MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

UTAMA

Selasa, 13 Maret 2018 08:39
Pak Gub, Sudahlah…

CATATAN Oleh: Eko Satiya Hushada

Eko Satiya Hushada

PROKAL.CO, MUNGKIN  DPR RI bersama Pemerintah perlu membuat rancangan Undang-Undang untuk kemudian menjadi Undang-Undang, mengatur posisi kepala daerah berkenaan dengan pelaksanaan pilkada di daerah. Belajar dari ajang pemilihan gubernur (pilgub) 2018 di Kaltim, banyak pelajaran penting yang bisa menjadi catatan pemerintah pusat. Intinya, bahwa kepala daerah harus bersikap netral ketika ada anggota keluarganya yang menjadi peserta pilkada di wilayahnya.

Kita semua tahu, putera Gubernur Awang Faroek Ishak, Awang Ferdian Hidayat, maju sebagai calon wakil gubernur bersama Walikota Samarinda, Syaharie Jaang. Sementara peserta lainnya, yang notabene adalah pesaing Jaang-Awang Ferdi, juga punya posisi di pemerintahan, yang tak bisa diabaikan,  bersentuhan dengan kekuasaan Gubernur. 

Sebut saja Walikota Balikpapan Rizal Effendi, yang menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Sofyan Hasdam. Beberapa hari belakangan ini harus bertegang urat syaraf dengan Gubernur Awang Faroek, karena Gubernur mencoba ‘main kekuasaan’ terhadap Rizal. Mulai dari permintaan Gubernur agar Rizal mundur dari jabatan walikota, sampai soal penempatan orangnya gubernur sebagai Penjabat atau Plt Walikota.

Sikap Gubernur ini bikin geleng kepala. Geleng sampai sakit kepala. Sakit karena kaget, sekelas Gubernur kok nggak mengerti aturan. Nggak ngertinya dobel pula. Nggak ngerti bahwa Rizal tak harus mundur, nggak ngerti bahwa Plt secara otomatis dijabat oleh wakilnya.

Sudah jelas aturannya, bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri di pilkada yang masih di wilayah provinsinya, maka tidak ada kewajiban ia harus mundur. Cukup cuti di luar tanggungan negara. 

Ketentuan mengenai kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Sedangkan ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu 1/2014) yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yakni  UU No 1/2015. Itu pun telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dari serangkaian syarat-syarat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,  wajib mundur ketika ia mencalonkan diri di luar wilayah provinsinya. Misalnya saja ketika Rizal menjadi calon gubernur di Kalsel, maka ia wajib mundur. Namun, cukup cuti di luar tanggungan negara dan tak boleh menggunakan fasilitas negara, jika ikut pilkada di wilayah provinsinya sendiri.

Cuti bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Sedangkan bagi Bupati atau walikota dan atau wakilnya, izin cuti diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri. Cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan kepada kepala daerah yang diberi cuti.

Ini juga yang ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Soni Sumarsono, saat saya mewawancarainya akhir pekan lalu di Jakarta. “Tidak ada kewajiban mundur kalau pencalonannya satu wilayah,” begitu kata Dirjen Otda.

Begitu juga soal Plt wali kota, otomatis dijabat oleh wakil wali kota. “Bukan diambil di luar wakil wali kota. Kecuali wakil walikotanya juga ikut menjadi calon, berhalangan tetap atau tidak ada wakil. Baru Gubernur menunjuk yang lain untuk menjadi Plt Walikota,” kata Soni lagi.

Untungnya, Dirjen masih ‘membela’ Gubernur, ketika tahu Gubernur Awang Faroek meminta agar Rizal Effendi mundur dan belakangan mau menempatkan orang lain sebagai Plt Walikota. “Mungkin (Gubernur) salah tangkap. Nelepon saya ketika saya sedang di pejalanan dari Bandung pulang ke Jakarta,” begitu kata Dirjen Otda. 

Soal Rizal tak harus mundur, memang sudah sepakat antara Gubernur dan Rizal. Tapi soal Plt Walikota yang belum, hingga akhirnya urusan cuti pun belum keluar. Padahal Rizal harus keliling Kaltim, bertemu dengan warga untuk memperjuangkan dirinya terpilih bersama Sofyan Hasdam di pilkada 2018 ini.

Dengan sikap ngotot Gubernur ini, boleh dong masyarakat bercuriga, bahwa sikap Gubernur tersebut tak lepas dari kepentingan puteranya yang juga menjadi calon wakil Gubernur. Bahwa Balikpapan ‘seksi’ dalam soal jumlah pemilih. Dengan menguasai Balikpapan, Samarinda dan Kukar, kemenangan sudah di depan mata. Anggaplah Jaang sudah menguasai Samarinda, karena ia incumbent di Samarinda, maka tinggal Balikpapan yang harus dikuasai. 

Ya, semoga kecurigaan ini salah. Anggaplah Gubernur Awang Faroek lupa dengan aturan yang tidak mengharuskan Rizal mundur dan Plt walikota dijabat oleh wawali. Yang penting, Gubernur Awang Faroek tak lupa bahwa sebagai wasit dalam pilgub Kaltim, dirinya harus netral.

Semoga juga Gubernur Awang Faroek bersikap adil terhadap semua calon kepala daerah. Jadilah sebaik-baiknya wakil pemerintah pusat di daerah, bukan orangtua yang harus bekerja, bersikap dan bertindak untuk kemenangan anaknya yang juga menjadi calon wakil gubernur.

Sudah lah Pak Gub, akhiri masa jabatan ini dengan indah, agar rakyat dapat mengenang, bahwa Kaltim pernah memiliki Gubernur yang hebat. (Wartawan Grup Kaltim Post/Pemred Indopos)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 16 Desember 2018 10:15

Jaringan Pengedar Sabu Dicokok

BALIKPAPAN - Jajaran Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) Polres Balikpapan…

Minggu, 16 Desember 2018 10:05

Rudi Embat Ban Truk Nganggur

BALIKPAPAN - Rudi Halili (36) warga Jalan Batu Butok, Kelurahan…

Minggu, 16 Desember 2018 10:02

Ratusan Miras Siap Dimusnahkan

BALIKPAPAN - Ratusan botol dan kaleng minuman keras (miras) yang…

Minggu, 16 Desember 2018 09:58

Kasus Penikaman Teman, Polres Segera Gelar Rekonstruksi

BALIKPAPAN - Penyidik Polres Balikpapan masih melengkapi berkas tersangka Udin.…

Minggu, 16 Desember 2018 09:49

Perusak Bendera Disuruh PDIP

PEKANBARU - Terduga pelaku perusak baliho penyambutan SBY hingga atribut…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:48

Korban Luka Bakar Belum Bisa Diperiksa

BALIKPAPAN   -   Rekonstruksi kasus pembakaran yang diduga sengaja dilakukan…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:46

Harga Bahan Pokok Masih Stabil

BALIKPAPAN  -  Untuk memastikan harga kebutuhan pokok di wilayah Balikpapan…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:44

Pura-Pura Jadi Pembeli, Motor Korban Digadai

BALIKPAPAN   -    Waspadalah saat hendak menjual barang. Jangan biarkan barang…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:43

Sidang Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, JPU Hadirkan Berapa Saksi..??

BALIKPAPAN   -   Jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus tumpahan minyak…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:41

Akibat Sebuah Kedewasaan

Tepat pada hari ulang tahunnya ke-17, pemuda tampan berbicara langsung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .