MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Rabu, 21 Maret 2018 08:10
NAH..!! Dapat Warning Mendagri, Gubernur Malah Kritik Bawaslu

Awang Kritik Kinerja Bawaslu yang Dinilai Kurang Maksimal

Awang Faroek

PROKAL.CO, SAMARINDA  -  Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak akhirnya mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dirinya yang menjadi juru kampanye (Jurkam) di luar izin cuti yang diajukan yakni izin hanya di Kota Balikpapan, namun rupanya turut hadir di kampanye Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat di Penajam Paser Utara (PPU).

Teguran itu disampaikan sendiri oleh Awang ketika memberikan sambutan dalam acara penyerahan SK penunjukkan Rahmad Mas'ud sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Balikpapan, Selasa (20/3) di kantor Gubernur. Menurutnya, seharusnya teguran itu tidak harus dilakukan oleh Mendagri, jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim tidak langsung lapor ke Mendagri. Padahal faktanya, dirinya hadir saja di PPU itu.

"Saya ingatkan Bawaslu, harusnya tidak perlu lah sampai ke pusat soal beginian. Coba datang saja ke kantor saya, saya tidak akan keberatan apapun ketika ditanyakan terkait kedatangan saya ke PPU itu. Karena langsung ke pusat itu, saya sampai dapat peringatan loh dari Mendagri, kan seharusnya tidak perlu," katanya.

Dijelaskannya, dirinya ke PPU adalah menonton pagelaran wayang kulit saja, dan itupun mendapat undangan resmi dari panitia pewayangan di PPU itu. Dirinya diundang untuk hadir atas nama Gubernur Kaltim.

"Masak masyarakat mengudang gubernurnya untuk hadir di pewayangan itu tidak boleh. Masya Allah. Ini saya dalam waktu dekat ini ada acara ke Samboja dan Anggana, nah saya diundang oleh masyarakat sana yang meminta gubernurnya hadir. Nah nanti saya dikira kampanye lagi, saya pikir harus ditempatkan sesuatu itu ada tempatnya," ujarnya.

Di kesempatan itu, Awang juga mengkritik kinerja Bawaslu Kaltim yang dinilainya kurang adil dan tidak mencerminkan netralitas. Itu terkait masih banyaknya bersebaran baliho-baliho pasangan calon (Paslon) yang bukan di tempat yang telah ditentukan.

"Giliran saya yang kritik, boleh kan? Katanya baliho-baliho paslon yang tidak pada tempatnya akan dicopoti. Nah faktanya, masih banyak kok yang tidak dicopot. Ya harusnya bisa berlaku adil lah dengan paslon lain yang taat akan aturan itu," ujarnya.

Awang juga meminta soal etnis atau kesukuan tidak dijadikan komoditas politik di Pilgub. Dikatakannya dengan tegas, tugas paguyuban adalah untuk mengangkat derajat anggota payubannya bukan untuk dijadikan wadah atau lahan kampanye.

"Ini terus terang saja, ada saja paguyuban yang dimanfaatkan untuk lahan kampanye. Saya minta itu jangan dilakukan," tandasnya. (hai/san)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 07:29

Terkesan seperti Cerdas Cermat

DEBAT perdana capres-cawapres sudah berlangsung Kamis (17/1) malam lalu. Sayangnya…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:27

Bawaslu Kaji Keterlibatan Kades

SURABAYA  -  Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilihan…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:27

Pengamat: Lebih Baik Biayai Infrastruktur

JAKARTA  - Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto…

Jumat, 18 Januari 2019 08:01

Ketua DPRD Kota Blitar Meninggal, saat Berangkat Nobar Debat Capres

BLITAR   -   Sekretaris DPC PDIP Kota Blitar Glebot Catur…

Jumat, 18 Januari 2019 07:59

Pak SBY Absen di Debat Perdana

JAKARTA   -  Mantan anggota DPR RI Ruhut Sitompul turut…

Jumat, 18 Januari 2019 07:58

Kredibilitas Hary Tanoe Sukses Angkat Elektabilitas Perindo

JAKARTA    -  Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai tren…

Jumat, 18 Januari 2019 07:57

Giring Ganesha: Debat Capres Tak akan Mengubah Pilihan

JAKARTA   -   Giring Ganesha memberikan pandangan soal debat…

Jumat, 18 Januari 2019 07:56

Delapan Faktor Menentukan Skor Debat Capres

JAKARTA   -   Publik akan memberikan penilaian kepada peserta debat…

Kamis, 17 Januari 2019 07:54

KPU Larang Capres-Cawapres Persoalkan Pancasila hingga UUD 1945 saat Debat

JAKARTA   -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pasangan capres-cawapres…

Kamis, 17 Januari 2019 07:52

Charta Politika: #2019GantiPresiden Lebih Populer dari #01JokowiLagi

JAKARTA   - Lembaga survei Charta Politika melakukan survei soal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*