MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Senin, 09 April 2018 09:17
Penertiban Truk Batu Bara, Tunggu Instruksi Bupati
SEGERA DITERTIBKAN: Antrean truk batu bara yang melintas di Jalan Batu Kajang-Muara Komam.

PROKAL.CO, TANA PASER  -  Penertiban terhadap truk pengangkut batu bara yang melintas di wilayah Kabupaten Paser masih menunggu instruksi dari Bupati Yusriansyah Syarkawi.

 Menurut Kabid Hubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) HM Guntur, pihaknya tidak boleh sembarangan melakukan penindakan tanpa koordinasi dengan instansi terkait.

 Untuk melakukan penindakan, menurutnya, terlebih dahulu akan dibentuk tim gabungan. Dishub Paser tidak dapat bergerak sendiri. Butuh dukungan TNI, Polri, maupun Satpol PP lantaran keterbatasan personel. 

 “Setelah ada keputusan Bupati, maka penindakan segera dilakukan. Kami harap masyarakat dapat bersabar dan bekerja sama dalam memberikan informasi jika dibutuhkan,” aku Guntur, Minggu (8/4). 

 Untuk diketahui, ada delapan poin yang dihasilkan dari pertemuan di tingkat provinsi tentang hauling batu bara yang menggunakan jalan negara Kuaro-Batu Aji, 29 Maret lalu. Hasil pertemuan tersebut memutuskan bahwa kegiatan pengangkutan batu bara di jalan negara itu melanggar peraturan daerah (perda) serta peraturan gubernur (pergub) Kaltim, sehingga pelakunya harus diproses.

 Poin pertama, Pemprov Kaltim akan melakukan cek perizinan penggunaan jalan yang dilakukan perusahaan. Kedua adalah perda dan pergub tetap berlaku, ketiga perlu membuat keputusan dengan menurunkan tim terpadu. Keempat, laporan tim disampaikan untuk ditindaklanjuti. 

 Kelima, tim provinsi akan turun, namun tindakan awal Dishub akan berkoordinasi dengan Polres Paser untuk melakukan penindakan. Keenam, DPRD Paser memanggil perusahaan berkaitan dengan keluhan masyarakat. Ketujuh, DPRD Provinsi berkoordinasi dengan bupati dan jajaran serta FKPD bersama tim terpadu untuk mengambil tindakan mengenai terhadap keluhan masyarakat. Sedangkan poin terakhir, hasil laporan tim terpadu akan ditindaklanjuti berupa sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. (ian/vie/k1)

 

loading...

BACA JUGA

Minggu, 20 Januari 2019 08:28

MEGAPROYEK

JALAN tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 kilometer akan beroperasi tahun ini.…

Minggu, 20 Januari 2019 08:22

BBPOM Diminta Awasi Ketat Obat dan Makanan

SAMARINDA - Gubernur Isran Noor meminta Balai Besar Pengawasan Obat…

Minggu, 20 Januari 2019 08:20

Debat Bisa Naikkan 10 Persen Elektabilitas

BALIKPAPAN - Debat Pilpres 2019 tahap pertama telah digelar KPU…

Minggu, 20 Januari 2019 08:14

PDAM Tuntaskan Verifikasi 1.000 Calon Pelanggan MBR 2019

BALIKPAPAN - PDAM Balikpapan telah menuntaskan pendataan ulang dan verifikasi…

Minggu, 20 Januari 2019 08:10

Pemprov Kembangkan Tanaman Sukun

BALIKPAPAN - Sejumlah lahan di wilayah Kalimantan Timur cukup produktif…

Minggu, 20 Januari 2019 08:07

“Politik Ekonomi Islam, Solusi Hakiki Persoalan Elpiji”

Oleh: Fani Ratu Rahmani (Penggiat Media Sosial Balikpapan) PERSOALAN elpiji…

Minggu, 20 Januari 2019 08:04

HUT Kota, Gelar Samarinda Smart City Festival

SAMARINDA - Usai perayaan HUT ke-62 Provinsi Kaltim pada 9…

Minggu, 20 Januari 2019 08:03

Terganggu, Penonton Main Ponsel

DEBAT pertama Pilpres 2019 dirusak beberapa orang yang asyik bermain…

Sabtu, 19 Januari 2019 08:00

BERPOTENSI GENJOT PAD

 Pemerintah Kota Balikpapan akan mengoperasikan kembali eks Pelabuhan Feri Somber…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:59

Perusakan APK Caleg Mulai Marak

BALIKPAPAN  -  Perusakan alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*