MANAGED BY:
SENIN
15 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

UTAMA

Senin, 23 April 2018 08:53
Advokat Pertanyakan Proses Hukum Kliennya

Kasus Pembongkaran Bangunan di Jalan MT Haryono

PEMBONGKARAN: Kejadian pembongkaran bangunan yang disaksikan aparat kepolisian dan Satpol PP. Foto Andi Sari Damayanti Mansur.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Sengketa bangunan di Jalan MT Haryono, RT 59, Kelurahan Gunung Bahagia (kini RT 37 Kelurahan  Damai Bahagia), Balikpapan Selatan,  yang menyeret tiga orang sebagai tersangka pidana pasal 170 KUHP membuat heran sekaligus berang advokat Andi Sari Damayanti Mansur. Sari selaku kuasa hukum para tersangka, salah satunya ERS, mempertanyakan proses hukum di Polres Balikpapan yang menjadikan kliennya sebagai tersangka. 

 Sebab, para tersangka bertindak sesuai koridor hukum yang ditempuhnya sebagai upaya mempertahankan haknya atas bangunan yang ditutupi oleh bangunan yang didirikan Alexander William alias Apak.

 “Saya tegaskan, klien kami melakukan pembongkaran milik Apak justru karena membantu tugas Satpol PP. Satpol PP sudah memberikan teguran tiga kali agar bangunan milik Apak dibongkar karena melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2016, bahwa garis sempadan bangunan (GSB) tidak boleh dilampaui atau dibuat bangunan. Boleh dibangun kalau untuk fasilitas publik seperti pos keamanan, posyandu. Saat klien saya bersama warga ikut membongkar bangunan, banyak polisi dan Satpol PP yang menyaksikan. Kalau klien saya jadi tersangka, seharusnya polisi dan Satpol PP yang menyaksikan. Jadi tersangka juga karena membiarkan ada tindak pidana,” ujar Sari, salah seorang pengurus Lembaga Bantuan Hukum Formak Indonesia.

 Lebih jauh Sari menjelaskan duduk perkara bangunan milik Apak. Menurutnya, selain melanggar garis sempadan bangunan, bangunan dua lantai yang sudah dibongkar tersebut, SHM dan IMB sudah dibatalkan oleh PK Tata Usaha Negara nomor 88PK/TUN/2007. Dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum telah dibatalkan tiga sertifikat hak guna bangunan (SHGB) nomor 1.129, 1.130 dan 1.184. Juga dibatalkan dua izin mendirikan bangunan (IMB) nomor 163/DT/BS/CB/2001 dan 167/DT/BS/CB.2001.

 “Kalau pihak kuasa Apak bilang yang dibatalkan bukan miliknya karena nomornya beda, itu betul. Tapi yang dibatalkan PK TUN adalah sertifikat induk. Sedangkan punya dia sertifikat pecahan dari sertifikat induk yang dibatalkan. Secara otomatis, sertifikat pecahan tersebut batal juga,” tegasnya.

 Tak hanya itu, Sari juga menunjukkan bukti bahwa lahan yang dibangun bangunan oleh Apak adalah fasilitas umum yang sudah dibeli Pemkot Balikpapan dari pemilik pertama, H Agus Salim seharga Rp 63.040.000 pada 1986 lalu. Bukti itu diperkuat dengan keterangan Pemkot Balikpapan melalui surat Sekdakot nomor 031/296/BKD tertanggal 20 Maret 2017.

 Sekdakot Sayid MN Fadli menjelaskan, lahan tersebut adalah fasilitas umum yang awalnya dibeli dari H Agus Salim atas nama PT Citra Utama seluas 50.000 m2.  Lahan tersebut dibeli pemkot untuk permukiman korban kebakaran Pasar Klandasan tahun 1986 lalu dan sebagian lahan untuk kepentingan garis sempadan jalan (GSB).

 “Itulah duduk persoalannya. Nanti di pengadilan, semua fakta akan kami beberkan di hadapan majelis hakim. Agar majelis hakim melihat fakta yang sebenarnya dan membebaskan klien kami dari tuntutan pidana.  Jadi yang  menarik perhatian dalam kasus ini adalah ketegasan aparat negara atas penyerobotan fungsi lahan fasum (GSB), penegakan hukum atas putusan MA terhadap lahan fasum, kepedulian warga ikut menegakkan aturan justru berbuah pidana, dan kepedulian pemkot yang perlu dipertanyakan,” tegas Sari.

 Untuk diketahui, sengketa bangunan tersebut berlangsung cukup lama, sekira 18 tahun. EPS, pemilik bangunan Toshiba mengadu ke kelurahan, menyoal IMB dan GSB yang dilanggar oleh bangunan bertingkat milik Alexander William alias Apak. 

 Rupanya, sengketa bangunan tersebut berbuntut pidana setelah dilakukan pembongkaran bangunan pada 1 November 2017 lalu. (ono/yud/k1)

loading...

BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2018 08:19

RASAKAN..!! Kaum Sodom Balikpapan Diperiksa Polres

BALIKPAPAN  –  Polres Balikpapan bergerak cepat untuk menuntaskan persoalan gay yang…

Senin, 15 Oktober 2018 08:17

Sudah 28 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Komitmen Pemkot Dipertanyakan

BALIKPAPAN  - Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak semakin menghantui Kota Beriman. Data Unit…

Senin, 15 Oktober 2018 08:17

Dewan Serius Godok Perda LGBT

BALIKPAPAN -  Wakil rakyat yang duduk di legislatif kini tengah serius berupaya menangkal ancaman…

Senin, 15 Oktober 2018 08:16

Sistem Aduan Dipertanyakan

BALIKPAPAN  -  Praktisi Hukum Balikpapan, Rio Ridhayon mengeluhkan mekanisme pengaduan di…

Senin, 15 Oktober 2018 08:15

Berharap PR Polres Segera Tuntas Tas…Tas

BALIKPAPAN  -  Kinerja kepolisian khususnya wilayah Polres Balikpapan sejauh ini memang terbilang…

Senin, 15 Oktober 2018 08:14

Rem Blong, Truk Bermuatan Cat Hantam Inova

BALIKPAPAN  -  Kendaraan yang melintas di kawasan Jalan MT Haryono tepatnya di tanjakan menuju…

Senin, 15 Oktober 2018 08:11

Ular Berbisa

Dua ekor ular sedang menelusurisawah mencari mangsa. Pada suatu hari, kedua ular tadi sedang asyik menelusuri…

Senin, 15 Oktober 2018 08:10

Sebagian Korban Bencana Sulteng Sulit Diidentifikasi

JAKARTA  — Upaya identifikasi korban gempa dan tsunami Palu masih terus dilakukan. Dari sekitar…

Minggu, 14 Oktober 2018 09:17

MUI Gali Fakta LGBT, Pemkot Didesak Sediakan Rehabilitasi

BALIKPAPAN - Isu komunitas lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang merebak di Kota Beriman…

Minggu, 14 Oktober 2018 09:14

Hadapi Kaum Sodom, Butuh Perda

BALIKPAPAN - Laman Facebook komunitas kaum sodom dengan nama Pin Gay Balikpapan membuat heboh. Berbagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .