MANAGED BY:
SENIN
22 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

PPU-PASER

Rabu, 16 Mei 2018 09:15
Oknum Kabid “Kebal” dari Sanksi Berat

Hampir Setahun Mangkir dari Tugas Sebagai ASN

PROKAL.CO, PENAJAM  -  Seorang pejabat eselon III yang bertugas di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak masuk kerja hampir setahun. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang PPU, Cristian Nur Selamat seakan kebal dari jeratan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pasalnya, yang bersangkutan mulai mangkir dari tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara (ASN) sejak Agustus 2017. Sampai Mei 2018 ini, telah terhitung 10 bulan tidak masuk kerja.

Pada November tahun lalu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah memproses kasus indisipliner pejabat eselon III ini. Pada waktu itu, Pimpinan Bapelitbang memberikan laporan ke BKPP bahwa yang bersangkutan mangkir 86 hari. Ajaibnya, Cristian Nur Selamat terbebas dari sanksi berat dan hanya dijatuhi sanksi ringan berupa ancaman dimutasi ke instansi lain dengan jabatan setara. Tetapi, sejauh ini yang bersangkutan juga belum beranjak dari posisi Kabid Penelitian dan Pengembangan. Jika merujuk pada peraturan pemerintah tentang disiplin ASN (PNS) tersebut, pegawai yang mangkir selama 46 hari telah masuk dalam pelanggaran berat.

Sekretaris Bapelitbang Hadi Saputro membenarkan, bahwa oknum pejabat eselon III ini telah mangkir sejak Agustus tahun lalu. Pihaknya telah melaporkan terkait indisipliner ini ke BKPP dan Inspektorat. “Sudah beberapa kali mengajukan surat ke BKPP, kemudian ke Indspektorat. Mengenai kelanjutannya selahkan konfirmasi ke BKPP,” kata Hadi Saputro pada media ini, kemarin (15/5).

Bapelitbang PPU pun telah menahan gaji pokok yang bersangkutan mulai Februari 2018. Karena sebagai ASN yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya, sehinnga tidak berhak mendapatkan gaji dari negara. Hadi Saputro menyatakan, yang bersangkutan memang tidak masuk kerja sejak Agustus tahun lalu. Sehingga Bapelitbang mengajukan penahanan gaji bulanan. “Gajinya mulai ditahan bulan Februari,” terangnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setkab PPU Alimuddin mengaku, telah mendengar informasi pejabat eselon III yang tidak masuk kerja hampir setahun itu. Tetapi, pihaknya belum mendapatkan laporan secara tertulis dari Kepala Bapelitbang. Jika, indisipliner pegawai dibiarkan berlarut-larut, maka pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga akan kena sanksi dari pejabat pembiana kepegawaian dalam hal ini kepala daerah. “Pimpinan OPD punya kewenangan memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran indisipliner. Kalau melakukan pembiaran, maka pimpinan OPD-nya juga akan kena sanksi,” terang Alimuddin.

Mantan Kepala BKD (sekarang BKKP) ini menyatakan, pegawai yang melakukan pelanggaran indisipliner dengan tidak masuk kerja dalam jangka waktu 46 hari telah masuk kategori pelanggaran berat. “Jangankan setahun, 46 hari saja tidak masuk itu sanksinya berat, bisa penurunan pangkat atau bahkan pemecatan sebagai ASN. Mangkir 46 hari itu bukan berturut-turut, tapi akumulasi selama setahun,” tuturnya.

Pimpinan Bapelitbang telah melakukan tindakan pembinaan dengan memberikan surat pernyataan tidak puas kepada yang bersangkutan. “Kewenangan Kepala Bapelitbang hanya sebatas memberi tindakan disiplin sesuai dengan kewenangannya,” jelas Hadi Saputro. (kad/cal)

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:58

Tahura Lati Petangis Dipercantik

TANA PASER  –  Taman hutan rakyat (Tahura) Lati Petangis di Kecamatan Batu Engau perlahan…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:57

Utang Multiyears Tak Terakomodir di APBD-P

PENAJAM  - APBD Perubahan 2018 telah ketok palu pada 17 Oktober lalu. Awalnya, pemerintah Kabupaten…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:57

DPRD Minta Pelayanan Kesehatan Berbenah

PENAJAM  -   Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah untuk…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:56

Dana Desa Paser Tembus Rp 106,5 Miliar

TANA PASER –  Alokasi anggaran dana desa Kabupaten Paser tahun 2018 yang mencapai sekitar…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:55

Lagi, BNPB Bantu Kendaraan Operasional BPBD

PENAJAM  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara (PPU) mendapatkan bantuan…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:54

Bawaslu Konsen Awasi Money Politic dan Algaka

TANA PASER –  Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser akan memfokuskan pengawasan…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:44

Tinggal Tunggu Evaluasi Gubernur

PENAJAM  - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menghadiri sidang…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:40

BKPRMI Wisuda 739 Santri

TANA PASER  -  Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Paser menggelar…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:38

Buldozer Muara Adang Juara Pepara Cup

TANA PASER  – Tim Buldozer dari Desa Muara Adang berhasil menjadi kampiun turnamen sepak…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:36

Genjot Pembayaran PBB, Bapenda Terapkan Sistem Online

TANA PASER  –  Untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dan memudahkan para wajib…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .