MANAGED BY:
KAMIS
20 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Rabu, 14 Maret 2018 09:21
Zakat Paslon Disalurkan ke Lembaga Resmi

PROKAL.CO, PENAJAM  -  Panwaslu Penajam Paser Utara (PPU) telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) terkait penyaluran zakat, infak, atau sedekah (ZIS) yang dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun kerabat dan tim paslon saat Ramadan.

Kunjungan Ketua Panwaslu PPU Daud Yusuf bersama Divisi Penindakan dan Hukum Panwaslu PPU Edwin Irawan ke MUI Kaltim dan Baznas Kaltim, Senin (12/3), disambut baik.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Daud Yusuf mengungkapkan, pada musim pilkada ini paslon dan tim paslon yang hendak menyalurkan zakat, diimbau untuk menyalurkannya melalui lembaga resmi atau telah mendapat legalitas dari pemerintah.

Namun, MUI juga tidak menyerukan larangan penyaluran ZIS secara personal. Sebab, zakat dan jenis bantuan lainnya kepada warga yang berhak merupakan anjuran agama.

“Hasil konsultasi kami itu, MUI hanya mengimbau dalam memberikan zakat itu melalui lembaga resmi atau Baznas. Di tahapan kampanye ini memang sebaiknya penyaluran zakat itu melalui lembaga amil zakat,” kata Daud Yusuf pada media ini, kemarin (13/3).

Daud Yusuf mengakui, panwaslu tidak akan berani melarang seseorang maupun pasangan calon untuk tidak memberikan zakat kepada warga yang kurang mampu. Apalagi, ketika memasuki bulan suci Ramadan, ada kebiasaan sebagian umat Islam ketika menggelar buka puasa bersama diselingi penyaluran bantuan kepada fakir miskin.

“Kalau hal semacam ini terang-terang dilarang, anggota panwaslu bisa dipidanakan. Karena telah melanggar hak seseorang untuk menjalankan perintah agamanya. Sementara dalam pasal 29 ayat 2 UU 1945 telah diatur mengenai kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing,” jelasnya.

Dia menjelaskan, apabila ada unsur ajakan untuk memilih calon kepala daerah tertentu, pemberian sumbangan dalam bentuk uang tunai atau jenis barang lainnya masuk kategori politik uang.

Dalam pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36  bulan dan paling lama 72 bulan. Denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Apabila memenuhi unsur dari pasal itu, baru bisa dikategorikan politik uang.

Dalam waktu dekat ini, Edwin Irawan menyatakan, pihaknya akan mengundang MUI, Baznas, kepolisian, kejaksaan, dan tim pasangan calon untuk membahas mengenai penyaluran zakat ini.

“Rencana kita akan undang Bawaslu Kaltim, MUI Kaltim, MUI PPU, Baznas Kaltim, Baznas PPU, polisi, kejaksaan, tim pasangan calon, dan instansi terkait. Untuk mengantisipasi politik uang dan mengantisipasi setiap penyaluran zakat itu agar tidak menimbulkan prasangka lain. Bisa saja tim paslon atau kerabat salah satu calon memberikan bantuan tanpa ada pengarahan memilih calon tertentu, tapi pihak lain mencurigai hal tersebut. Mungkin empat bulan ini ada baiknya menyalurkan setiap bantuan kepada lembaga tertentu sesuai dengan imbauan MUI Kaltim,” jelas Edwin.

Edwin menekankan, dalam aturan pilkada tidak ada larangan bagi seseorang untuk memberikan zakat atau berupa bantuan lainnya sepanjang tidak ada ajakan untuk memilih calon. Hal ini juga telah dikonsultasikan ke Bawaslu RI.

“Ada kasus yang kita hadapi saat ini terkait laporan, bahwa salah satu keluarga calon bupati yang memiliki kegiatan rutin memberikan santunan kepada warga kurang mampu. Saat menggelar kegiatan itu, kita mendapat laporan, kami sudah turun langsung ke lokasi kegiatan itu untuk melakukan klarifikasi. Tapi tidak unsur ajakan. Menurut keterangan yang bersangkutan, memang itu kegiatan tahunan. Masalah ini juga kami konsultasikan ke Bawaslu pusat. Tapi, mereka juga tidak bisa menjawab, apakah kegiatan semacam itu melanggar atau tidak,” tandas Edwin. (kad/rus/k1)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 18 Desember 2018 09:05

Perumahan Banjir Lumpur, Proyek Jalan Tol Dikeluhkan

BALIKPAPAN  -   Hujan yang masih mengguyur Kota Balikpapan akhir-akhir…

Selasa, 18 Desember 2018 09:04

32 Ribu E-KTP Bakal Dibakar

BALIKPAPAN   -  Sebanyak 32.627 KTP elektronik (e-KTP) yang tak lagi…

Selasa, 18 Desember 2018 09:03

Pemkot-Investor Beda Keinginan

BALIKPAPAN   -  Keinginan masyarakat agar Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah…

Selasa, 18 Desember 2018 09:03

Gratis dan Dioperasikan di Baltim

BALIKPAPAN  -  Jelang tutup tahun 2018, Pemkot Balikpapan mendapat bantuan…

Selasa, 18 Desember 2018 09:00

Tiga Kecamatan Kesulitan Lahan Makam

BALIKPAPAN  -  Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Permukiman…

Selasa, 18 Desember 2018 09:00

Satu UPT Idealnya Empat Unit Damkar

BALIKPAPAN   -  Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi…

Selasa, 18 Desember 2018 08:59

Tunggu Studi Kelayakan RSUD

BALIKPAPAN  -  Pemkot Balikpapan berencana membangun rumah sakit umum daerah (RSUD)…

Selasa, 18 Desember 2018 08:59

2019, Pendampingan Hukum Perempuan dan Anak di DP3AKB

Pelayanan dan bantuan hukum terus diberikan Pos Bantuan Hukum Advokat…

Senin, 17 Desember 2018 08:44

MEGAPROYEK

Jalan tol sepanjang 99,35 km yang menghubungkan Balikpapan-Samarinda ini ditargetkan…

Senin, 17 Desember 2018 08:42

Diduga Tak Sesuai Mekanisme

BALIKPAPAN  -  Pembongkaran Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah (Balteng) dan Kelurahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .