MANAGED BY:
KAMIS
20 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Senin, 19 Maret 2018 09:16
PAD THM Belum Maksimal

Memiliki Potensi Rp 100 M Per Tahun

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Pemkot perlu memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari tempat hiburan malam (THM). Caranya, dengan menindak tegas pelaku usaha yang tidak membayar pajak usahanya.

 Usaha hiburan itu telah menyumbang Rp 18 miliar untuk PAD 2016, dari total target PAD sebesar Rp 555 miliar. Sementara tahun 2017 mencapai Rp 19 miliar dari total target PAD sebesar Rp 613 miliar.

 Besaran pajak untuk usaha hiburan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan serta Perwali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.

 Menurut pemerhati kota Adhi Supriadi, selama ini PAD dari sektor hiburan tidak sebanding dengan potensi yang ada. Dari perhitungan penerimaan pajak, usaha hiburan seharusnya bisa lebih dari Rp 100 miliar per tahun.

 “Harusnya bisa meraup nilai yang besar karena sektor ini memiliki potensi yang besar. Target yang diberikan, kalau saya bilang, terlalu kecil itu,” ujarnya, kemarin.

 Adi menjabarkan, penerimaan pajak dari sektor hiburan mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam perda telah disebutkan, pengenaan pajak untuk setiap jenis hiburan berbeda-beda. Paling besar adalah pajak pub, bar, atau diskotek sebesar 60 persen. Penetapan besaran pajak tersebut dikalikan omzet THM, sehingga penerimaan yang masuk ke kas daerah tergolong besar.


“60 persen dikali Rp 50 juta omzet sehari totalnya Rp 30 juta, dikali sebulan atau tiga puluh hari, yakni sebesar Rp 900 juta setiap bulannya. Rp 900 juta dikalikan lagi selama setahun alias 12 bulan, maka besaran yang masuk itu sebesar Rp 10,8 miliar. Itu baru satu THM saja, di Balikpapan ini ada banyak THM,” jelasnya.

 Lebih lanjut Adi menjelaskan, di Balikpapan ada sekira 6 THM kelas menengah ke atas dan 7 THM kelas menengah ke bawah. PAD yang dihasilkan seharusnya cukup besar.

 Dia mencontohkan, satu THM kelas menengah ke bawah mampu meraup keuntungan sekira Rp 25 juta dalam sehari. Artinya bila dihitung dengan penetapan pajak yang telah ditetapkan, maka jumlah PAD seharusnya juga cukup besar.

 “60 persen dikali Rp 25 juta dikali sebulan itu sebesar Rp 450 juta, lalu dikalikan setahun sama dengan Rp 5,4 miliar. Dikalikan 7 THM sama dengan Rp 37,8 miliar. Artinya dari potensi ini saja sudah sangat besar, belum digabung dengan THM kelas menengah ke atas,” terangnya.

 PAD yang dihasilkan dari sektor THM seharusnya mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Hanya saja faktanya berbanding terbalik dengan apa yang ditargetkan pemkot. Walhasil, puluhan miliar raib dan tidak masuk ke kas daerah.

 “Harusnya bisa besar. Itu baru THM saja, belum yang lainnya seperti karaoke keluarga, panti kebugaran, biliar, dan bioskop juga berpotensi menambah PAD,” tukasnya.

 Seorang pegawai salah satu THM di kawasan Jalan Jenderal Sudirman mengungkapkan, pihaknya akhir-akhir ini mengalami penurunan pendapatan. Hal ini karena situasi ekonomi yang tengah sulit. Namun tak memungkiri, penghasilan yang didapat juga terbilang besar.

 “Kita di sini birnya saja Rp 150 ribu tiga botol. Kalau ditemani itu Rp 240 ribu. Di sini ceweknya ada sekitar 20 orang. Ya, nggak terlalu banyak sih akhir-akhir ini yang datang, sekitar 10-an orang saja. Mungkin karena situasi ekonomi kali ya,” akunya.

 Sementara itu, Kepala Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Muhammad Noor mengatakan, pihaknya pada tahun ini menargetkan pajak daerah meningkat dari Rp 419 miliar menjadi Rp 492 miliar. Pajak hiburan pun secara otomatis mengalami kenaikan.

 “Untuk periode sekarang bagus, periode pertama masuk. Saya nggak pegang data, tapi saya tahu itu sudah masuk. Targetnya lebih tinggi dari tahun lalu, karena tahun ini seluruhnya kita targetkan Rp 492 miliar. Kalau sebelumnya Rp 419 miliaran, jadi hampir Rp 40 miliaran naik,” bebernya saat dihubungi kemarin (18/3).

 Noor juga mengakui, beberapa wajib pajak masih ada yang bandel, tidak melaporkan kewajiban pajaknya.

 “Imbauan kita soal wajib pajak, tolonglah pemerintah dibantu memungutkan. Tapi, kalau kita lihat, tahun lalu itu untuk kepatuhan pajaknya saja itu lumayan tinggi,” tutupnya. (yad/vie/k1)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 18 Desember 2018 09:04

32 Ribu E-KTP Bakal Dibakar

BALIKPAPAN   -  Sebanyak 32.627 KTP elektronik (e-KTP) yang tak lagi…

Selasa, 18 Desember 2018 09:03

Pemkot-Investor Beda Keinginan

BALIKPAPAN   -  Keinginan masyarakat agar Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah…

Selasa, 18 Desember 2018 09:03

Gratis dan Dioperasikan di Baltim

BALIKPAPAN  -  Jelang tutup tahun 2018, Pemkot Balikpapan mendapat bantuan…

Selasa, 18 Desember 2018 09:00

Tiga Kecamatan Kesulitan Lahan Makam

BALIKPAPAN  -  Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Permukiman…

Selasa, 18 Desember 2018 09:00

Satu UPT Idealnya Empat Unit Damkar

BALIKPAPAN   -  Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi…

Selasa, 18 Desember 2018 08:59

Tunggu Studi Kelayakan RSUD

BALIKPAPAN  -  Pemkot Balikpapan berencana membangun rumah sakit umum daerah (RSUD)…

Selasa, 18 Desember 2018 08:59

2019, Pendampingan Hukum Perempuan dan Anak di DP3AKB

Pelayanan dan bantuan hukum terus diberikan Pos Bantuan Hukum Advokat…

Senin, 17 Desember 2018 08:44

MEGAPROYEK

Jalan tol sepanjang 99,35 km yang menghubungkan Balikpapan-Samarinda ini ditargetkan…

Senin, 17 Desember 2018 08:42

Diduga Tak Sesuai Mekanisme

BALIKPAPAN  -  Pembongkaran Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah (Balteng) dan Kelurahan…

Senin, 17 Desember 2018 08:41

Solar Langka dan Cuaca Buruk, Tangkapan Nelayan Menurun

BALIKPAPAN   -   Sejumlah nelayan kembali mengeluhkan kurangnya stok…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .