MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 18 Mei 2018 07:37
Panwaslu Paser Akan Bentuk 574 Pengawas TPS

PROKAL.CO, TANA PASER  -  Semakin dekatnya tahapan pemilihan Gubernur Kalimantan Timur, membuat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Paser akan membentuk 574 anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di seluruh wilayah Kabupaten Paser.

 Pembentukan PTPS tersebut mengacu Peraturan Bawaslu RI No.19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan penggantian antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Maka Panwas Kabupaten Paser membentuk PTPS melalui panwas di masing-masing kecamatan.

 “Sesuai Perbawaslu, maka kami memulai proses rekrutmen panwas TPS mulai tanggal 17 Mei 2018 ini dan pada 4 Juni mendatang pengawas TPS di Paser sudah terbentuk,” kata Komisoner Panwaskab Paser Divisi SDM, Aprianto Abdullah saat ditemui, Kamis (17/5).

 Selain itu, Aprianto juga berharap agar pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 ini, anggota PTPS yang nantinya terpilih merupakan orang yang mampu menjaga kualitas pilkada. “Mereka nantinya harus kredibel, berintegritas, berkompeten, dan mampu menjaga independensi serta netralitas, supaya pilkada berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

 Ditambahkan, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Paser agar bisa turut berpartisipasi menjadi PTPS dalam pemilihan kepala daerah Kaltim ini. “PTPS merupakan ujung tombak pengawasan di tingkat TPS yang diharapkan mampu bekerja secara maksimal mengawal jalannya proses demokrasi,” tambahnya.

 Sedangkan untuk persyaratan menjadi calon pengawas TPS, Aprianto menyampaikan usia minimal 25 tahun yang dibuktikan dengan KTP di TPS setempat. Persyaratan lainnya yaitu setia pada Pancasila dan UUD 45, tidak pernah menjadi anggota partai politik, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman penjara 5 tahun, tidak berada dalam satu ikatan pernikahan dengan sesama penyelenggara pemilu, serta memiliki kemampuan dalam bidang kepemiluan.

 “Bagi masyarakat yang mau mendaftar bisa menghubungi Panwascam di masing-masing kecamatan, untuk mendapatkan informasi dan formulir pendaftaran pengawas TPS,” pungkas aprianto.

 Disisi lain Ketua Panwaslu Paser Nur Khamid menyampaikan, dengan adanya pengawas TPS yang berada di masing-masing TPS, diharapkan tidak ada lagi perselisihan data diantara penyelenggara pemilu.  “Data yang diperoleh pengawas TPS adalah data yang berasal dari KPPS. Saya harap sesama penyelenggara pemilu kita, bisa sinkron dan tetap dalan acuan undang-undang yang sama.” papar Nur Khamid. (ian/cal)

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 07:29

Terkesan seperti Cerdas Cermat

DEBAT perdana capres-cawapres sudah berlangsung Kamis (17/1) malam lalu. Sayangnya…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:27

Bawaslu Kaji Keterlibatan Kades

SURABAYA  -  Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilihan…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:27

Pengamat: Lebih Baik Biayai Infrastruktur

JAKARTA  - Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto…

Jumat, 18 Januari 2019 08:01

Ketua DPRD Kota Blitar Meninggal, saat Berangkat Nobar Debat Capres

BLITAR   -   Sekretaris DPC PDIP Kota Blitar Glebot Catur…

Jumat, 18 Januari 2019 07:59

Pak SBY Absen di Debat Perdana

JAKARTA   -  Mantan anggota DPR RI Ruhut Sitompul turut…

Jumat, 18 Januari 2019 07:58

Kredibilitas Hary Tanoe Sukses Angkat Elektabilitas Perindo

JAKARTA    -  Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai tren…

Jumat, 18 Januari 2019 07:57

Giring Ganesha: Debat Capres Tak akan Mengubah Pilihan

JAKARTA   -   Giring Ganesha memberikan pandangan soal debat…

Jumat, 18 Januari 2019 07:56

Delapan Faktor Menentukan Skor Debat Capres

JAKARTA   -   Publik akan memberikan penilaian kepada peserta debat…

Kamis, 17 Januari 2019 07:54

KPU Larang Capres-Cawapres Persoalkan Pancasila hingga UUD 1945 saat Debat

JAKARTA   -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pasangan capres-cawapres…

Kamis, 17 Januari 2019 07:52

Charta Politika: #2019GantiPresiden Lebih Populer dari #01JokowiLagi

JAKARTA   - Lembaga survei Charta Politika melakukan survei soal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*