MANAGED BY:
SELASA
18 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Sabtu, 12 Mei 2018 08:14
DKPP Di-deadline Sepuluh Hari

Putuskan Hasil Sidang Pelanggaran Kode Etik Pemilu

-

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memilih Kantor Panwaslu Balikpapan sebagai tempat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. 
Diketahui, sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 88/ DKPP-PKE-VIII/2018 tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh ketua Panwas Kabupaten PPU, ketua Panwascam Kecamatan Sepaku, dan ketua Panwascam Kecamatan Babulu dilaksanakan di ruang rapat Kantor Panwaslu Balikpapan pada Jumat (11/5) pagi.

Sidang tersebut dipimpin anggota DKPP Alfitra Salam serta tim pemeriksa, yakni Ketua KPU Kaltim Muhammad Taufik serta Ketua Bawaslu Kaltim Saiful Bahri.

“Untuk hari ini ada dua sidang. Yang pertama, perkara Panwas PPU bersama komisioner dan kasek. Lalu kedua, Panwas PPU dengan Panwascam Babulu dan Sepaku,” kata Alfitra Salam usai memimpin sidang.


Dua sidang tersebut, Panwaslu Kabupaten PPU sebagai pihak teradu. Sedangkan pengadunya dari tim salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati PPU.

“Ada dua sidang, yang teradu itu panwas. Untuk sidang pertama terkait laporan dari salah satu paslon yang merasa Panwaslu tidak melakukan tindakan adanya pelanggaran pemilu. Sedangkan sidang kedua terkait adanya kepala Sekretariat Panwaslu PPU yang tidak memenuhi syarat,” bebernya.

Terkait sidang permulaan tersebut, lanjut Alfitra, belum bisa dilakukan putusan. Sidang dilakukan untuk mencari fakta-fakta.

“Masih ada proses sidang pleno yang jumlahnya tujuh orang yang akan menilai fakta persidangan, apakah tidak netral, apakah lalai itu dalam proses sidang. Fakta-fakta sudah kami catat sebagai bahan memutuskan,” ucapnya.

DKPP mempunyai waktu 10 hari ke depan untuk memutuskan perkara tersebut. “Kalau terbukti, ketua dan komisioner bisa diberhentikan. Itu salah satu sanksi terberat. Tergantung pelanggarannya,” pungkasnya. (tur/rus/k1)

 

loading...

BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 07:59

ASRI

Pemerintah kota terus membenahi taman-taman kota di Kota Minyak. Salah satunya, taman kota di samping…

Selasa, 18 September 2018 07:57

ASEEEKK..!! Selama Tujuh Bulan, 640 Pasangan Jadi “Papa-Mama”

BALIKPAPAN  -  Warga Kota Minyak yang menikah selama periode Januari-Juli 2018 mencapai 640…

Selasa, 18 September 2018 07:55

Pelaksanaan Vaksinasi MR Lamban

BALIKPAPAN  -  Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan mengaku, kampanye vaksinasi measles dan…

Selasa, 18 September 2018 07:54

Butuh Sinergi untuk Atasi Kenakalan Remaja

BALIKPAPAN  -   kota dengan berbagai macam problematika utamanya remaja, kini hangat dibicarakan…

Selasa, 18 September 2018 07:52

Enam Juta Warga Tanpa KTP-el

DATA  kependudukan mencatat, lebih dari enam juta warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik…

Selasa, 18 September 2018 07:51

BKPSDM dan Disdikbud Kumpulkan Tenaga Honorer K-2

BALIKPAPAN  -  Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) honorer kategori 2 (K-2) yang…

Selasa, 18 September 2018 07:48

Kaltim Kaya Potensi Wisata

BALIKPAPAN  -   Wilayah Kalimantan Timur memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan industri…

Selasa, 18 September 2018 07:47

Hasilkan Benih Ikan Air Tawar Berkualitas

BALAI   Benih Ikan (BBI) Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, yang dikelola Dinas Pangan…

Senin, 17 September 2018 08:19

Lapangan Tembak Lamaru Tak Terawat

BALIKPAPAN  –  Sejumlah bangunan eks Pekan Olahraga Nasional (PON) Kaltim 2008 di Balikpapan…

Senin, 17 September 2018 08:15

Abdulloh Pimpin Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin

BALIKPAPAN  –  Tim kampanye partai politik pengusung pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .