MANAGED BY:
MINGGU
24 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Sabtu, 12 Mei 2018 08:14
DKPP Di-deadline Sepuluh Hari

Putuskan Hasil Sidang Pelanggaran Kode Etik Pemilu

-

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memilih Kantor Panwaslu Balikpapan sebagai tempat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. 
Diketahui, sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 88/ DKPP-PKE-VIII/2018 tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh ketua Panwas Kabupaten PPU, ketua Panwascam Kecamatan Sepaku, dan ketua Panwascam Kecamatan Babulu dilaksanakan di ruang rapat Kantor Panwaslu Balikpapan pada Jumat (11/5) pagi.

Sidang tersebut dipimpin anggota DKPP Alfitra Salam serta tim pemeriksa, yakni Ketua KPU Kaltim Muhammad Taufik serta Ketua Bawaslu Kaltim Saiful Bahri.

“Untuk hari ini ada dua sidang. Yang pertama, perkara Panwas PPU bersama komisioner dan kasek. Lalu kedua, Panwas PPU dengan Panwascam Babulu dan Sepaku,” kata Alfitra Salam usai memimpin sidang.


Dua sidang tersebut, Panwaslu Kabupaten PPU sebagai pihak teradu. Sedangkan pengadunya dari tim salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati PPU.

“Ada dua sidang, yang teradu itu panwas. Untuk sidang pertama terkait laporan dari salah satu paslon yang merasa Panwaslu tidak melakukan tindakan adanya pelanggaran pemilu. Sedangkan sidang kedua terkait adanya kepala Sekretariat Panwaslu PPU yang tidak memenuhi syarat,” bebernya.

Terkait sidang permulaan tersebut, lanjut Alfitra, belum bisa dilakukan putusan. Sidang dilakukan untuk mencari fakta-fakta.

“Masih ada proses sidang pleno yang jumlahnya tujuh orang yang akan menilai fakta persidangan, apakah tidak netral, apakah lalai itu dalam proses sidang. Fakta-fakta sudah kami catat sebagai bahan memutuskan,” ucapnya.

DKPP mempunyai waktu 10 hari ke depan untuk memutuskan perkara tersebut. “Kalau terbukti, ketua dan komisioner bisa diberhentikan. Itu salah satu sanksi terberat. Tergantung pelanggarannya,” pungkasnya. (tur/rus/k1)

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 23 Maret 2019 10:18

DLH Selidiki Pengembang Buang Sampah ke TPS

BALIKPAPAN-Pemkot akan bertindak tegas terhadap pengembang perumahan (real estate) dan…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:17

Dari Balikpapan, Pelni Buka Rute Ekstra ke Jakarta

BALIKPAPAN-PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Cabang Balikpapan membuka…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:16

Logistik Bekas Pemilu Terjual Rp 294 Juta

BALIKPAPAN-Logistik bekas pemilu yang dilelang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:15

Konsumsi Daging Kerbau di Kaltim Meningkat

BALIKPAPAN-Minat masyarakat Kaltim terhadap daging kerbau yang dipasarkan Badan Urusan…

Jumat, 22 Maret 2019 10:33

Pekan Depan, Presiden ke Balikpapan, APA AGENDANYA..?

BALIKPAPAN-Sempat tertunda, akhirnya Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja…

Jumat, 22 Maret 2019 10:33

Pejabat di Kaltim Bandel, Perlu Disanksi

BALIKPAPAN-Pemerintah pusat tampaknya perlu mempertimbangkan untuk memberi sanksi para pejabat…

Jumat, 22 Maret 2019 10:32

WOW..!! Pajak Hiburan Balikpapan Tertinggi Se-Indonesia

BALIKPAPAN-Selama ini investor dari luar harus berpikir dua kali jika…

Jumat, 22 Maret 2019 10:29

Minta Pemkot Larang Iklan Rokok dan Terapkan Jam Belajar Malam

BALIKPAPAN-Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan 2019…

Kamis, 21 Maret 2019 10:52

Bantuan Anggaran Pemprov Kaltim Minim

BALIKPAPAN-Minimnya bantuan anggaran dari Pemprov Kaltim untuk Kota Minyak mendapat…

Kamis, 21 Maret 2019 10:50

Rizal Mengaku Nomor Satu ke Mendag

BALIKPAPAN-Pelaksanaan video conference antara Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*