MANAGED BY:
RABU
23 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

BISNIS

Rabu, 18 April 2018 08:30
Usul Batas Transaksi Uang Kartal Rp 20 Juta

PROKAL.CO, JAKARTA  –  Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal mendesak untuk segera disahkan. Sebab, RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2018 itu diyakini mampu meminimalisir terjadinya korupsi. ”Kalau sudah disahkan, penyuapan sudah tidak ada lagi,” kata Ketua Tim Penyusun RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Yunus Husein, kemarin (17/4).

Sampai saat ini, pengesahan RUU yang diusulkan pemerintah ke DPR itu masih jauh panggang dari api. Pembahasan masih terus dilakukan oleh pihak pemerintah dan DPR. Tim penyusun RUU mengusulkan transaksi uang kartal atau kertas (tunai) dibatasi hingga Rp 100 juta saja. Pembatasan diperlukan untuk menekan terjadinya transaksi tunai dalam jumlah besar.

”Sementara kami usulkan Rp 100 juta, dan banyak negara kurang dari Rp 100 juta,” papar mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu. Bila pembatasan diatur dalam UU, transaksi keuangan dalam jumlah besar harus dilakukan melalui sistem perbankan, seperti transfer. Dengan begitu, PPATK bisa langsung menelusuri transaksi yang dinilai mencurigakan.

Yunus menambahkan, aturan pembatasan uang kartal itu juga bisa digunakan sebagai payung hukum pemberantasan praktik money politic yang jamak terjadi saat pemilu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menambahkan, pihaknya sangat mendukung RUU pembatasan uang kartal segera terwujud. Hanya, dia berharap usulan angka batas transaksi uang tunai dapat diperkecil lagi. Yakni, menjadi Rp 20 juta. Hal itu merujuk pada sebuah kasus korupsi kepala daerah yang menerima suap Rp 20 juta.

”Kalau pembatasannya lebih kecil, mudah-mudahan akan jauh lebih efektif,” ungkapnya. Menurut Agus, transaksi uang tunai memang harus dibatasi sekecil mungkin. Dia pun berharap DPR mendengar masukan dari KPK tersebut. ”Kalau saya boleh mengusulkan tolong dibicarakan dengan pemerintah (usulan dibawah Rp 100 juta),” imbuh dia. (tyo/jpg/san)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 22 Januari 2019 08:04

Jelang Pemilu, Percetakan Digital Banjir Pesanan

BALIKPAPAN   -  Sejak beberapa bulan terakhir, alat peraga kampanye…

Selasa, 22 Januari 2019 08:02

SIPTB Pasar Teritip Diserahkan saat HUT Kota

BALIKPAPAN   -  Pemkot Balikpapan akan menyerahkan surat izin pelaku…

Selasa, 22 Januari 2019 08:01

UMKM Terkena Imbas Kenaikan Ongkir

BALIKPAPAN  -  Kenaikan ongkos kirim oleh para penyedia jasa kurir…

Selasa, 22 Januari 2019 08:01

Setelah Jagung, RI Siap Ekspor Beras

JAKARTA   -  Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan…

Senin, 21 Januari 2019 08:25

Perusahaan Jasa Kurir Ramai-Ramai Penyesuaian Tarif

BALIKPAPAN  -  Kenaikan tarif Surat Muatan Udara (SMU) atau biaya…

Senin, 21 Januari 2019 08:22

Pemilik Mobil Listrik Bakal Dapat Diskon Isi Daya

JAKARTA  -  PT PLN (Persero) akan mendorong penggunaan mobil listrik.…

Senin, 21 Januari 2019 08:22

Bandara Kulon Progo Ditarget Beroperasi April

JAKARTA  - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut target operasional…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:34

Pengusaha Kuliner Belum Disiplin

SAMARINDA   -  Pemerintah tampaknya perlu melakukan edukasi lebih intensif…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:33

2018, Produksi Migas Pertamina Meningkat 42 Persen

JAKARTA  -  PT Pertamina menutup 2018 dengan kinerja hulu minyak,…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:31

Tekanan Inflasi di Triwulan I Mereda

SAMARINDA  - Tekanan inflasi Kaltim pada triwulan I 2019 diperkirakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*