MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 09 Maret 2018 08:49
Jangan Sampai Picu Gejolak

Umumkan Calon Kepala Daerah jadi Tersangka

PROKAL.CO, JAKARTA   -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka baru kasus korupsi.

Jika rencana ini diwujudkan, dinilai akan berdampak besar. Masyarakat tentunya bisa mendapatkan panduan untuk bisa memilih sosok yang lebih bersih, namun juga bisa pula menambah potensi konflik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, ada berbagai pandangan terkait pengumuman tersangka peserta pilkada tersebut.

Salah satunya, bisa menimbulkan proses yang tidak diinginkan. Namun, ada pula pandangan hukum yang juga harus dipertimbangkan. ”Misalnya, jangan tangkap Mendagri, tapi kalau Mendagrinya salah bagaimana,” tuturnya.

Yang pasti, setiap penegak hukum tentunya harus mengedepankan azaz praduga tidak bersalah. Serta, memiliki bukti yang mencukupi.

Tentunya, harus ada ketetapan hukum atau inkracht dalam setiap kasus. ”Intinya itulah,” paparnya ditemui dalam acara tim terpadu penanganan konflik di hotel Bidakara, Rabu (7/3).

Dia juga meminta setiap peserta pilkada dan penyelenggara pilkada untuk menhindari politik uang.

Sehingga, tidak terjadi operasi tangkap tangan (OTT), seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. ”Jangan money politic, jangan sampai terjadi OTT,” ujarnya.

Menurutnya, sebenarnya Kemendagri telah menggelar rapat dengan pimpinan KPK terkait penegakan hukum, khususnya dengan adanya momentum pilkada serentak. ”Prinsipnya, saling menghormati dan sepakat untuk melakukan fungsi pencegahan,” terangnya.

Demi membangun demokrasi yang bermartabat, semua lembaga penegak hukum akan mengawal dan mengantisipasi politik uang.

”Dengan demokrasi yang bermartabat, semua bisa jalan. Investasi tetap jalan, pembangunan tetap berjalan,” urainya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, memang untuk menangani money politic itu cukup sulit.

Seharusnya, peserta pilkada ini mencari cara dan konsep yang baik dalam mendapatkan suara. ”Bukan main sogok menyogok,” jelasnya.

Kalau kekuatan uang yang diandalkan, akan menimbulkan masalah. Setidaknya, akan ada ketidakpuasan yang bisa menyulut konflik. ”Ini harus kita jaga jangan sampai terjadi,” paparnya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, pengumuman tersangka terhadap peserta pilkada dalam satu sisi akan membantu masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang diduga melakukan korupsi.

”Namun, kondisinya juga perlu untuk dilihat setiap daerahnya,” paparnya.

Ada kemungkinan pendukung atau simpatisannya nanti akan bergejolak. Sebab, mereka dalam posisi mencoba untuk memenangkan pilkada. ”Ini juga perlu dipertimbangkan,” paparnya. (bay/idr/syn)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 07:29

Terkesan seperti Cerdas Cermat

DEBAT perdana capres-cawapres sudah berlangsung Kamis (17/1) malam lalu. Sayangnya…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:27

Bawaslu Kaji Keterlibatan Kades

SURABAYA  -  Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilihan…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:27

Pengamat: Lebih Baik Biayai Infrastruktur

JAKARTA  - Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto…

Jumat, 18 Januari 2019 08:01

Ketua DPRD Kota Blitar Meninggal, saat Berangkat Nobar Debat Capres

BLITAR   -   Sekretaris DPC PDIP Kota Blitar Glebot Catur…

Jumat, 18 Januari 2019 07:59

Pak SBY Absen di Debat Perdana

JAKARTA   -  Mantan anggota DPR RI Ruhut Sitompul turut…

Jumat, 18 Januari 2019 07:58

Kredibilitas Hary Tanoe Sukses Angkat Elektabilitas Perindo

JAKARTA    -  Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai tren…

Jumat, 18 Januari 2019 07:57

Giring Ganesha: Debat Capres Tak akan Mengubah Pilihan

JAKARTA   -   Giring Ganesha memberikan pandangan soal debat…

Jumat, 18 Januari 2019 07:56

Delapan Faktor Menentukan Skor Debat Capres

JAKARTA   -   Publik akan memberikan penilaian kepada peserta debat…

Kamis, 17 Januari 2019 07:54

KPU Larang Capres-Cawapres Persoalkan Pancasila hingga UUD 1945 saat Debat

JAKARTA   -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pasangan capres-cawapres…

Kamis, 17 Januari 2019 07:52

Charta Politika: #2019GantiPresiden Lebih Populer dari #01JokowiLagi

JAKARTA   - Lembaga survei Charta Politika melakukan survei soal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*