MANAGED BY:
RABU
23 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Sabtu, 12 Mei 2018 08:14
DKPP Di-deadline Sepuluh Hari

Putuskan Hasil Sidang Pelanggaran Kode Etik Pemilu

-

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memilih Kantor Panwaslu Balikpapan sebagai tempat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. 
Diketahui, sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 88/ DKPP-PKE-VIII/2018 tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh ketua Panwas Kabupaten PPU, ketua Panwascam Kecamatan Sepaku, dan ketua Panwascam Kecamatan Babulu dilaksanakan di ruang rapat Kantor Panwaslu Balikpapan pada Jumat (11/5) pagi.

Sidang tersebut dipimpin anggota DKPP Alfitra Salam serta tim pemeriksa, yakni Ketua KPU Kaltim Muhammad Taufik serta Ketua Bawaslu Kaltim Saiful Bahri.

“Untuk hari ini ada dua sidang. Yang pertama, perkara Panwas PPU bersama komisioner dan kasek. Lalu kedua, Panwas PPU dengan Panwascam Babulu dan Sepaku,” kata Alfitra Salam usai memimpin sidang.


Dua sidang tersebut, Panwaslu Kabupaten PPU sebagai pihak teradu. Sedangkan pengadunya dari tim salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati PPU.

“Ada dua sidang, yang teradu itu panwas. Untuk sidang pertama terkait laporan dari salah satu paslon yang merasa Panwaslu tidak melakukan tindakan adanya pelanggaran pemilu. Sedangkan sidang kedua terkait adanya kepala Sekretariat Panwaslu PPU yang tidak memenuhi syarat,” bebernya.

Terkait sidang permulaan tersebut, lanjut Alfitra, belum bisa dilakukan putusan. Sidang dilakukan untuk mencari fakta-fakta.

“Masih ada proses sidang pleno yang jumlahnya tujuh orang yang akan menilai fakta persidangan, apakah tidak netral, apakah lalai itu dalam proses sidang. Fakta-fakta sudah kami catat sebagai bahan memutuskan,” ucapnya.

DKPP mempunyai waktu 10 hari ke depan untuk memutuskan perkara tersebut. “Kalau terbukti, ketua dan komisioner bisa diberhentikan. Itu salah satu sanksi terberat. Tergantung pelanggarannya,” pungkasnya. (tur/rus/k1)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 23 Mei 2018 08:43

Serunya Wisata Religi di Dahor Heritage

BALIKPAPAN  -  Aktivitas positif terus diperlihatkan Dahor Heritage, museum berbentuk rumah…

Rabu, 23 Mei 2018 08:40

Sekwan Tak Perlu Mengundurkan Diri

BALIKPAPAN   -   Adanya kabar pengunduran diri Sekretaris DPRD (Sekwan) Balikpapan,…

Rabu, 23 Mei 2018 08:39

Transportasi Belum Maksimal Dishub Siapkan Damri ke Bandara

SAMARINDA   -  Mengantisipasi padatnya hilir-mudik penumpang di Bandara APT Pranoto atau lebih…

Rabu, 23 Mei 2018 08:37

Sekda Tunggu Instruksi Plt Wali Kota

BALIKPAPAN   -  Sekretaris Daerah (Sekda) Sayid MN Fadli mengaku telah menerima surat pengunduran…

Rabu, 23 Mei 2018 08:37

Volume Sampah Capai 420 Ton Per Hari

BALIKPAPAN   -  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu menambah tenaga untuk mengangkut sampah…

Rabu, 23 Mei 2018 08:34

Ganti Rugi Dampak Pencemaran Minyak sebelum Lebaran

PENAJAM  -  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menyerahkan data-data nelayan…

Rabu, 23 Mei 2018 08:33

Dimas, Warga Damai Penderita Gizi Buruk

Dimas Krisna Sunaryo begitu gembira ketika Balikpapan Pos mengunjungi rumahnya di kawasan RT 5, Nomor…

Selasa, 22 Mei 2018 09:13

INDAHNYA BERBAGI

Hari kelima puasa, Senin (21/5), menjadi awal pembagian bingkisan sembako dan uang tunai program Paket…

Selasa, 22 Mei 2018 09:11

Diduga Ada Intervensi Penggunaan Anggaran

BALIKPAPAN   -   Kabar mengejutkan muncul dari kelembagaan DPRD Balikpapan. Salah…

Selasa, 22 Mei 2018 09:09

Kaji dan Telusuri Alasan Mundur

BALIKPAPAN  -  Pemkot telah menerima surat pengunduran Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Balikpapan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .