MANAGED BY:
SENIN
22 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Senin, 09 April 2018 09:14
Terlambat, Insentif Pegawai Dipotong 25 Persen
ilustrasi

PROKAL.CO, PENAJAM   -   Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) perlu meningkatkan kedisiplinannya. Jika terlambat, pulang cepat, dan tidak masuk kerja tanpa keterangan akan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau insentif sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

 “Kalau kita terlambat masuk, itu kena pemotongan 25 persen. Kalau tidak masuk, pemotongannya lebih besar. Kalau tingkat eselon II itu kena pemotongan Rp 75 ribu. Seumpama 10 kali saja terlambat mengisi absen, totalnya Rp 750 ribu,” kata Asisten III Setkab PPU Alimuddin pada media ini, kemarin (8/4).

 Sistem pemotongan ini telah diterapkan. Khusus di sekretariat kabupaten (setkab) telah diberlakukan sejak Januari lalu. Alimuddin mengungkapkan, sudah banyak pegawai yang mengalami pemotongan insentif hingga mencapai Rp 400 ribu. Kebanyakan karena terlambat masuk dan tidak mengisi absen pada saat jam kerja.

 “Kehadiran itu akan direkapitulasi setiap bulan. Jadi akan dihitung terlebih dahulu, sebelum diajukan pencairan insentif ke Badan Keuangan (BK),” terangnya.

 Insentif pegawai yang dipotong akan dimasukkan ke kas daerah. Alimuddin menyatakan, pemotongan dalam sebulan itu mencapai miliaran rupiah.

 “Kalau banyak yang terlambat sidik jari atau tidak masuk kerja tanpa keterangan, total pemotongan dalam sebulan itu bisa miliaran rupiah,” ungkapnya.

 Untuk mendapatkan data akurat terkait absensi pegawai, bulan ini Pemkab PPU telah memberlakukan absensi sidik jari atau fingerprint. Meskipun baru 26 organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan fingerprint, namun sistem itu tetap diberlakukan. Sementara bagi OPD yang belum memiliki fingerprint, maka absensi masih menggunakan sistem manual.

 “Mulai dari dinas sampai kantor kelurahan harus punya fingerprint. Tapi, sampai saat ini masih banyak kelurahan belum punya alat itu,” beber Alimuddin.

 OPD yang telah memiliki alat sidik jari pun harus merekap sendiri data kehadiran staf. Karena data itu belum terpusat di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP).

 “Jadi, semua pimpinan OPD harus memberikan surat pernyataan bahwa data kehadiran yang disampaikan itu benar adanya. Sekecil apa pun kebaikan itu untuk mendisiplinkan pegawai harus didorong. Bukan lagi zamannya untuk mencari popularitas sama bawahannya. Jadi, kalau memang ada stafnya terlambat, harus dilaporkan terlambat,” tandasnya. (kad/vie/k1)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 21 Oktober 2018 08:44

SABAR MENUNGGU PEMBELI

BANYAK cara mengais rezeki halal di Kota Minyak. Seperti yang dilakukan pedagang balon keliling ini.…

Minggu, 21 Oktober 2018 08:42

Komisi IV Akui Pesimis

BALIKPAPAN - Komisi IV DPRD Balikpapan baru-baru ini menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah…

Minggu, 21 Oktober 2018 08:39

Jalan Mulawarman Ditutup Separuh

BALIKPAPAN - Perlahan namun pasti, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan terus membenahi sejumlah…

Minggu, 21 Oktober 2018 08:36

Tiongkok Jadi Tujuan Ekspor Terbesar

BALIKPAPAN - Hingga Agustus 2018, frekuensi pertumbuhan ekspor Kota Balikpapan mencapai USD 1,85 miliar.…

Minggu, 21 Oktober 2018 08:33

Pentingnya Berkedip, Jauhkan Mata dari Bahaya Gadget

BALIKPAPAN - Pekan kedua Oktober diperingati para tenaga medis sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Perayaannya…

Minggu, 21 Oktober 2018 08:30

Rutin Olahraga dan Jaga Pola Makan

BALIKPAPAN - Memasuki musim pancaroba, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan mengingatkan masyarakat…

Minggu, 21 Oktober 2018 08:27

Warga Karang Joang Kesulitan Pemasaran

BALIKPAPAN - Warga RT 30, Karang Joang, Balikpapan Utara terus mengembangkan potensi perkebunan…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:39

BANDEL

 Meski kerap dirazia petugas Satpol PP, namun pedagang kaki lima yang berjualan buah di atas mobil…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:39

Pasang Sembarangan, APK Caleg Dicopot Satpol PP

BALIKPAPAN  -  Jelang Pemilu 2019, pemasangan alat peraga kampanye (APK) semakin marak di…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:37

Sesepuh Masjid Agung At-Taqwa Kecewa

BALIKPAPAN  -  Polemik kepengurusan Masjid Agung At-Taqwa Klandasan di Jalan Jenderal Sudirman,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .