MANAGED BY:
KAMIS
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

UTAMA

Selasa, 13 Maret 2018 08:47
Dana Operasional Gubernur Jadi Temuan BPK

Tidak Memadai Rp 2,7 M, Dewan Minta Diusut Tuntas

-

PROKAL.CO, SAMARINDA  -  Pertanggungjawaban dana Belanja Penunjang Operasional (BPO) Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tahun anggaran 2013 yang diduga ditemukan tidak memadai mencapai Rp 2,7 miliar. Dugaan ini ramai dibahas di salah satu media online. Diberitakan, pertanggungjawaban dana BPO ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memadai sebesar Rp 2,7 miliar lebih dari total BPO sebesar Rp4,9 miliar lebih pada tahun anggaran 2013.

Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK pada tahun 2015 dan dituangkan dalam LHP No:22/XIX/08/2015, tanggal 24 Agustus 2015, gubernur juga menggunakan dana terpisah untuk berbagai kegiatan yang seharusnya menggunakan BPO.

Jumlah dana dari mata anggaran lain yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp 1,738 miliar lebih dan Rp 3,905 miliar pada tahun anggaran 2013. “Kegiatan yang seharusnya didanai dana BPO, tapi ini menggunakan dana dari mata anggaran lain,” ungkap BPK dalam LHP yang ditandatangani Penanggung Jawab Pemeriksaan, Sjafrudin Mosii.

Menurut BPK, pada tahun anggaran 2013, BPO gubernur adalah sebesar Rp4,989 miliar, dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2,259 miliar dan dengan catatan dari sekretaris sebesar Rp2,729 miliar, tersisa Rp315.466,-.

Atas pemeriksaan hasil temuan itu dan klarifikasi dari Biro Umum Pemprov Kaltim, BPK  menyatakan terdapat beberapa kondisi atas dokumen yang diserahkan sebagai bagian dari tanggapan temuan pemeriksa, yaitu dokumen pertanggungjawaban hanya berupa daftar pengeluaran saja, dan tanda bukti terima uang kepada pihak lain namun tidak ada penggunaan secara rinci. Tidak terdapat dokumen yang mendukung bahwa kegiatan-kegiatan yang didanai dari BPO tersebut benar-benar dilakukan.

Dijelaskan pula penggunaan dana BPO sebagaimana dilakukan gubernur tidak sesuai sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor:109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 8 yang menyatakan untuk pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah dan wakilnya disediakan; biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris, pemeliharaan kendaraan dinas, kesehatan, perjalanan dinas, pakaian dinas, dan biaya penunjang operasional

“Disediakannya dana dari pos pengeluaran terpisah untuk melaksanakan kegiatan yang seharusnya didanai BPO pada tahun anggaran 2012 dan 2013, terindikasi berpotensi digunakan sebagai tambahan penghasilan kepala daerah,” tulis Penanggung Jawab Pemeriksaan, Sjafrudin Mosii. “Kondisi itu tersebut mengakibatkan BPO tidak dapat diyakini penggunaannya sesuai peruntukan dan berpotensi disalahgunakan,” lanjutnya.

 Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung menerangkan, bahwa ini adalah sesuatu kasus hukum yang harus segera diusut hingga tuntas.  "Saya pikir harus diusut, itu kasus hukum. Dan jelas bahwa itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), artinya lembaga berwenang yang menemukannya,” kata Henry, Minggu (11/3) lalu.

Dan dikatakan politisi Partai Gerindra ini, dengan telah menjadi temuan BPK, maka aparat penegak hukum manapun bisa melakukan penyelidikan. Mulai dari Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kepolisian, dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bisa menyelidikinya.

"Pokoknya semua aparat hukum bisa mengusutnya. Temuan BPK loh, bukan atas laporan dari oknum-oknum yang tidak jelas. Makanya sedari awal saya katakan dengan tegas, usut tuntas dan penjarakan pelakunya," tegasnya.

Alasan dia sangat keras terhadap persoalan itu adalah karena jelas-jelas permasalahannya bukan dikarenakan penganggaran, tapi realisasi anggarannya. Dan yang melaksanakan atau merealisasikannya adalah pihak eksekutif langsung, legislatif dalam hal ini DPRD hanya sampai pengesahan APBD.

"Tadi sempat tanya apakah di penganggarannya, ternyata tidak. Karena kalau penganggaran, saya pikir tidak ada masalah. DPRD tuntas pekerjannya ketika sudah disahkan atau diketok APBD-nya. Soal realisasi, mereka lah eksekutif. Dan jujur saya harus katakan, kami lembaga Dewan saja sampai tidak pernah mengetahui bentuk realisasinya seperti apa," tandasnya.

Dia berharap, dari banyaknya kasus yang menyangkut realisasi anggaran tersebut dan menyeret beberapa pejabat eksekutif ke penjara. Harusnya menjadikannya sebuah pelajaran, jangan menyelewengkan anggaran itu.

"Kami loh Dewan hanya tahu di global-globalnya saja di penganggaran itu, padahal kan jelas fungsi kami budgeting. Tapi begitulah faktanya, dan saya jujur juga harus katakan ya, eksekutif terkadang sombong tak mau transparan ketika menyangkut realisasi itu. Nah sekarang berkejadian menjadi temuan BPK. Buat saya ya tidak ada kata lain, usut tuntas dan penjarakan pelakunya," pungkasnya.

 Sementara itu, Ketua Umum DPP Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Indonesia, Jeriko Noldy meminta aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan terhadap semua temuan BPK termasuk dugaan BPO kepala daerah.

"Memang setiap dana BPO kepala daerah apalagi gubernur harus dipertanggung jawabkan. Jika ada temuan maka kami minta aparat penegak hukum untuk menyelidiki apakah ada dugaan tindak pidana korupsi atau tidak di situ," ujar Jeriko.

Ia menegaskan, pertanggungjawaban (Pj) dana BPO itu harus jelas arahnya. Termasuk administrasi penggunaan dana itu. "Pj-nya harus jelas. Tapi kalau tidak jelas, itu penegak hukum harus masuk untuk menyelidiki," terangnya. 

Ia mengakui, untuk saat ini pihaknya belum melakukan investigasi langsung terkait dana BPO kepala daerah itu. "Kami belum investigasi. Namun, kalau ada temuan itu harus diselidiki apakah ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi," tandasnya. (hai/cal)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 08:17

Divonis 12 Tahun Penjara, Terdakwa Pelaku Sodomi Ini Banding

BALIKPAPAN  -   Tokoh pemuda yang namanya sempat harum sampai tingkat nasional, Pandu…

Kamis, 20 September 2018 08:14

La Yappe Bisa Dijerat Pembunuhan Berencana

BALIKPAPAN  -  Penyidik akhirnya melakukan prarekonstruksi pembunuhan bakal calon legislatif…

Kamis, 20 September 2018 08:11

Kota Layak huni Tak Lagi Aman

BALIKPAPAN  -  Akhir-akhir ini Kota Balikpapan yang bermotokan Beriman seakan-akan diteror…

Kamis, 20 September 2018 08:11

Kota Layak huni Tak Lagi Aman

BALIKPAPAN  -  Akhir-akhir ini Kota Balikpapan yang bermotokan Beriman seakan-akan diteror…

Kamis, 20 September 2018 08:09

Wali Kota dan 15 Dewan Diperiksa Lagi

BALIKPAPAN   -   Penyidik masih terus melakukan pendalaman lanjutan dugaan kasus korupsi…

Kamis, 20 September 2018 08:07

Dolar Naik, Ini Kiatnya

Jangan beli barang yang pakai bahasa Inggris, harganya mahal. Pakai bahasa ndeso saja, irit. Contohnya:…

Kamis, 20 September 2018 08:06

KEJI..!! Gadis 18 Tahun Digilir di Sawah

PENAJAM   -  Gadis 18 tahun digilir oleh tiga pemuda di tengah sawah di Desa Sumber Sari,…

Rabu, 19 September 2018 07:59

Bapak-Anak Dihadiahi Timah Panas

BALIKPAPAN  -   Aksi penangkapan otak pelaku pembunuhan terhadap pasangan suami-istri,…

Rabu, 19 September 2018 07:57

Rekonstruksi Pembunuhan Bacaleg Hari Ini

BALIKPAPAN  -  Polisi berencana menggelar prarekonstruksi pembunuhan bakal calon legislatif…

Rabu, 19 September 2018 07:55

Anak Pasutri Korban Pembunuhan Terpukul

BALIKPAPAN  -  Masjid Al Mushawwir yang berada di Strat 6, Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .