MANAGED BY:
KAMIS
20 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

PPU-PASER

Rabu, 11 April 2018 09:24
Kasus Dugaan Politik Uang Pilkada PPU
HAYOO..!! Polda Ambil Alih Kasus Istri Calon Bupati
Hj Risna (kiri) bersama pengacaranya.

PROKAL.CO, PENAJAM  -  Polada Kaltim mengambil alih kasus dugaan praktik politik uang yang melibatkan istri calon bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM), Hj Risna. Laporan dugaan politik uang ini dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Panwaslu PPU menyerahkan kasus dugaan politik uang tersebut ke penyidik Satreskrim Polres PPU pada 2 April. Namun, tak lama kemudian kasus ini diambil alih oleh Polda Kaltim dengan alasan keamanan wilayah. Di mata kepolisian, kasus dugaan politik uang yang ditangani tersebut rawan menimbulkan gesekan.

“Jumat (6/4) lalu, kasus ini diserahkan ke Polda Kaltim. Karena menyangkut kondusivitas wilayah,” kata Kasat Reskrim Polres PPU Iptu Iswanto pada media ini, kemarin (10/4).

Iswanto menyatakan, berkas perkara telah diserahkan ke penyidik Polda Kaltim. Termasuk alat bukti foto penyerahan bantuan nasi bungkus yang ada stiker pasangan calon bupati dan keterangan saksi. “Pemeriksaan saksi sudah lengkap,” terangnya.

Iswanto menerangkan, mengenai status hukum Hj Risna, belum bisa memastikan apakah terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. “Polda yang akan menetapkan status,” ungkap Iswanto.

Sebelumnya, laporan dugaan politik uang yang melibatkan salah satu istri calon bupati dilanjutkan di kepolisian. Berdasarkan hasil kajian sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), bantuan nasi bungkus kepada korban banjir di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam beberapa hari yang lalu mengandung unsur politik uang. Karena pada saat menyalurkan 330 nasi bungkus terdapat stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Ketua Panwaslu PPU Daud Yusuf mengatakan, laporan dugaan politik uang yang melibatkan Hj Risna, istri dari calon bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tingkat penyidik Polres PPU. Hal ini diputuskan oleh Panwaslu melalui rapat pleno yang digelar Kamis (29/3) lalu.

 Sesuai dengan hasil kajian, Daud Yusuf mengungkapkan, istri calon bupati termuda di PPU ini diduga melanggar  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 187A ayat(1) dimana setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36  bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (kad/cal)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 19 Desember 2018 07:41

Oprit Jembatan Biu Butuh Penanganan

TANA PASER   –   Oprit atau tanah timbunan yang menghubungkan…

Rabu, 19 Desember 2018 07:40

11 Mahasiswa PTIK Polri Gelar Dianmas di Paser

TANA PASER   –  Dalam rangka pengabdian masyarakat (Dianmas) di…

Rabu, 19 Desember 2018 07:38

Gara-Gara Ini, Izin Usaha PT TMA Terancam Dicabut

TANA PASER  –  Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Perumahan Kawasan…

Rabu, 19 Desember 2018 07:37

Rumjab Bupati dan Wabup Dibangun Tahun Depan

PENAJAM   -  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalokasikan…

Rabu, 19 Desember 2018 07:36

Program Baznas untuk Kepentingan Umat

PENAJAM   -  Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Nasional…

Rabu, 19 Desember 2018 07:35

Operasi Lilin Fokus PAM Natal dan Tahun Baru

TANA PASER  –  Operasi Lilin Mahakam 2018 selain difokuskan untuk…

Selasa, 18 Desember 2018 07:50

Harapan 11 ASN Pupus

PENAJAM  -  Pupus sudah harapan 11 aparatur sipil negara (ASN)…

Selasa, 18 Desember 2018 07:48

34 Pejabat Eselon II Ikut Uji Kompetensi

PENAJAM   -  Sebanyak 34 pejabat tinggi pratama atau eselon…

Selasa, 18 Desember 2018 07:46

Akhir Desember, Raperda RPJMD Diajukan ke DPRD

PENAJAM  -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi batas waktu penyusunan…

Selasa, 18 Desember 2018 07:45

Warga Long Pinang Minta Perbaikan Jaringan Listrik

TANA PASER  –    Ketua RT 1 Desa Long Pinang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .