MANAGED BY:
JUMAT
25 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL
Rabu, 21 Maret 2018 09:23
Laporan Lisan Tak Bisa Diproses Panwaslu, Ini Alasannya

Panwaslu Minta Dilengkapi Barang Bukti dan Saksi

-

PROKAL.CO, PENAJAM  -  Panwaslu Penajam Paser Utara (PPU) telah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Mulai dari laporan dugaan keikutsertaan aparatur sipil negara (ASN) dalam kampanye pasangan calon, politik uang dengan kedok sedekah, dan penggunaan sarana tertentu yang dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun dari sejumlah laporan tersebut, tidak semua ditindaklanjuti. Karena kebanyakan yang melapor hanya dalam bentuk lisan tanpa menyertakan bukti dan saksi.

“Kadang-kadang ada yang melapor lewat telepon saja dan ada yang datang ke kantor menyampaikan secara lisan. Ketika diminta laporan tertulis yang bersangkutan terkadang tidak mau. Kemudian bukti yang disampaikan itu hanya dalam bentuk foto tanpa disertai dengan saksi-saksi.  Ada satu kasus salah satu calon difoto pada saat berada di masjid sedang duduk bersila setelah beribadah. Keberadaannya di masjid itu dituduh melakukan kampanye. Ketika kami meminta bukti berupa rekaman atau saksi yang menguatkan calon tersebut berkampanye atau tidak, tapi pelapor tidak bisa mendatangkan saksi. Setiap laporan yang masuk itu harus dipenuhi syarat formil dan materil, harus dilengkapi bukti dan saksi. Kalau tidak lengkap, kami tidak bisa memproses,” kata Ketua Panwaslu PPU, Daud Yusuf pada media ini, kemarin (20/3).

Setiap laporan dugaan pelanggaran harus dilengkapi dengan barang bukti dan saksi. Daud Yusuf menekankan, kelengkapan barang bukti setiap laporand ugaan pelanggaran tersebut harus dilengkapi oleh pelapor karena panwaslu hanya memiliki waktu lima hari untuk memproses setiap laporan.

“Penanganan pelanggaran pilkada itu ada dua, yakni temuan dari panwas dan laporan dari warga. Setiap laporan harus jelas siapa pelapor dan terlapornya serta harus lengkap syarat formil dan materilnya. Kalau tidak lengkap, maka kita tidak bisa proses lebih lanjut,” jelasnya.

Daud Yusuf menekankan, panwaslu tengah menangani kasus dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh kerabat salah satu kandidat calon bupati dan wakil bupati. Laporan warg terkait dengan dugaan politik uang ini sementara dikaji oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Laporan dugaan politik uang ini lokasinya berada di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam.

“Kita belum bisa menyimpulkan apakah laporan ini memenuhi unsur atau tidak. Karena laporan dugaan politik uang ini masih dikaji dan terlapor juga akan dimintai klarifikasi nantinya. Kalau sudah ada kesimpulan dari hasil kajian tersebut pasti kami akan umumkan,” tuturnya.

Selama proses tahapan kampanye calon bupati dan wakil bupati PPU berlangsung, Panwaslu telah menyelesaikan satu kasus dugaan keikutsertaan Camat Sepaku Risman Abdul di kegiatan kampanye pasangan calon. Hasil kajian Gakkumdu, Camat Sepaku diduga melanggar kode etik ASN dan Panwaslu pun telah merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta. (kad/cal)

loading...

BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .