MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 09 Maret 2018 08:49
Jangan Sampai Picu Gejolak

Umumkan Calon Kepala Daerah jadi Tersangka

PROKAL.CO, JAKARTA   -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka baru kasus korupsi.

Jika rencana ini diwujudkan, dinilai akan berdampak besar. Masyarakat tentunya bisa mendapatkan panduan untuk bisa memilih sosok yang lebih bersih, namun juga bisa pula menambah potensi konflik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, ada berbagai pandangan terkait pengumuman tersangka peserta pilkada tersebut.

Salah satunya, bisa menimbulkan proses yang tidak diinginkan. Namun, ada pula pandangan hukum yang juga harus dipertimbangkan. ”Misalnya, jangan tangkap Mendagri, tapi kalau Mendagrinya salah bagaimana,” tuturnya.

Yang pasti, setiap penegak hukum tentunya harus mengedepankan azaz praduga tidak bersalah. Serta, memiliki bukti yang mencukupi.

Tentunya, harus ada ketetapan hukum atau inkracht dalam setiap kasus. ”Intinya itulah,” paparnya ditemui dalam acara tim terpadu penanganan konflik di hotel Bidakara, Rabu (7/3).

Dia juga meminta setiap peserta pilkada dan penyelenggara pilkada untuk menhindari politik uang.

Sehingga, tidak terjadi operasi tangkap tangan (OTT), seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. ”Jangan money politic, jangan sampai terjadi OTT,” ujarnya.

Menurutnya, sebenarnya Kemendagri telah menggelar rapat dengan pimpinan KPK terkait penegakan hukum, khususnya dengan adanya momentum pilkada serentak. ”Prinsipnya, saling menghormati dan sepakat untuk melakukan fungsi pencegahan,” terangnya.

Demi membangun demokrasi yang bermartabat, semua lembaga penegak hukum akan mengawal dan mengantisipasi politik uang.

”Dengan demokrasi yang bermartabat, semua bisa jalan. Investasi tetap jalan, pembangunan tetap berjalan,” urainya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, memang untuk menangani money politic itu cukup sulit.

Seharusnya, peserta pilkada ini mencari cara dan konsep yang baik dalam mendapatkan suara. ”Bukan main sogok menyogok,” jelasnya.

Kalau kekuatan uang yang diandalkan, akan menimbulkan masalah. Setidaknya, akan ada ketidakpuasan yang bisa menyulut konflik. ”Ini harus kita jaga jangan sampai terjadi,” paparnya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, pengumuman tersangka terhadap peserta pilkada dalam satu sisi akan membantu masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang diduga melakukan korupsi.

”Namun, kondisinya juga perlu untuk dilihat setiap daerahnya,” paparnya.

Ada kemungkinan pendukung atau simpatisannya nanti akan bergejolak. Sebab, mereka dalam posisi mencoba untuk memenangkan pilkada. ”Ini juga perlu dipertimbangkan,” paparnya. (bay/idr/syn)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 07:48

PKS Bersihkan Loyalis Anis Matta

JAKARTA   -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merombak struktur kepengurusan di sejumlah DPW,…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:45

Aturan Bawaslu Dikangkangi Caleg

MATARAM  -  Pemasangan alat peraga kampanye (APK) sudah banyak dilakukan peserta pemilu. Tidak…

Rabu, 17 Oktober 2018 08:11

MPR : Jangan Pilih Caleg Hamburkan Uang Saat Kampanye

KUTAI KARTANEGARA   -  Wakil Ketua MPR, Mahyudin, menyebut biaya politik yang besar saat kampanye…

Rabu, 17 Oktober 2018 08:09

Rindu Swasembada Pangan Era Pak Harto

 JAKARTA  -  Sebagian masyarakat ada yang rindu sosok Presiden ke-2 Indonesia H Muhammad…

Rabu, 17 Oktober 2018 08:08

Lima Mantan Koruptor Segera Masuk Daftar Caleg DPD

JAKARTA   - Bawaslu mendesak KPU agar kembali memasukan lima orang mantan narapidana korupsi ke…

Rabu, 17 Oktober 2018 08:08

Bamsoet Sebut Sistem Politik Indonesia Miliki Kekhasan

JAKARTA  -  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai sistem politik di Indonesia mempunyai…

Senin, 15 Oktober 2018 08:00

Demokrat PPU Target Tujuh Kursi

PENAJAM  - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan…

Senin, 15 Oktober 2018 07:58

24 Ribu DPT Dihapus

PALANGKA RAYA  -  Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang semula sebanyak 1.737.267 dikurangi menjadi…

Senin, 15 Oktober 2018 07:58

Politikus Gerindra Sarankan Jokowi Minta Maaf

JAKARTA  - Politikus Partai Gerindra Heri Gunawan melihat ada tiga persoalan akut di internal pemerintah…

Sabtu, 13 Oktober 2018 01:01

Jokowi Dinilai Plin Plan

Kabar ditundanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM, setelah sebelumnya mengumumkan kenaikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .