MANAGED BY:
SELASA
19 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Selasa, 13 Maret 2018 09:13
PAYAH, BANYAK MASALAH..!! BPK Warning Disdik Kaltim

Akui Terpaksa Korbankan Pegawai dan Pangkas Gaji

PAHLAWAN PENDIDIKAN: Meski bantuan operasional sekolah dari Pemprov Kaltim kerap telat, guru SMK tetap semangat membekali anak didiknya ilmu pengetahuan.

PROKAL.CO, SAMARINDA  -  Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim membenarkan adanya surat edaran yang disampaikan ke SMA/SMK/MA/SLBN untuk tidak memberikan gaji kepada pegawai yang lulusan SD.

Sekretaris Disdik Kaltim Sudirman mengatakan, pihaknya terpaksa mengeluarkan edaran yang dimaksudkan karena sudah mendapat peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perihal gaji atau honor terutama guru hanya kepada yang sudah sarjana.

Acuan Disdik adalah UU Nomor 14 Tahun 2005, tenaga pengajar guru dan dosen mensyaratkan, guru untuk mengajar Taman Kanak-kanak (TK) saja sudah harus Strata 1, dan apalagi untuk pengajar dan atau pegawai di tingkat sekolah SMA/SMK, SLB dan sederajatnya.

"Jadi memang ada aturannya, bukan karena kita mau pilih kasih. Kami juga kasihan kepada pegawai yang masih berijazah SD itu, tidak hanya SD loh, ijazah masih SMP dan SMA pun sebenarnya diberlakukan sama. Ya, karena UU Nomor 14 Tahun 2005 itu jelas, harus minimal berijazah S1," kata Sudirman, kemarin.

Dia berharap, alasan dan acuan Disdik Kaltim sehingga memberikan surat edaran itu bisa dipahami semua pihak, tidak lantas mengasumsikan Disdik pilih kasih, dan dengan sengaja menyingkirkan pegawai-pegawai dengan ijazah rendah atau yang tidak S1.

"Kami dapat teguran dari BPK, karena kalau diteruskan nanti bisa jadi temuan. Makanya kami terbitkan surat edaran tersebut. Jadi tidak tanpa dasar, ada acuannya, ada alasannya yang kami sampaikan itu," terangnya.

Ditambahkannya, dengan perihal seperti itu, harusnya menjadi pelajaran pegawai ataupun dia guru harus meningkatkan lagi pendidikannya sampai minimal berijazah S1.

"Kecuali mungkin sekolahnya punya kebijakan sendiri, tapi kalau dari kami Disdik Kaltim yang menjadi tanggungan Disdik Kaltim untuk dibiayai, kami meminta maaf sebesar-besarnya, tidak bisa kami membayar honor atau gaji itu dengan alasan dan acuan yang sudah saya sampaikan dari awal tadi," tandasnya.

 

GURU SELALU TELAT TERIMA GAJI

 

Di Balikpapan, pasca diambil alih Pemprov Kaltim, anggaran yang diterima SMA/SMK/MA/SLBN selalu tersendat. Buktinya gaji, selalu lebih sebulan baru dibayarkan. Dampaknya, kini nasib guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) atau yang bisa disebut dengan guru ataupun pegawai honorer kian memprihatinkan.

 Di SMA Negeri 6 Balikpapan misalnya. Dari keseluruhan 20 orang tenaga honorer, baru 11 orang yang menerima gaji bulan Februari, sementara 9 orang lainnya masih harus bersabar. Meski bulan Maret sudah masuk pekan kedua, 9 orang ini masih belum mendapatkan gaji mereka yang besarannya hanya Rp 1,5 juta. 

Kepala SMAN 6 Balikpapan, Sriyono menjelaskan, sebanyak 20 pegawai honorer tersebut 10 diantaranya merupakan PTT, dan 10 sisanya merupakan GTT. Sebanyak 11 orang dari mereka gajinya berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Provinsi Kaltim, 9 orang lainnya gajinya berasal dari dana Pemerintah Provinsi.

"Jadi untuk yang berasal dari BOS Provinsi sudah dibayar sampai dengan Februari, tapi untuk gaji yang berasal dari Pemprov baru Januari dibayarkan," ungkapnya ditemui Senin (12/3) kemarin. 

Sebenarnya dana dari Bosprov untuk gaji guru honorer pun sempat tertunda selama dua bulan, namun akhir bulan Februari sudah dibayar. Gaji yang dibayar oleh Pemprov diakui Sriyono biasanya baru dibayarkan setelah sebulan lebih pegawai bekerja. Pembayaran biasanya dilakukan pada tanggal 15 setiap bulannya, seperti pembayaran bulan Januari yang baru dibayarkan pada 15 Februari.

Ia mengatakan, untuk gaji triwulan pertama terlambat cair, hingga menyebabkan pihak sekolah harus meminjami gaji bulan Januari kira-kira Rp 20 jutaan. Dana untuk gaji PTT dan GTT ini akhirnya baru cair pada tanggal 28 Februari.

Menurutnya, untuk gaji Bosprov, pegawai dan guru bekerja dulu baru dibayar, sementara untuk 9 pegawai pembayarannya ditentukan oleh SK Gubernur. "Semoga untuk triwulan ke dua aman, karena yang dibayarkan baru triwulan pertama dua-duanya. Semua gaji orovinsi yanh menentukan," imbuhnya.

Gaji PTT maupun GTT nominalnya Rp 1,5 juta per bulannya. Baik gaji dari Bosprov maupun Pemprov, kesemuanya besarannya sama. Nominal ini diakui oleh Sriyono sangatkah kecil jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi yaitu Rp 2,5 juta.

Apalagi jika gaji tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk mereka sendiri namun juga keluarganya. Pendapatan lain hanya apabila GTT menjadi pembina ekskul, gaji mereka bisa ditambahkan Rp 200 ribu per bulan, namun hanya untuk 10 bulan saja.

"Harapan sekolah, jangan lah juga Rp 1,5 juta saja, paling tidak UMP lah. Selama ini tambahan mereka cuma dari ekskul, itu pun 10 bulan saja," jelasnya.  (hai/cha/rus)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 19 Februari 2019 15:30

Genjot PAD, Komisi II Usulkan Adopsi Laskar Pajak

BALIKPAPAN-Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Ketua Komisi II DPRD…

Selasa, 19 Februari 2019 15:29

Wali Kota Koordinasi dengan Instansi Terkait

BALIKPAPAN-Wali Kota Rizal Effendi angkat bicara soal aktivitas pembangunan ruko…

Selasa, 19 Februari 2019 15:28

Lahan Milik Pertamina, Warga Gunung Teknik Sulit Difasilitasi Pemkot

BALIKPAPAN-Aliran listrik dan air bersih di kawasan Gunung Teknik, Kelurahan…

Selasa, 19 Februari 2019 15:27

Disnaker Kembali Latih 900 Calon Pekerja Proyek RDMP

BALIKPAPAN-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kembali menggelar pelatihan tenaga kerja (naker) tahap…

Selasa, 19 Februari 2019 15:26

PHKT Tanam 300 Bibit Pohon di Hutan Kota

BALIKPAPAN-PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melalui PT Pertamina Hulu Kalimantan…

Selasa, 19 Februari 2019 15:24

Pembebasan Lahan Sungai Ampal Dialokasikan Rp 16 M

BALIKPAPAN-Pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ampal menjadi perhatian serius Pemkot…

Senin, 18 Februari 2019 12:03

Kolaborasi Tim Dasawisma, Tumpeng Pemilu Jujur Jadi Pemenang

Tahun 2019 merupakan tahun politik. Ya, 17 April mendatang, pesta…

Senin, 18 Februari 2019 12:00

Baru Dua Bulan Dikerjakan, Konstruksi Alami Pergeseran

BALIKPAPAN-Proyek perbaikan jalan ambles di Jalan Meranti RT 21, Karang…

Senin, 18 Februari 2019 11:58

Warga Soroti Pembangunan Ruko di MT Haryono

BALIKPAPAN-Aktivitas pembangunan ruko di kawasan Jalan MT Haryono RT 37,…

Senin, 18 Februari 2019 11:27

Dishub: Fungsi Utama GPK Tempat Parkir KTL

BALIKPAPAN-Gedung Parkir Klandasan (GPK) mulai ramai pengunjung usai adanya tenant.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*