MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Senin, 09 April 2018 09:14
Terlambat, Insentif Pegawai Dipotong 25 Persen
ilustrasi

PROKAL.CO, PENAJAM   -   Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) perlu meningkatkan kedisiplinannya. Jika terlambat, pulang cepat, dan tidak masuk kerja tanpa keterangan akan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau insentif sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

 “Kalau kita terlambat masuk, itu kena pemotongan 25 persen. Kalau tidak masuk, pemotongannya lebih besar. Kalau tingkat eselon II itu kena pemotongan Rp 75 ribu. Seumpama 10 kali saja terlambat mengisi absen, totalnya Rp 750 ribu,” kata Asisten III Setkab PPU Alimuddin pada media ini, kemarin (8/4).

 Sistem pemotongan ini telah diterapkan. Khusus di sekretariat kabupaten (setkab) telah diberlakukan sejak Januari lalu. Alimuddin mengungkapkan, sudah banyak pegawai yang mengalami pemotongan insentif hingga mencapai Rp 400 ribu. Kebanyakan karena terlambat masuk dan tidak mengisi absen pada saat jam kerja.

 “Kehadiran itu akan direkapitulasi setiap bulan. Jadi akan dihitung terlebih dahulu, sebelum diajukan pencairan insentif ke Badan Keuangan (BK),” terangnya.

 Insentif pegawai yang dipotong akan dimasukkan ke kas daerah. Alimuddin menyatakan, pemotongan dalam sebulan itu mencapai miliaran rupiah.

 “Kalau banyak yang terlambat sidik jari atau tidak masuk kerja tanpa keterangan, total pemotongan dalam sebulan itu bisa miliaran rupiah,” ungkapnya.

 Untuk mendapatkan data akurat terkait absensi pegawai, bulan ini Pemkab PPU telah memberlakukan absensi sidik jari atau fingerprint. Meskipun baru 26 organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan fingerprint, namun sistem itu tetap diberlakukan. Sementara bagi OPD yang belum memiliki fingerprint, maka absensi masih menggunakan sistem manual.

 “Mulai dari dinas sampai kantor kelurahan harus punya fingerprint. Tapi, sampai saat ini masih banyak kelurahan belum punya alat itu,” beber Alimuddin.

 OPD yang telah memiliki alat sidik jari pun harus merekap sendiri data kehadiran staf. Karena data itu belum terpusat di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP).

 “Jadi, semua pimpinan OPD harus memberikan surat pernyataan bahwa data kehadiran yang disampaikan itu benar adanya. Sekecil apa pun kebaikan itu untuk mendisiplinkan pegawai harus didorong. Bukan lagi zamannya untuk mencari popularitas sama bawahannya. Jadi, kalau memang ada stafnya terlambat, harus dilaporkan terlambat,” tandasnya. (kad/vie/k1)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 20 Januari 2019 08:28

MEGAPROYEK

JALAN tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 kilometer akan beroperasi tahun ini.…

Minggu, 20 Januari 2019 08:22

BBPOM Diminta Awasi Ketat Obat dan Makanan

SAMARINDA - Gubernur Isran Noor meminta Balai Besar Pengawasan Obat…

Minggu, 20 Januari 2019 08:20

Debat Bisa Naikkan 10 Persen Elektabilitas

BALIKPAPAN - Debat Pilpres 2019 tahap pertama telah digelar KPU…

Minggu, 20 Januari 2019 08:14

PDAM Tuntaskan Verifikasi 1.000 Calon Pelanggan MBR 2019

BALIKPAPAN - PDAM Balikpapan telah menuntaskan pendataan ulang dan verifikasi…

Minggu, 20 Januari 2019 08:10

Pemprov Kembangkan Tanaman Sukun

BALIKPAPAN - Sejumlah lahan di wilayah Kalimantan Timur cukup produktif…

Minggu, 20 Januari 2019 08:07

“Politik Ekonomi Islam, Solusi Hakiki Persoalan Elpiji”

Oleh: Fani Ratu Rahmani (Penggiat Media Sosial Balikpapan) PERSOALAN elpiji…

Minggu, 20 Januari 2019 08:04

HUT Kota, Gelar Samarinda Smart City Festival

SAMARINDA - Usai perayaan HUT ke-62 Provinsi Kaltim pada 9…

Minggu, 20 Januari 2019 08:03

Terganggu, Penonton Main Ponsel

DEBAT pertama Pilpres 2019 dirusak beberapa orang yang asyik bermain…

Sabtu, 19 Januari 2019 08:00

BERPOTENSI GENJOT PAD

 Pemerintah Kota Balikpapan akan mengoperasikan kembali eks Pelabuhan Feri Somber…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:59

Perusakan APK Caleg Mulai Marak

BALIKPAPAN  -  Perusakan alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*