAPAN-Untuk meningkatkan proses pengawasan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)…

Rabu, 20 Maret 2019 10:27

BPPDRD Akui PAD Menurun

BALIKPAPAN-Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan…

Selasa, 19 Maret 2019 10:46

Wagub Kecewa Produksi Batu Bara Dibatasi

BALIKPAPAN-Pemprov Kaltim melakukan sejumlah upaya untuk merevisi aturan pemerintah pusat terkait…

Selasa, 19 Maret 2019 10:43

Noor Thoha Kembali Pimpin KPU Balikpapan

BALIKPAPAN-Noor Thoha terpilih kembali untuk menduduki jabatan ketua Komisi Pemilihan…

Selasa, 19 Maret 2019 10:41

Balikpapan Butuh Ekskavator Amfibi

BALIKPAPAN-Tak bisa dipungkiri, sejumlah bendungan pengendali (bendali) banjir di Balikpapan…

Selasa, 19 Maret 2019 10:40

DLH Siap Terapkan OTT

BALIKPAPAN-Volume sampah masyarakat kian meningkat. Untuk itu, perlu inovasi guna…

Selasa, 19 Maret 2019 10:39

Pemkot Kaji Pemisahan BPBD dan Damkar

BALIKPAPAN-Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memisahkan institusi Pemadam Kebakaran (Damkar)…

Senin, 18 Maret 2019 10:36

Lahan Eks Puskib Akan Diserahkan ke Pemkot

BALIKPAPAN-Lahan eks Puskib di Kelurahan Mekarsari, Balikpapan Tengah, yang rencananya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*