MANAGED BY:
KAMIS
21 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 18 Mei 2018 07:37
Gugatan PTUN Ditolak, Hanura Versi Daryatmo Tak Diakui Menkumham

PROKAL.CO, JAKARTA   -   Waketum DPP Hanura versi Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), Sutrisno Iwantono mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menolak permohonan keputusan fiktif positif dari Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Kamis (17/5).

Menurut dia, alasan penolakan Perkara Permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018 yang diajukan oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding lantaran permohonan tersebut menyalahi aturan Undang-Undang.

"Disamping itu apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT yang proses persidangannya sedang berlangsung," ujar Iwan kepada wartawan, di Kawasan Thamrin Jakarta, Kamis (17/5).

Diketahui, substansi Permohonan Keputusan Fiktif Positif meminta pengesahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 dan mempersoalkan keabsahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan  Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018.

"Mejelis hakim mendasarkan penolakan Permohonan itu pada Perma No 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif," jelasnya.

Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta, sambung Iwan bahwa permohonan pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan keputusan pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau menjadi obyek sengketa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif,  dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN  No.24/G/2018/PTUN.JKT.

"Putusan ini sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Hanura serta hasil Munaslub mereka tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menkumham," tukasnya. (jaa/jpg/cal)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 Juni 2018 08:18

Wow! Ada Rumah DP 0 Persen di Kaltim

BISA  terealisasi. Demikian kesimpulan penelitian dan kajian sejumlah pakar, praktisi, serta akademisi…

Rabu, 20 Juni 2018 08:14

KPU Klaim Sosialisasi Capai 85 Persen

BALIKPAPAN  -  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim tinggal sepekan lagi,…

Rabu, 20 Juni 2018 08:13

Jembatan Tol Jadi Pembahasan Terakhir

PENAJAM  -   Debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Penajam Paser Utara…

Selasa, 19 Juni 2018 07:18

Rusmadi-Safaruddin Siapkan Internet Gratis

BALIKPAPAN  -   Perubahan Kalimantan Timur menuju Kaltim Bermartabat tinggal menunggu…

Selasa, 19 Juni 2018 07:17

Dahnial Kifli Calon Kuat Pj Bupati HSS

KANDANGAN  –   Masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 2013-2018 Achmad Fikry-Ardiansyah…

Selasa, 19 Juni 2018 07:16

Tiga Daerah Pesisir Harus Pakai Kapal

PENAJAM  -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) kn mendistribusikan logistik…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:50

Pasar Masih Jadi Strategi Kampanye Khofifah

MOJOKERTO  -  Calon Gubernur (Cagub) Jatim Khofifah Indar Parawansa rupanya menjadikan pasar…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:49

Pengurus Parpol Lapor Pemilik Akun FB

TARAKAN  - Beberapa pengurus partai politik seperti PKS, PAN, PBB dan Gerindra mendatangi Mako…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:48

Pasangan Asyik Masih Berpeluang Ikut Debat

JAKARTA  -  Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, lembaganya masih mempelajari rekomendasi…

Sabtu, 19 Mei 2018 00:47

Kader Jadi Tersangka Korupsi

INDOPOS  -  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .