MANAGED BY:
RABU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 18 Mei 2018 07:37
Gugatan PTUN Ditolak, Hanura Versi Daryatmo Tak Diakui Menkumham

PROKAL.CO, JAKARTA   -   Waketum DPP Hanura versi Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), Sutrisno Iwantono mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menolak permohonan keputusan fiktif positif dari Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Kamis (17/5).

Menurut dia, alasan penolakan Perkara Permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018 yang diajukan oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding lantaran permohonan tersebut menyalahi aturan Undang-Undang.

"Disamping itu apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT yang proses persidangannya sedang berlangsung," ujar Iwan kepada wartawan, di Kawasan Thamrin Jakarta, Kamis (17/5).

Diketahui, substansi Permohonan Keputusan Fiktif Positif meminta pengesahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 dan mempersoalkan keabsahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan  Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018.

"Mejelis hakim mendasarkan penolakan Permohonan itu pada Perma No 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif," jelasnya.

Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta, sambung Iwan bahwa permohonan pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan keputusan pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau menjadi obyek sengketa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif,  dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN  No.24/G/2018/PTUN.JKT.

"Putusan ini sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Hanura serta hasil Munaslub mereka tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menkumham," tukasnya. (jaa/jpg/cal)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 24 Oktober 2018 08:05

Debat Capres – Cawapres di Kampus akan Diuji Akademisi

JAKARTA   -  Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun mengusulkan…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:06

Memuaskan dengan Banyak Catatan

JAKARTA   -   Kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki tahun keempat,…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:04

Polemik Dana Saksi Pemilu 2019, Ada Syukur, Tak Ada Ditanggung Sendiri

BALIKPAPAN  – Tarik ulur terkait pembiayaan dana saksi dalam pelaksanaan Pemilu 2019, apakah…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:04

Debat di Kampus Masuk Pelanggaran Kampanye

 JAKARTA  -  KPU menyebut debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres)…

Senin, 22 Oktober 2018 08:46

Tiap Dua Bulan ke Yerusalem

Jakarta   -   Ahmad Dhani dicegah ke luar negeri. Ahmad Dhani mengaku dirinya memang rutin…

Senin, 22 Oktober 2018 08:43

Golkar Mataram Incar 12 Kursi

MATARAM  -  Golkar Mataram menargetkan 12 kursi dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang.…

Senin, 22 Oktober 2018 08:43

Banyak Warga Tercecer

BANJARMASIN –   Helmy  tampak bingung. Namanya tak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap…

Sabtu, 20 Oktober 2018 01:02

Bakal Kumpulkan Korban Persekusi

JAKARTA  —  Ahmad Dhani melakukan manuver dengan melaporkan dugaan persekusi terhadap…

Sabtu, 20 Oktober 2018 01:00

Lurah Sepaku Terbukti Langgar Kode Etik ASN

PENAJAM  -  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah…

Sabtu, 20 Oktober 2018 00:59

Caleg Berkarya Diduga Gunakan Seragam Polisi

 JAKARTA  - Calon legislatif (caleg) diduga menggunakan seragam polri saat berkampanye. Belakangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .