MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 13 April 2018 08:04
KPK Beber LHKPN Calon Kepala Daerah

Cawali Malang Terkaya, Cawabup Probolinggo Termiskin

TERKAYA: Mochamad Anton, calon wali kota Malang yang tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 113 miliar lebih.

PROKAL.CO, SURABAYA   –   Calon Wali Kota Malang Mochamad Anton menjadi peserta pilkada terkaya se-Jawa Timur. Petahana yang kini ditahan karena terjerat operasi tangkap tangan KPK itu memiliki kekayaan Rp 113,28 miliar. Sedangkan kandidat ”termiskin” disandang cawabup Probolinggo Mohammad Muzayyan. Kekayaannya hanya Rp 172 juta.

 Fakta tersebut terungkap saat deklarasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dihelat Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin (12/4). KPK mengumpulkan 53 pasangan calon (paslon) kepala daerah se-Jawa Timur.

 Kekayaan mayoritas cakada maupun wakilnya berada di kisaran Rp 1 miliar–Rp 8 miliar. Namun, ada beberapa calon yang nilai kekayaannya di atas Rp 10 miliar. Salah satunya cagub Jatim nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa. Hartanya mencapai Rp 23,5 miliar. Juga cagub nomor urut 2 Saifullah Yusuf. Nilai kekayaannya Rp 17,6 miliar.

 Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengingatkan, para calon kepala daerah sebaiknya jujur dalam melaporkan harta kekayaan masing-masing. Selain alasan transparansi publik, pelaporan harta kekayaan juga berfungsi sebagai kontrol pribadi. ”Kalau jadi kepala daerah, sekarang hartanya Rp 10 miliar, lalu setahun kemudian menjadi Rp 20 miliar atau Rp 30 miliar. Tanya kepada diri sendiri, ini halal atau tidak,” terangnya.

 Tentu publik akan curiga bila kekayaan kepala daerah tiba-tiba melonjak. Kecuali, sang kepala daerah bisa membuktikan asal kekayaannya. Misalnya, mendapat warisan dari orang tua. Bila sumbernya jelas dan legal, tentu tidak ada alasan bagi publik untuk curiga.

 Selain itu, tidak tertutup kemungkinan ketidakjujuran dalam melaporkan harta kekayaan disebabkan sang pejabat atau calon pejabat menyembunyikan sesuatu. Modusnya pun sudah dipelajari dengan baik oleh para penyidik KPK. Khususnya mereka yang berusaha mengakali data LHKPN. ”Ada yang laporannya Rp 10 miliar, ternyata kekayaannya Rp 15 miliar,” lanjutnya. Biasanya, modus itu dilakukan oleh calon petahana yang takut penambahan kekayaannya diketahui publik karena tidak wajar.

 Namun, ada pula yang me-mark up laporan. Misalnya, kekayaan sesungguhnya Rp 4 miliar, tapi di laporan ditulis Rp 10 miliar. ”Biar kalau menjabat (lalu hartanya melonjak, Red) tetap terlihat Rp 10 miliar,” tambahnya. Dengan demikian, seolah-olah hartanya tidak bertambah selama menjabat.

 Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi para calon kepala daerah yang bersedia melaporkan kekayaan. Dia juga berharap data yang disetorkan merupakan kekayaan riil. Dengan begitu, masyarakat juga bisa mengoreksi. ”Kalau memang ada kejanggalan, laporkan bahwa dia bohong,” ujarnya.

 Misalnya, kediaman calon begitu megah dan diperkirakan memiliki nilai yang melebihi total harta kekayaan yang dilaporkan. LHKPN berfungsi sebagai tolok ukur awal bahwa sang calon kepala daerah jujur. Tjahjo juga menilai wajar bila ada calon kepala daerah yang melaporkan harta kekayaan yang begitu besar. ”Yang penting jujur,” tambahnya.

 Mantan Sekjen PDIP itu meminta masyarakat tetap berpikir positif atas harta kekayaan para kandidat kepala daerah yang dipublikasikan. Bila memang masyarakat mendapati harta cakada tidak sesuai dengan yang dilaporkan, masyarakat dengan mudah bisa melapor ke KPK. (byu/c11/oni)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 06:33

Copot Stiker Kampanye di Angkot

BADAN  Pengawas Pemilu Kota Kediri berencana menertibkan atribut kampanye peserta pemilu…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:32

Sandiaga Miris Masih Banyak Pengangguran

KEBUMEN —   Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengaku…

Sabtu, 15 Desember 2018 06:31

Relawan Gojo Aktif Kampanye di Medsos

JAKARTA  -  Keberadaan media sosial (medsos) memiliki peran penting bagi…

Jumat, 14 Desember 2018 07:44

Bahas DPT, KPU Rapat dengan Parpol dan Bawaslu

JAKARTA   -   KPU melakukan pertemuan dengan Bawaslu dan…

Jumat, 14 Desember 2018 07:42

Fraksi PKS DPR Berencana Usulkan Pembentukan Pansus BPJS

JAKARTA   -   Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa…

Jumat, 14 Desember 2018 07:41

Antisipasi Pemilih Siluman Gunakan e-KTP di Pemilu 2019

JAKARTA   -   Peneliti Seven Strategic Studies Girindra Sandino…

Jumat, 14 Desember 2018 07:40

KPAI Dukung MK yang Perintahkan DPR Revisi UU Perkawinan

JAKARTA   -  Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan batas pernikahan anak…

Jumat, 14 Desember 2018 07:39

31 Juta Data Penduduk di Kemdagri, Hanya 4,5 Juta Valid?

JAKARTA   -  Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) Partai…

Jumat, 14 Desember 2018 07:38

KPU Buka Data NIK Pemilih Pemilu kepada Parpol

JAKARTA  -  KPU memperbolehkan partai politik peserta pemilu melihat data…

Kamis, 13 Desember 2018 07:45

Kemendagri Tegas Membantah

JAKARTA  –  Kapuspen Kemendagri Bahtiar memastikan tak ada data penduduk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .