MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 18 Mei 2018 07:37
Gugatan PTUN Ditolak, Hanura Versi Daryatmo Tak Diakui Menkumham

PROKAL.CO, JAKARTA   -   Waketum DPP Hanura versi Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), Sutrisno Iwantono mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menolak permohonan keputusan fiktif positif dari Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Kamis (17/5).

Menurut dia, alasan penolakan Perkara Permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018 yang diajukan oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding lantaran permohonan tersebut menyalahi aturan Undang-Undang.

"Disamping itu apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT yang proses persidangannya sedang berlangsung," ujar Iwan kepada wartawan, di Kawasan Thamrin Jakarta, Kamis (17/5).

Diketahui, substansi Permohonan Keputusan Fiktif Positif meminta pengesahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 dan mempersoalkan keabsahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan  Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018.

"Mejelis hakim mendasarkan penolakan Permohonan itu pada Perma No 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif," jelasnya.

Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta, sambung Iwan bahwa permohonan pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan keputusan pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau menjadi obyek sengketa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif,  dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN  No.24/G/2018/PTUN.JKT.

"Putusan ini sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Hanura serta hasil Munaslub mereka tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menkumham," tukasnya. (jaa/jpg/cal)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 07:29

Terkesan seperti Cerdas Cermat

DEBAT perdana capres-cawapres sudah berlangsung Kamis (17/1) malam lalu. Sayangnya…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:27

Bawaslu Kaji Keterlibatan Kades

SURABAYA  -  Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilihan…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:27

Pengamat: Lebih Baik Biayai Infrastruktur

JAKARTA  - Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto…

Jumat, 18 Januari 2019 08:01

Ketua DPRD Kota Blitar Meninggal, saat Berangkat Nobar Debat Capres

BLITAR   -   Sekretaris DPC PDIP Kota Blitar Glebot Catur…

Jumat, 18 Januari 2019 07:59

Pak SBY Absen di Debat Perdana

JAKARTA   -  Mantan anggota DPR RI Ruhut Sitompul turut…

Jumat, 18 Januari 2019 07:58

Kredibilitas Hary Tanoe Sukses Angkat Elektabilitas Perindo

JAKARTA    -  Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai tren…

Jumat, 18 Januari 2019 07:57

Giring Ganesha: Debat Capres Tak akan Mengubah Pilihan

JAKARTA   -   Giring Ganesha memberikan pandangan soal debat…

Jumat, 18 Januari 2019 07:56

Delapan Faktor Menentukan Skor Debat Capres

JAKARTA   -   Publik akan memberikan penilaian kepada peserta debat…

Kamis, 17 Januari 2019 07:54

KPU Larang Capres-Cawapres Persoalkan Pancasila hingga UUD 1945 saat Debat

JAKARTA   -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pasangan capres-cawapres…

Kamis, 17 Januari 2019 07:52

Charta Politika: #2019GantiPresiden Lebih Populer dari #01JokowiLagi

JAKARTA   - Lembaga survei Charta Politika melakukan survei soal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*