MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

UTAMA

Selasa, 17 April 2018 08:56
Ahmad Dhani Jalani Sidang Perdana
UJARAN KEBENCIAN: Ahmad Dhani Prasetyo saat menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/4).

PROKAL.CO, JAKARTA  -  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana perkara ujaran kebencian (hate speech) yang menjerat musisi Ahmad Dhani, Senin (16/4). Jaksa penuntut umum (JPU) membeberkan tiga cuitan Ahmad Dhani yang mengandung unsur delik pidana ujaran kebencian. 

Ketua JPU Dedyng Wibianto Atabay mengatakan, dalam menyebarkan luaskan pesan, Ahmad Dhani melibatkan seorang pegawai bernama Suryopratomo Bimo A alias Bimo. Bimo bekerja sebagai admin yang bertugas mengunggah pesan Ahmad Dhani ke media sosial dengan mendapatkan gaji Rp 2 juta per bulan. 

“Jadi, saksi Suryopratomo Bimo A alias Bimo berperan menyalin secara persis dengan apa yang ditulis terdakwa dan mengunggah pesan tersebut ke akun Twitter milik Ahmad Dhani,” ujar Dedyng saat membacakan dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Nomor 13, Jakarta Selatan. 

Dedyng menjelaskan, terdakwa mengirimkan pesan ujaran kebencian kepada saksi Suryopratomo Bimo A alias Bimo pada tanggal 7 Februari 2017 melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian saksi menyalin secara persis dengan apa yang dikirim terdakwa dan mengunggah pesan tersebut ke akun Twitter milik Ahmad Dhani. 

“Tulisan tersebut berisi bahwa yang menistakan agama adalah Ahok, tapi yang diadili KH Makruf Amin,” kata Dedyng. 

Kemudian, Ahmad Dhani kembali mengirim pesan ujaran kebencian kepada saksi Suryopratomo Bimo A alias Bimo pada tanggal 6 Maret 2017 melalui aplikasi WhatsApp. Pesan tersebut disalin secara persis oleh saksi Bimo dan diunggah akun Twitter milik Ahmad Dhani, yang isinya melecehkan penduduk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

“Pesan tersebut berisi siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya,” ujarnya. 

Kemudian, pada bulan yang sama, 8 Maret 2018, Dhani kembali mengirimkan pesan pada Bimo. Dia mengatakan bahwa penista agama tidak sesuai dengan Pancasila. 

“Sila pertama Ketuhanan YME, penista agama jadi gubernur, kalian waras?” ujarnya. 

Musisi Ahmad Dhani disangkakan dengan pasal 45 A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dia diancam dengan ancaman hukuman pidana enam tahun denda Rp 1 miliar. 

“Ahmad Dhani bersama saksi Suryo Pratomo Bimo pada bulan Februari sampai Maret 2017 dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sentimen suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA),” imbuh Dedyng. 

Sementara itu, penasihat hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh kliennya merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang telah diatur dalam konstitusi. Menurutnya, ketidak sukaan kliennya terhadap pelaku penista agama adalah hal yang tidak melanggar hukum. 

“Apalagi, penistaan agama apapun di Indonesia adalah jelas merupakan perbuatan pidana yang dilarang pasal 156 dan pasal 156a KUHP, sehingga pesan dalam media sosial tersebut adalah bentuk ketidaksukaan,” ujar Hendarsam. 

Selain itu, dia juga menilai bahwa pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan pasal karet yang sifatnya bisa untuk menjerat seseorang tanpa alasan yang jelas. Pasal tersebut juga dinilai mengurangi kebebasan berekspresi dari kliennya. 

“Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah pasal karet. Pasal ini bisa memidanakan pada siapa saja atas dasar tidak suka,” imbuhnya. 

Sementara itu, Dhani Prasetyo alias Ahmad Dhani mengatakan bahwa dirinya merasa tidak bersalah atas pernyataannya yang dinilai mengandung unsur SARA. Dia juga mengakui semua ujarannya yang dituliskan dalam dakwaan JPU. 

“Sampai saat sekarang saya tidak pernah merasa bersalah. Saya memang membenci penista agama dan para pendukungnya. Di BAP saya juga mengakui hal itu,” ujarnya. 

DIa melalui kuasa hukumnya juga tengah menyiapkan serangan balik dengan menggugat pelapor atas nama Jack Lapian. Pihaknya akan menunggu momentum yang tepat. 

“Kami sudah mempunyai agenda melaporkan balik sebenarnya. Tinggal kita menunggu momentum saja,” ujarnya. 

Ahmad Dhani dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian oleh Jack Lapian pada 9 Maret 2017. Laporan itu terkait dengan sejumlah cuitan pentolan grup band Dewa itu di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST. Dalam beberapa cuitannya, dia menulis frasa “penista agama”. Diduga, frasa itu ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kala itu menjadi calon gubernur DKI Jakarta petahana.

Dalam persidangan tersebut, pihak Ahmad Dhani akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU pada persidangan Senin (23/4) pekan depan di PN Jakarta Selatan, pukul 13.00 WIB. Dhani juga berjanji akan menghadiri setiap tahap persidangan. 

 Sementara itu pihak pelapor, Jack Lapian, Johannes L Tobing juga mendatangi Kantor PN Jakarta Selatan untuk memastikan proses peradilan tersebut. Dia mengatakan, persidangan tersebut sebagai ajang pembuktian bahwa ujaran Ahmad Dhani mengandung kebencian yang bersifat SARA. 

“Saya respect terhadap Dhani yang jantan dalam menjalani proses hukum selama ini. Apakah itu ujaran kebencian atau tidak, maka dibuktikan di persidangan,” ujarnya. 

Dia menjelaskan bahwa ujaran Ahmad Dhani dilontarkan pada waktu Pilkada DKI putaran pertama 2017. Cuitan Ahmad Dhani dinilai ditujukan pada siapa saja yang mendukung penistaan agama adalah sesuatu yang pantas diludahi mukanya. 

“Kenyataannya yang milih Ahok pada putaran pertama sampai 3 juta orang. Apakah 3 juta itu pantas diludahi? Maka, delik ujaran kebencian (hate speech) itu pantas dikenakan,” ujarnya. 

Dia menambahkan, pihaknya tidak takut apabila Ahmad Dhani balik melaporkan dirinya. Menurutnya, semua orang berhak menuntut keadilan di negeri hukum ini. 

“Silakan saja kalau mau melaporkan balik terhadap Jack Lapian. Ini negara hukum, jadi sah-sah saja,” imbuhnya. (has/jpnn/yud/k1)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 16 Oktober 2018 08:27

MANTAP..!! Pemkot Segera Terbitkan Perwali LGBT, Apa Isinya?

BALIKPAPAN  -  Setelah mendapat sorotan terkait isu perkumpulan kaum lesbi, gay, biseks, dan…

Senin, 15 Oktober 2018 08:19

RASAKAN..!! Kaum Sodom Balikpapan Diperiksa Polres

BALIKPAPAN  –  Polres Balikpapan bergerak cepat untuk menuntaskan persoalan gay yang…

Senin, 15 Oktober 2018 08:17

Sudah 28 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Komitmen Pemkot Dipertanyakan

BALIKPAPAN  - Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak semakin menghantui Kota Beriman. Data Unit…

Senin, 15 Oktober 2018 08:17

Dewan Serius Godok Perda LGBT

BALIKPAPAN -  Wakil rakyat yang duduk di legislatif kini tengah serius berupaya menangkal ancaman…

Senin, 15 Oktober 2018 08:16

Sistem Aduan Dipertanyakan

BALIKPAPAN  -  Praktisi Hukum Balikpapan, Rio Ridhayon mengeluhkan mekanisme pengaduan di…

Senin, 15 Oktober 2018 08:15

Berharap PR Polres Segera Tuntas Tas…Tas

BALIKPAPAN  -  Kinerja kepolisian khususnya wilayah Polres Balikpapan sejauh ini memang terbilang…

Senin, 15 Oktober 2018 08:14

Rem Blong, Truk Bermuatan Cat Hantam Inova

BALIKPAPAN  -  Kendaraan yang melintas di kawasan Jalan MT Haryono tepatnya di tanjakan menuju…

Senin, 15 Oktober 2018 08:11

Ular Berbisa

Dua ekor ular sedang menelusurisawah mencari mangsa. Pada suatu hari, kedua ular tadi sedang asyik menelusuri…

Senin, 15 Oktober 2018 08:10

Sebagian Korban Bencana Sulteng Sulit Diidentifikasi

JAKARTA  — Upaya identifikasi korban gempa dan tsunami Palu masih terus dilakukan. Dari sekitar…

Minggu, 14 Oktober 2018 09:17

MUI Gali Fakta LGBT, Pemkot Didesak Sediakan Rehabilitasi

BALIKPAPAN - Isu komunitas lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang merebak di Kota Beriman…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .