MANAGED BY:
MINGGU
19 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL
Jumat, 16 Maret 2018 09:05
Kunjungi Lebak Banten, Cari Masukan Terkait Hak Adat

PROKAL.CO, TANA PASER  –  Pansus 1 DPRD Kabupaten Paser yang dipimpin Ridhawati Suryana RS dan Ketua Pansus 1 Ambo Pendrei mencari masukan terkait  masalah hak adat ke Kabupaten Lebak Banten. Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua Komisi II DPRD Lebak Banten beserta anggotanya.

 Menyangkut tentang hak adat, menurut Ketua DPRD Lebak Banten H.IIp Makmur, Pemerintah Lebak Banten sudah tidak ada masalah karena warga Lebak Banten tidak mempunyai  hak terhadap tanah, mereka tidak tinggal di dalam kota, mereka bermukim di dalam hutan dan jumlah mereka 4.000 jiwa, dan sukunya bernama Baduy yang merupakan satu rumpun. Tapal batas tanah tidak dipermasalahkan oleh suku Baduy.

“Kami ada juga mempunyai Satuan Adat Banten Kidul yang bermukim di perkotaan tidak tetap yang di luar Banten, tetapi tinggal di perbatasan, tetapi disebut Satuan Banten (aman). Tiap-tiap suku adat tidak ada hukum adat masalah tapal batas tanah,” jelasnya.

 Di bagian lain anggota Pansus 1 DPRD Paser Hamransyah menanyakan apakah tidak bermasalah dengan hutan dan bagaimana memberdayakan perlindungan hutan. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Lebak Banten hampir semua memberikan pernyataan dilindungi oleh pemerintah daerah, mereka tidak memberdayakan pemerintah, tetapi melalui  pemangku adat.

Anggota Pansus 1 lainnya Upai Supaiman mempertanyakan masalah tanah adat satu rumpun ada satu desa di daerah yang dilindungi adat, ada tambang emas di daerah tersebut. Menurut anggota DPRD Lebak Banten, untuk mempertahankan tanah adat masih hak daerah, bahkan menentukan tanah dan kondisi tanah.

 Dalam kesempatan lain, anggota Pansus 1 Ikhwan Antasari mempertanyakan terkait Perda Adat tentang bagaimana masalah daerah dan luar daerah apakah ada melalui adat. Menjawab hal ini, anggota DPRD Lebak Banten mengungkapkan di daerahnya memakai hukum adat sementara belum ada. Contoh, bakar besi tidak ada terkena hukum pidana. Batas wilayah sudah mempunyai  satuan adat, belum pernah ada sengketa masalah tanah dan hutan. Dalam kunjungan ke Lebak Banten ini Pansus juga melakukan kunjungan ke Dinas BMPD untuk mencari masukan seputar permasalahan perangkat desa yang bermasalah. (hms/ian/cal)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 10:59

Wagub Apresiasi Pelaksanaan USBN SMA/SMK

SAMARINDA-Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan…

Rabu, 20 Maret 2019 10:59

Rayakan Kelulusan Sekolah dengan Sederhana

SAMARINDA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…

Selasa, 19 Maret 2019 11:20

Hasil Rakorsin Pangan Perlu Diimplementasikan

SAMARINDA-Strategi pembangunan kemandirian pangan, sesuai rumusan yang telah disepakati bersama…

Selasa, 19 Maret 2019 11:20

Mahasiswa KKN Didorong Bangun Desa

SAMARINDA-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, M…

Rabu, 13 Maret 2019 11:45

91.025 Pelajar Kaltim Siap Mengikuti UNBK 2019

SAMARINDA - Sebanyak 91.025 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di…

Rabu, 13 Maret 2019 11:43

Isran Soroti Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Pusat dan Daerah

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor melancarkan kritiknya terkait kesenjangan…

Rabu, 06 Maret 2019 12:23

Wagub: Pembangunan Sektor Pendidikan Jadi Prioritas

SAMARINDA-Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi mengungkapkan, sektor pendidikan menjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*