MANAGED BY:
JUMAT
25 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

PPU-PASER

Rabu, 16 Mei 2018 09:15
Oknum Kabid “Kebal” dari Sanksi Berat

Hampir Setahun Mangkir dari Tugas Sebagai ASN

PROKAL.CO, PENAJAM  -  Seorang pejabat eselon III yang bertugas di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak masuk kerja hampir setahun. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang PPU, Cristian Nur Selamat seakan kebal dari jeratan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pasalnya, yang bersangkutan mulai mangkir dari tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara (ASN) sejak Agustus 2017. Sampai Mei 2018 ini, telah terhitung 10 bulan tidak masuk kerja.

Pada November tahun lalu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah memproses kasus indisipliner pejabat eselon III ini. Pada waktu itu, Pimpinan Bapelitbang memberikan laporan ke BKPP bahwa yang bersangkutan mangkir 86 hari. Ajaibnya, Cristian Nur Selamat terbebas dari sanksi berat dan hanya dijatuhi sanksi ringan berupa ancaman dimutasi ke instansi lain dengan jabatan setara. Tetapi, sejauh ini yang bersangkutan juga belum beranjak dari posisi Kabid Penelitian dan Pengembangan. Jika merujuk pada peraturan pemerintah tentang disiplin ASN (PNS) tersebut, pegawai yang mangkir selama 46 hari telah masuk dalam pelanggaran berat.

Sekretaris Bapelitbang Hadi Saputro membenarkan, bahwa oknum pejabat eselon III ini telah mangkir sejak Agustus tahun lalu. Pihaknya telah melaporkan terkait indisipliner ini ke BKPP dan Inspektorat. “Sudah beberapa kali mengajukan surat ke BKPP, kemudian ke Indspektorat. Mengenai kelanjutannya selahkan konfirmasi ke BKPP,” kata Hadi Saputro pada media ini, kemarin (15/5).

Bapelitbang PPU pun telah menahan gaji pokok yang bersangkutan mulai Februari 2018. Karena sebagai ASN yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya, sehinnga tidak berhak mendapatkan gaji dari negara. Hadi Saputro menyatakan, yang bersangkutan memang tidak masuk kerja sejak Agustus tahun lalu. Sehingga Bapelitbang mengajukan penahanan gaji bulanan. “Gajinya mulai ditahan bulan Februari,” terangnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setkab PPU Alimuddin mengaku, telah mendengar informasi pejabat eselon III yang tidak masuk kerja hampir setahun itu. Tetapi, pihaknya belum mendapatkan laporan secara tertulis dari Kepala Bapelitbang. Jika, indisipliner pegawai dibiarkan berlarut-larut, maka pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga akan kena sanksi dari pejabat pembiana kepegawaian dalam hal ini kepala daerah. “Pimpinan OPD punya kewenangan memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran indisipliner. Kalau melakukan pembiaran, maka pimpinan OPD-nya juga akan kena sanksi,” terang Alimuddin.

Mantan Kepala BKD (sekarang BKKP) ini menyatakan, pegawai yang melakukan pelanggaran indisipliner dengan tidak masuk kerja dalam jangka waktu 46 hari telah masuk kategori pelanggaran berat. “Jangankan setahun, 46 hari saja tidak masuk itu sanksinya berat, bisa penurunan pangkat atau bahkan pemecatan sebagai ASN. Mangkir 46 hari itu bukan berturut-turut, tapi akumulasi selama setahun,” tuturnya.

Pimpinan Bapelitbang telah melakukan tindakan pembinaan dengan memberikan surat pernyataan tidak puas kepada yang bersangkutan. “Kewenangan Kepala Bapelitbang hanya sebatas memberi tindakan disiplin sesuai dengan kewenangannya,” jelas Hadi Saputro. (kad/cal)

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 24 Mei 2018 09:22

Ramadan, Pasar Senaken Malah Sepi Pembeli

TANA PASER  –  Jam menunjukkan pukul 10.00 Wita. Situasi di Pasar Induk Penyembolum,…

Kamis, 24 Mei 2018 09:20

DPRD Ingatkan Bupati Tidak Tebang Pilih

PENAJAM  -   Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menekankan kepada pemerintah daerah untuk…

Kamis, 24 Mei 2018 09:19

Rutan Kelas IIB Tanah Grogot Tingkatkan Pengamanan

TANA PASER  –   Guna menghindari masuknya barang-barang terlarang kepada tahanan dan…

Kamis, 24 Mei 2018 09:18

Utamakan Kepentingan Masyarakat, Berharap Jembatan Tol Terwujud

PENAJAM  -  Sebagaimana tradisi Safari Ramadan yang dilakukan jajaran pejabat Pemkab Penajam…

Kamis, 24 Mei 2018 09:17

11 Desa Belum Terima ADD Tahap Pertama

PENAJAM - Sebanyak 11 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum medapatkan kucuran alokasi dana…

Rabu, 23 Mei 2018 08:50

Banyak Angkutan Sawit Melebihi Kapasitas

TANA PASER  -  Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser berharap bantuan pengadaan jembatan…

Rabu, 23 Mei 2018 08:48

Nicko Anggap Sudah Lewat

PENAJAM  -   Pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan tak lama lama lagi terwujud. Digadang-gadang…

Rabu, 23 Mei 2018 08:47

Kampung Warna-Warni Kini Dialiri Listrik

TANA PASER  -  Setelah menanti cukup lama, akhirnya 20 kepala keluarga yang bermukim di Kampung…

Rabu, 23 Mei 2018 08:46

Ditarget 78 Persen Partisipasi Pemilih

PENAJAM  -  Pemilihan bupati (Pilbup) Penajam Paser Utara (PPU) 2018, Komisi Pemilihan Umum…

Rabu, 23 Mei 2018 08:44

Debat Paslon Digelar di Jakarta

PENAJAM  -  Debat pasangan calon bupati dan wakilbupati Penajam Paser Utara (PPU) akan dilaksanakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .