MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Sabtu, 12 Mei 2018 08:14
DKPP Di-deadline Sepuluh Hari

Putuskan Hasil Sidang Pelanggaran Kode Etik Pemilu

-

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memilih Kantor Panwaslu Balikpapan sebagai tempat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. 
Diketahui, sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 88/ DKPP-PKE-VIII/2018 tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh ketua Panwas Kabupaten PPU, ketua Panwascam Kecamatan Sepaku, dan ketua Panwascam Kecamatan Babulu dilaksanakan di ruang rapat Kantor Panwaslu Balikpapan pada Jumat (11/5) pagi.

Sidang tersebut dipimpin anggota DKPP Alfitra Salam serta tim pemeriksa, yakni Ketua KPU Kaltim Muhammad Taufik serta Ketua Bawaslu Kaltim Saiful Bahri.

“Untuk hari ini ada dua sidang. Yang pertama, perkara Panwas PPU bersama komisioner dan kasek. Lalu kedua, Panwas PPU dengan Panwascam Babulu dan Sepaku,” kata Alfitra Salam usai memimpin sidang.


Dua sidang tersebut, Panwaslu Kabupaten PPU sebagai pihak teradu. Sedangkan pengadunya dari tim salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati PPU.

“Ada dua sidang, yang teradu itu panwas. Untuk sidang pertama terkait laporan dari salah satu paslon yang merasa Panwaslu tidak melakukan tindakan adanya pelanggaran pemilu. Sedangkan sidang kedua terkait adanya kepala Sekretariat Panwaslu PPU yang tidak memenuhi syarat,” bebernya.

Terkait sidang permulaan tersebut, lanjut Alfitra, belum bisa dilakukan putusan. Sidang dilakukan untuk mencari fakta-fakta.

“Masih ada proses sidang pleno yang jumlahnya tujuh orang yang akan menilai fakta persidangan, apakah tidak netral, apakah lalai itu dalam proses sidang. Fakta-fakta sudah kami catat sebagai bahan memutuskan,” ucapnya.

DKPP mempunyai waktu 10 hari ke depan untuk memutuskan perkara tersebut. “Kalau terbukti, ketua dan komisioner bisa diberhentikan. Itu salah satu sanksi terberat. Tergantung pelanggarannya,” pungkasnya. (tur/rus/k1)

 

loading...

BACA JUGA

Minggu, 16 Desember 2018 09:00

Banjir Masih “Menghantui” Kota Minyak

BALIKPAPAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balikpapan menilai, banjir…

Minggu, 16 Desember 2018 08:55

20 Persen APBD Kaltim 2019 untuk Pengembangan SDM

BALIKPAPAN - APBD Kaltim 2019 telah disahkan sebesar Rp 10,53…

Minggu, 16 Desember 2018 08:52

Pemilih Muda Capai 40 Persen

BALIKPAPAN - Sidang pleno daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2…

Minggu, 16 Desember 2018 08:50

TNI-Polri Olahraga Bersama di Lapangan Merdeka

BALIKPAPAN - Untuk mempererat tali silaturahmi antar instansi, Kodim 0905…

Minggu, 16 Desember 2018 08:47

Isran Ajak Jaga Kelestarian Kawasan Pesisir

SAMARINDA - Gubernur Kaltim, Isran Noor meminta lingkungan perairan maupun…

Minggu, 16 Desember 2018 08:44

GIMANA MAU KAPOK..!! Buang Sampah, Sanksi Cuma Begini...

BALIKPAPAN - Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 13…

Minggu, 16 Desember 2018 08:42

Aplikasi Smart City Belum Terintegrasi dengan Baik

BALIKPAPAN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan mengakui, aplikasi…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:54

AYO BELANJA MURAH

Suasana Natal kian terasa di sejumlah perbelanjaan di Kota Minyak.…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:53

Selama 2018, Kebakaran di Kota Ini Merenggut Enam Jiwa

BALIKPAPAN  -  Musibah kebakaran yang terjadi selama tahun 2018 mendapat…

Sabtu, 15 Desember 2018 07:52

WADUH..!! Ada 84 Orang Gila Bebas Berkeliaran di Tengah Kota

BALIKPAPAN  -  Orang gila (orgil) atau bahasa medisnya orang dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .