MANAGED BY:
SELASA
25 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 18 Mei 2018 07:37
Gugatan PTUN Ditolak, Hanura Versi Daryatmo Tak Diakui Menkumham

PROKAL.CO, JAKARTA   -   Waketum DPP Hanura versi Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), Sutrisno Iwantono mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menolak permohonan keputusan fiktif positif dari Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Kamis (17/5).

Menurut dia, alasan penolakan Perkara Permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018 yang diajukan oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding lantaran permohonan tersebut menyalahi aturan Undang-Undang.

"Disamping itu apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT yang proses persidangannya sedang berlangsung," ujar Iwan kepada wartawan, di Kawasan Thamrin Jakarta, Kamis (17/5).

Diketahui, substansi Permohonan Keputusan Fiktif Positif meminta pengesahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 dan mempersoalkan keabsahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan  Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018.

"Mejelis hakim mendasarkan penolakan Permohonan itu pada Perma No 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif," jelasnya.

Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta, sambung Iwan bahwa permohonan pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan keputusan pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau menjadi obyek sengketa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif,  dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN  No.24/G/2018/PTUN.JKT.

"Putusan ini sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Hanura serta hasil Munaslub mereka tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menkumham," tukasnya. (jaa/jpg/cal)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 20 Juni 2019 10:57

Perkuat Silaturahmi Pasca Pemilu

BALIKPAPAN – Halalbihalal menjadi tradisi usai Hari Raya Idulfitri. Hal…

Jumat, 03 Mei 2019 11:24

Garuda dan PKPI Tak Lapor Dana Kampanye

TANA PASER – Dua parpol yakni Garuda dan PKPI hingga…

Selasa, 30 April 2019 11:11

Inventarisasi Petugas KPPS yang Sakit

PENAJAM - KPU Penajam Paser Utara (PPU) penginventarisasi petugas kelompok…

Senin, 29 April 2019 11:32

2.575 Kotak Suara Bergeser ke KPU

PENAJAM - Kotak suara yang berisi surat suara telah digeser…

Jumat, 26 April 2019 11:27

PDIP dan PPP Berebut Kursi Terakhir

PENAJAM- KPU Penajam Paser Utara (PPU) telah mengimput hasil perhitungan…

Kamis, 25 April 2019 12:14

31 Warga Binaan Rutan Ikuti Pemungutan Ulang

BALIKPAPAN - Sebanyak 31 warga binaan di Rumah Tahanan Negara…

Kamis, 25 April 2019 12:13

PMII Nilai KPU Lalai

BALIKPAPAN – Pemilu tahun ini rawan terjadinya konflik. Mulai dari…

Kamis, 25 April 2019 12:12

Maksimal Satu Parpol Raih Empat Kursi

PENAJAM - Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Panitia…

Rabu, 24 April 2019 11:27

Hari ini, Berlangsung di Lima TPS

BALIKPAPAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Noor Thoha memastikan…

Rabu, 24 April 2019 11:26

Diterpa Isu Penggelembungan Suara, PKB Santai

TANA PASER – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Paser diterpa isu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*