MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 18 Mei 2018 07:37
Gugatan PTUN Ditolak, Hanura Versi Daryatmo Tak Diakui Menkumham

PROKAL.CO, JAKARTA   -   Waketum DPP Hanura versi Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), Sutrisno Iwantono mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menolak permohonan keputusan fiktif positif dari Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Kamis (17/5).

Menurut dia, alasan penolakan Perkara Permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018 yang diajukan oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding lantaran permohonan tersebut menyalahi aturan Undang-Undang.

"Disamping itu apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT yang proses persidangannya sedang berlangsung," ujar Iwan kepada wartawan, di Kawasan Thamrin Jakarta, Kamis (17/5).

Diketahui, substansi Permohonan Keputusan Fiktif Positif meminta pengesahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 dan mempersoalkan keabsahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan  Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018.

"Mejelis hakim mendasarkan penolakan Permohonan itu pada Perma No 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif," jelasnya.

Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta, sambung Iwan bahwa permohonan pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan keputusan pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau menjadi obyek sengketa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif,  dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN  No.24/G/2018/PTUN.JKT.

"Putusan ini sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Hanura serta hasil Munaslub mereka tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menkumham," tukasnya. (jaa/jpg/cal)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 Agustus 2018 07:27

Relawan Jokowi Susun Strategi

BALIKPAPAN  -  Meskipun pemilihan presiden (Pilpres) akan digelar 17 April 2019. Namun, sejumlah…

Sabtu, 18 Agustus 2018 07:26

Mahfud MD Memang Jujur

JAKARTA  -  Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing meyakini, kesaksian Mahfud MD di acara…

Sabtu, 18 Agustus 2018 07:25

Kemesraan Prabowo-Titiek Bertemu Jelang Upacara HUT RI

JAKARTA  -  Ketum Gerindra Prabowo Subianto kembali menunjukkan kemesraannya dengan sang mantan…

Sabtu, 18 Agustus 2018 07:23

KPU Segera Verifikasi Laporan soal Bacaleg TMS

JAKARTA -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka laporan masyarakat soal daftar caleg sementara (DCS)…

Sabtu, 18 Agustus 2018 07:22

Calon Ketua Timses Jokowi - Ma'ruf Berinisial M

JAKARTA  -  Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengungkapkan, saat…

Sabtu, 18 Agustus 2018 07:21

Pastikan Demokrat Solid Usung Prabowo - Sandiaga

JAKARTA  - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo memastikan partainya solid mengusung pasangan…

Kamis, 16 Agustus 2018 07:47

Pilih Mundur dari Menteri

JAKARTA   -  Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur resmi mundur dari jabatannya…

Kamis, 16 Agustus 2018 07:45

Angkat Syafruddin, Moeldoko Bantah Bernilai Politis

JAKARTA  -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik mantan Wakapolri Syafruddin sebagai…

Kamis, 16 Agustus 2018 07:43

Masuk DCS Belum Tentu Lolos

TOMOHON  —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon baru saja merilis nama-nama bakal…

Kamis, 16 Agustus 2018 07:42

Harta Sandi Rp 5 Triliun, PKS; Insya Allah Bersih

JAKARTA   -  Harta kekayaan cawapres Sandiaga Uno diumumkan KPK tercatat senilai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .